jayavegas

pilihan super

TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan(Zulhas) resmi melarangsocial commerceseperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,
Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Kendati aturan itu sudah resmi berlaku, Zulkifli memberikan kelonggaran bagi social commerceuntuk mematuhinya mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan ini.

Ia juga mengatakansocial commerceyang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Sementara terkait, pedagang yang terdampak aturan ini Zulkifli mengatakan bisa berpindah ke e-commerce agar tetap bisa berjualan. Menurutnya, para pedagang tersebut sudah mahir untuk berpindah platform.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan SYL Bertemu Petani di Spanyol******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tengah bertemu petani di Spanyol kala rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan dilakukan KPK sejak Kamis (28/9) sore hingga Jumat (29/9) pagi. Syahrul terseret permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi.

Berdesakan keterangan resmi Kementerian Pertanian, Syahrul mengunjungi screen househortikultura di Almeria, Spanyol pada Kamis waktu setempat. Di sana, SYL melihat perkebunan screen housemodern yang dibangun di atas lahan 5 hektare.

"Saya datang ke Almeria dan bertemu petani (bernama) Pak Tomas untuk melihat apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena masalah pangan harus ditangani lintas negara," kata Syahrul dalam keterangan resmi.

"Hasilnya cukup luar biasa karena saya melihat jenis green paper california khas daerah sini tumbuh subur. Bahkan, saya melihat mentimun dari Monsanto yang ukurannya besar-besar," sambungnya.

Walikota Almeria Francisco Gongora mendampingi langsung kunjungan Syahrul dan menyampaikan nilai ekspor hortikultura wilayahnya bisa menembus US miliar per tahun. Pria yang akrab disapa Paco itu menyebut komoditas ekspor Almeria meliputi paprika, tomat, timun, melon, semangka, dan lain lain.

"Pada panen raya, satu perusahaan eksportir timun bisa mengekspor 500 ton timun per hari ke Uni Eropa " jelasnya.

Terlepas dari aksi Syahrul di Spanyol, KPK dikabarkan telah menetapkan sang menteri sebagai tersangka, namun enggan mengumumkannya secara gamblang kepada publik.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri hari ini di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Whoosh, Tercepat se******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) WHOOSH di Stasiun Halim, Jakarta Timur pada hari ini, Senin (2/10).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Stasiun Halim sejak pukul 07.00 WIB sudah terdapat empat KCJB berwarna silver merah yang telah bersiaga. Keempat KCJB itu terparkir di peron 1, 2, 5 dan 6. Namun, peresmian baru dilakukan pukul 09.00 WIB.

"Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh dioperasikan," kata Jokowi. Setelah itu Jokowi pun menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya KCJB.

"Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam," ujarnya.

Nama WHOOSH diambil dari suara kereta yang berjalan secara cepat. Selain itu WHOOSH juga merupakan singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.

Dalam peresmian ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan), Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Kemudian, Ketua Wantimpres Wiranto, Anggota Wantimpres Agung Laksono, Anggota Wantimpres Putri Kus Wisnu Wardani, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Jazilul Fawaid, Arsul Sani.

Setelah meresmikan KCJB, Jokowi dan jajaran kementerian pun memasuki salah satu WHOOSH. Jokowi langsung mencoba kereta cepat itu sampai ke Padalarang, Bandung.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Namun, dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Agen Ratu: Selir Backgammon

TikTok Sayangkan Social Commerce Resmi Dilarang di Indonesia******

TikTok Indonesia menyayangkan larangan media sosial merangkap menjadi platform perdagangan (social commerce).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Menurut mereka, keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliatepengguna TikTok Shop.

Namun demikian, aplikasi sosial media dari China itu akan tetap menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," lanjutnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri memberikan waktu sepekan sejak larangan berlaku untuk social commerce menutup toko dan berhenti melakukan transaksi jual-beli baru.

"(Larangan) berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," ujarnya.

Zulkifli juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerceterpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Bahlil Minta DPR Bentuk Tim Analisis Penghambat Investasi di Batam******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk menganalisis apa yang menjadi penghambat masuknya investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga ada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan investasi di kawasan Batam. Bukan tanpa alasan, berdasarkan temuannya, penolakan itu tak hanya datang dari masyarakat setempat.

"Temuan saya, yang bermain ini bukan hanya persoalan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya, lewat Komisi VI membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP (Badan Pengusahaan) Batam ini, sejak 2004 membangun investasi yang gede, selalu aja ada dinamika," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

"2010 begitu juga. Akhirnya batal, batal, batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan," tegasnya.

Padahal, masuknya investasi di Pulau Rempang dinilai dapat memajukan kawasan tersebut. Ia khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan di posisinya sekarang.

"Kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma berharap begini terus, saya enggak tau apa yang akan terjadi ke depan," tutur Bahlil.

[Gambas:Video CNN]