pria4d

api bintang

belanja shopee dengan kredivo

Koper Bagus dan Murah di Transmart Didiskon 50%+20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Masih belum punya koper karena mahal-mahal? Cus, beli kopernya di Transmart, mumpung ada Full Day Sale cuma hari ini, Selasa (22/8) sampai pukul 22.00 di seluruh gerai Transmart.

Soalnya ada diskon gede-gedean buat pembelian koper di Transmart Full Day Sale hari ini yang sayang banget buat dilewatkan!

Lihat Juga : Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!

Transmart berani jamin harga produk yang didiskon, pasti lebih miring dari toko sebelah. Sebelum kehabisan, langsung aja ke Transmart terdekat!

Jangan lupa upgradeakun Allo Bank ke Allo Prime dan mengaktifkan Allo Pay Later supaya bisa klaim ekstra diskon dan belanja sekarang bayar belakangan.

Atau langsung aja mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Supaya kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik, jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

buku mimpi 2d abjad terlengkap

Gubernur sebut bantuan pangan sangat penting tekan inflasi di Sumut******

Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).

Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.

Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.

"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.

Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.

"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.

Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras

"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menara Kekacauan

pinjol ilegal cepat cair 2022

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

pasar gacor

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Lihat Juga : Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Kaisar Pedang Tertinggi

nyai slot

Transmart Spesial Merdeka Belanja, Produk Elektronik Diskonnya Jutaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale kembali digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 RI.

Bertajuk "Merdeka Belanja", Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja pada Selasa (8/8) di seluruh gerai Transmart Indonesia.

Lihat Juga : Wow Transmart Full Day Sale Datang Lagi Besok, Diskon 50% + 20%!

1. LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp7,8 jutaan dari harga normal Rp11,2 jutaan di seluruh Transmart.
2. LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp4,5 jutaan dari harga normal Rp7,9 jutaan di seluruh Transmart.
3. AC Split 1/2 PK merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, berlaku harga diskon mulai Rp2,7 jutaan dari harga normal Rp3,9 jutaan, plus bonus pipa dan instalasi standar di seluruh Transmart.
4. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,2 jutaan dari harga normal Rp8,7 jutaan untuk pembelian di Transmart Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
5. Kulkas side by side 436 L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp6,6 jutaan dari harga normal Rp9,2 jutaan untuk pembelian di Transmart luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Khusus untuk produk elektronik maksimal pembelian hanya 2 pcs per kategori, kecualismall appliancetanpa batas.

Pelanggan Transmart masih bisa mendapat potongan harga lagi sebesar 20 persen lho, asalkan bayarnya pakai Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Tinggal datangi unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime.

Tunggu apalagi? Yuk segera pakai Allo Bank, Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa merasakan "Merdeka Belanja" di Transmart selama periode Full Day Sale, mulai dari gerai buka sampai pukul 10 malam.

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

koperasi simpan pinjam online tanpa jaminan

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)