slotboom88

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

Akuisisi Tower Indosat, Mitratel Perkokoh Bisnis Menara Telekomunikasi******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), menandatangani perjanjian penjualan bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement) sebanyak 997 menara telekomunikasi milik Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Aksi korporasi ini menjadi salah satu eksekusi strategi perseroan dalam memperkuat bisnis menara telekomunikasi, dengan menambah aset dantenantMitratel dari IOH dan penyewa menara dari mitra bisnis lainnya.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan CSPA oleh Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko (Teddy), dan CEO IOH, Vikram Sinha, di Jakarta, Sabtu (18/2). Adapun, transaksi antara Mitratel dan IOH diproyeksikan rampung pada kuartal I/2023.

Di samping itu, dirinya optimis kolaborasi ini dapat mengakselerasi peluang pertumbuhan kolokasi menara Mitratel serta menyokong serangkaian usaha Mitratel untuk pengembangan bisnis menjadi end- to-end Digital Infrastructure Company.

"Tidak kalah pentingnya, bahwa akuisisi juga merupakan penegasan bahwa Mitratel adalah perusahaan penyedia Menara yang independent dan sangat dipercaya oleh operator seluler di Indonesia," tegasnya.

Pada 2022, Mitratel mengakuisisi menara telekomunikasi sebanyak 6.088 unit dan 6.012 kilometer (km) fiber optic. Akuisisi ini merupakan usaha Mitratel untuk memantapkan posisi sebagai konsolidator infrastruktur telekomunikasi (menara dan fiber) utama di Indonesia.

Kesepakatan CSPA dengan IOH kali ini diyakini akan memberikan manfaat untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan untuk kedua perusahaan.

"Mitratel berupaya menjadi perusahaan yang berorientasi pada Leading Sustainable Growth. Perjanjian CSPA dengan IOH melanjutkan pertumbuhan anorganik di tahun-tahun sebelumnya," lanjut Teddy.

Sejalan dengan akuisisi menara, Mitratel juga menjalankan program peningkatantenancy ratiomelalui penyediaan konektivitas berkapasitas tinggi dengan penggelaran fiber opticdan layanan satelit, serta penyediaan daya (power to tower) yang akan memberikan dukungan penuh kepada operator telekomunikasi.

Ke depan, Mitratel optimis pendapatan akan umbuh di atas rata-rata industri dengan adanya aksi korporasi akusisi ini, yang dibarengi dengan peningkatan tenancy ratio. Perseroan juga meyakini tingkat profitabilitas, yaitu margin EBITDA kian meningkat seiring peluang pertumbuhan kolokasi menara.

Secara konsolidasi, Mitratel pada sembilan bulan pertama 2022 mencetak margin EBITDA sebesar 78,5 persen, mengalami peningkatan dari sebesar 75,7 persen pada tahun sebelumnya. Bahkan margin EBITDA dari segmen penyewaan menara telekomunikasi tercatat sebesar 85.2 persen.

Teddy pun menegaskan, akuisisi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan ratusan aset menara telekomunikasi dengan spesifikasi dan lokasi strategis dalam rentang waktu yang cukup singkat yang tidak dapat dicapai dengan pengembangan organik.

"Fokus Mitratel bergerak untuk meningkatkan fundamental melalui monetisasi aset. Mitratel sebagai Tower Provider akan terus agresif memonetisasi asetnya sehingga membuka peluang pertumbuhan bisnis di masa mendatang," tutup Teddy.

Sistem Superstar Seni Bela Diri

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU******

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) seakan lepas tangan soal pemenuhan hak korban Meikarta. Lippo menyerahkan semua tanggung jawab ke anak usahanya yang merupakan pengembang Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)," kata Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

Sementara itu, terkait skemarefunddengan titip jual, Lippo Cikarang mengatakan telah menyampaikan syarat dan ketentuannya kepada PT MSU. Veronika mengatakan pihaknya bakal membuat pengumuman lanjutan setelah mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.

Veronika mengatakan LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya.

Sementara itu, pada keterbukaan informasi tertanggal 16 Februari 2023, Presiden Direktur PT MSU Reza Jazwin Chatab mengungkapkan ada pemeriksaan internal setelah perubahan jajaran manajemen. Hasilnya menunjukkan tidak ada penjualan mencapai 100 ribu unit apartemen Meikarta.

"Selanjutnya mengenai penyelesaian serah terima unit-unit apartemen, merupakan komitmen MSU untuk dapat melakukan penyerahan unit secara bertahap dan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi," jelas Reza.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Awali Pekan, Harga Emas Turun Tipis Jadi Rp1,02 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp1,020 juta per gram pada Senin (20/2). Harga turun Rp2.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,022 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp2.000 per gram, dari Rp907 ribu menjadi Rp905 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp560 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2,94 juta, 5 gram Rp4,87 juta, 10 gram Rp9,69 juta, 25 gram Rp24,11 juta, dan 50 gram Rp48,14 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,07 persen menjadi US.848 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,12 persen menjadi US.840 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan masih berpotensi turun pada hari akibat kenaikan imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS. Hal ini menyusul rilis serangkaian data ekonomi AS yang lebih kuat dan pernyataan hawkish dari pejabat The Fed.

"Investor akan sangat menantikan risalah pertemuan FOMC pada Rabu (22/2) ini untuk melihat apakah ada perubahan nada ke lebih hawkish pada pernyataan The Fed Powell setelah perkembangan akhir-akhir ini," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.720-US.745 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

<句子>