slot gameplay

gelang musim semi ilahi

OIKN: Pembangunan IKN Sesuai Target, Total Investasi Mencapai Rp47,5 Triliun******

JAKARTA-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga akhir Januari 2024. Bambang mengatakan bahwa pembangunan IKN telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Sampai akhir Januari 2024, pembangunan IKN telah mencapai 71,47% dari target yang ditetapkan pada tahap 1, angka ini juga melebihi target. Ini membuktikan komitmen kami untuk terus bekerja mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang layak huni dan dicintai atau liveable and loveable city,” kata Bambang dalam konferensi pers pada Selasa (30/1/2024) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Bambang menjelaskan pembangunan IKN tahap 1 terdiri dari empat groundbreaking1 hingga 4 yang telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. Delapan sektor utama yang dibangun termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Menurut Bambang total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun. Lebih lanjut, saat ini sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN dan tengah dikaji. Proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN.

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga terus memberikan progres yang baik. Pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara telah mencapai 54,7%. Area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41% sementara Bendungan Sepaku Semoi sudah 100%.

Bambang mengatakan penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai dengan target untuk mengukir sejarah baru, yaitu merayakan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga menunjukkan dampak positif bagi area sekitar sehingga saat ini, pembangunan menjangkau area-area di luar KIPP.

Bambang menambahkan IKN dibangun dengan perencanaan yang matang berdasarkan kajian, studi, dan juga diskusi dengan berbagai ahli di bidang-bidangnya. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang tinggal di IKN merasa betah dan nyaman karena IKN adalah liveable and lovable city.

Rumah Teknologi yang ada di IKN akan menjadi wadah untuk melakukan proof of conceptdan pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai teknologi yang akan diterapkan di IKN.

“Kami ingin IKN punya ekosistem yang lengkap, tidak hanya fasilitas publik atau kantor pemerintah, tapi juga tempat untuk UMKM, tempat hangout, tempat stand-up comedy, atau tempat olahraga. Ini yang ingin kami ciptakan agar kota ini tidak hanya layak huni tapi juga dicintai,” ujar Bambang Susantono pada Selasa (30/1/2024).

Sebagai kota-kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen OIKN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan juga penting, terutama untuk memberikan international confidencedan juga pembangunan yang berdampak positif.

“Dari 252.000 hektare luas IKN itu yang jadi bangunan atau yang dibangun hanya 25%. [Sebanyak] 65% nanti akan menjadi area hutan kembali,” jelas Bambang.

Adapun 10% untuk area produksi pangan. Penghutanan kembali (reforestasi) telah dilakukan di IKN yang juga turut didukung oleh komunitas-komunitas yang ingin terlibat dalam Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

IKN juga telah meluncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP-28 di Dubai, dan akan meluncurkan Nusantara Nature Positive Plan (Rencana Induk Keanekaragaman Hayati) yang selaras dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. OIKN juga membentuk Komite ESG untuk memandu pembangunan IKN agar terus sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola internasional.

Selain itu, pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan dari dunia internasional. Dukungan ini termasuk dukungan dari 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai bidang keahlian masing-masing, seperti UN HABITAT, UNDP, UNICEF, UNESCAP, dan UN Woman.

Bambang berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga berharap, pembangunan IKN dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Dan nantinya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan ekonomi untuk mencapai Indonesia emas pada 2045,” beber Bambang.

Kembali ke tahun 1978

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Legenda tangan dan mata

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”

Satu pukulan kawan

Mahfud Md bakal Serahkan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Presiden Jokowi******

JAKARTA — Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya akan melaporkan, saya sudah selesai,” kata Mahfud di Lampung, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2/2024).

“Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara “Tabrak Prof” di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1/2024).

Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menunggu timingdan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” kata Mahfud saat itu.

Era Abadi: Penjaga

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”

kehidupan konseptual

Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif, Berikut Indikasinya******

Solopos.com JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kondusif.

Seperti dilansir Bisnis.com, Hasto merinci ada tiga indikator yang menjadi indikasi tidak kondusifnya kabinet Jokowi saat ini.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan  testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.

“Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Blak-blakan Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif”