promo slot 100 di awal

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Ekspor Bauksit Dilarang, Menperin Ingin Kebut Industri Semikonduktor******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons baik kebijakan larangan ekspor bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung (larangan ekspor bauksit) karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan kebijakan larangan ekspor bauksit, Agus yakin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempercepat ekosistem industri semikonduktor lokal, seperti silica dan gallium, bisa terpenuhi.

"Gallium itu adalah by productsdari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," jelas Agus.

Kendati demikian, Agus belum menghitung berapa potensi nilai yang akan dikantongi Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit ini. Ia hanya menegaskan Indonesia bisa untung ratusan kali lipat jika bisa sampai ke industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia dengan berbagai macam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pastifoundry," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menegaskan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. Kebijakan itu memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Usai Kecelakaan, KCIC Tetap Lanjutkan Pembangunan Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengaku akan tetap melanjutkan pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) usai kecelakaan terjadi Minggu (18/12) sore.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi kecelakaan kereta kerja yang terjadi tidak memengaruhi proses konstruksi saat ini.

"Kecelakaan kereta kerja ini tidak mempengaruhi proses konstruksi dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengoperasian kereta cepat," ujar Dwiyana dalam video yang didapat CNNIndonesia.com,Rabu (21/12).

Dwiyana juga mengungkapkan pekerjaan pemasangan jalan rel yang tersisa sampai dengan stasiun Halim, lebih banyak untuk pemasangan rel tanpa batu ballast atau ballastless.

"Pekerjaan ini akan menggunakan mesin yang lain, mesin rel ballastless yang saat ini berada di dipo Tegalluar dengan kapasitas mesin mampu menyelesaikan konstruksi jalan rel sepanjang 5 km per hari," papar Dwiyana.

Ia menjabarkan pula bahwa kecelakaan itu terjadi pada kereta kerja yang terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasangan rel.

"Kami tegaskan sekali lagi, yang keluar jalur adalah kereta kerja bukan rangkaian kereta cepat," tegasnya

Sementara, terkait evakuasi kereta yang mengalami anjlokan saat ini tersisa satu lokomotif saja. Pihak KCIC sedang menunggu pengerjaan temporary rel yang akan digunakan untuk mengevakuasi lokomotif tersebut. Nantinya, ia akan menggunakan jalur kereta api yang ada menuju ke Depo Tegalluar Bandung.

"PT KCIC mendukung evaluasi dan investigasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan kerja di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Fish & Co. Tutup Gerai di Indonesia 31 Desember 2022******

Restoran Fish & Co.akan menutup puluhan gerainya di Indonesia pada 31 Desember 2022. Penutupan itu seiring berhentinya GF Culinarysebagai pemegang lisensi merek restoranitu di Indonesia.

Hal itu diumumkan melalui unggahan story akun Instagram resmi @fishncoindo pada Minggu (18/12).

"Gerai Fish & Co. di bawah GF Culinary akan menghentikan operasionalnya pada 31 Desember 2022," tulis GF Culinary melalui unggahan akun tersebut.

"Kami bangga dan bersyukur atas semua yang kami capai selama tahun-tahun yang menakjubkan ini," ujar manajemen.

Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setia yang kerap mengunjungi gerai restoran itu.

"GF Culinary akan terus membawa pengalaman makan yang menyenangkan dan kami berharap dapat bertemu dengan anda melalui merek lain kami," terangnya.

GF Culinary sendiri telah menghapus Fish & Co. dari daftar merek restoran yang dikelola perusahaan dalam situs resminya.

Saat ini, perusahaan kuliner yang didirikan oleh Henky Rusli ini hanya memegang lisensi untuk sembilan merek di antaranya Ojju, Song Fa, dan Putien.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******

Ketua Gabungan Produsen RokokPutih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi tidak setuju dengan rencana pemerintah terkait larangan penjualan rokok batanganmulai 2023 mendatang.

"Kami dari Industri Hasil Tembakau (IHT) tidak sependapat terkait larangan penjualan ketengan ini," ujar Benny kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.

Menurut Benny, aturan pelarangan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan ini belum tentu bisa sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok di usia remaja. Sebab, pembelian rokok bisa dilakukan anak di bawah umur dengan patungan bersama teman.

"Kalau hal ini ditujukan untuk mencegah anak di bawah umur, beberapa anak dapat bergabung untuk membeli sebungkus rokok," imbuhnya.

Selain itu, aturan ini dinilai justru secara tidak langsung memaksa orang dewasa yang bisanya merokok sedikit menjadi banyak. Pasalnya, konsumen harus membeli rokok sebungkus.

"Selain itu larangan penjualan eceran ini justru akan 'memaksa' orang dewasa yang hanya merokok sehabis makan atau mau ke kamar mandi untuk membeli sebungkus rokok. Padahal, mereka biasanya hanya menghabiskan 2-3 batang saja per hari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]