yerevan pools paito

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

IHSG Anjlok ke 6.798, Tujuh Sektor Merosot******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.798 pada Rabu (12/4) sore. Indeks saham melemah 12,35 poin atau minus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,86 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 230 saham menguat, 302 terkoreksi, dan 198 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,57 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,85 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,11 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak berada di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,63 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,35 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,31 persen.

Seperti Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 stagnan, indeks NYSE Composite menguat 0,61 persen, sementara indeks NASDAQ Composite melemah 0,43 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Luhut soal China Minta APBN Jamin Utang Kereta Cepat: Prosedur Panjang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengungkap China meminta utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia merekomendasikan pinjaman proyek tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII. Pasalnya, prosedur agar permintaan China terwujud panjang.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Sementara itu, pemerintah Indonesia gagal meminta China menurunkan besaran bunga utang kereta cepat menjadi 2 persen.

Luhut menyebut negara yang dipimpin Xi Jinping itu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," terang Luhut.

Secara terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Kendati demikian, ia menegaskan perusahaan akan hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Wahid.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

PII Siap Jadi Penjamin Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta******

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII mengaku belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin utang Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). Pernyataan diberikan terkait rekomendasi penjaminan utang Kereta Cepat yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan mandat yang diberikan kepada perusahaannya adalah menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

PT PII disinggung oleh  Luhut selepas ia pulang dari China untuk negosiasi bunga utang proyek KCJB. Luhut mengatakan China kekeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kudu menjamin pembayaran utang RI ke China.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut karena proses penjaminan melalui APBN cukup rumit. Ia kemudian merekomendasikan penjaminan melalui PT PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut mengatakan Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah mau turun lagi sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "PII Belum Terima Mandat Luhut Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat" pada Rabu (12/4) pukul 17.50 setelah menerima penjelasan dari pihak terkait.

Terlahir untuk menjadi raja

Sandiaga Ajak Jaga Ekosistem Perfilman Lewat Sinema Keliling******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menghidupkan ekosistem perfilman, antara lain dengan menyelenggarakan Festival Film Bulanan yang memiliki beragam program. Salah satunya, Sinema Keliling.

Menjadi agenda nonton film yang diadakan rutin setiap bulan, kali ini Sinema Keliling diadakan di Teater Kerang, Museum Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Sebelumnya, Sinema Keliling telah dilaksanakan di Yogyakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan Sinema Keliling sebagai langkah baik untuk mewujudkan visi misi Festival Film Bulanan tahun ini.

(Foto: Kemenparekraf)

Adapun Sinema Keliling kedua ini merupakan kolaborasi antara Festival Film Bulanan dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, sebagai bentuk apresiasi kepada Film Terpilih Festival Film Bulanan lokus 2 yang merupakan karya mahasiswa Program Studi Film dan Televisi UPI Bandung.

Kegiatan Sinema Keliling digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 31 Maret sampai 2 April 2023. Film yang diputar adalah Film Terpilih Festival Film Bulanan 2022, antara lain Semayam, Maramba, Gemintang, Cerita di Waktu yang Salah, Memorabilia, We, Krenteg, Balalek, Rindu Tenggelam, dan Merajut Selamat Tinggal.

Dua film lainnya, yaitu Romansa di Balik Pagar Akal dan Penjara Segara, merupakan Film Terpilih Festival Film Bulanan Maret 2023. Selain itu, ada juga film pendek perwakilan Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi UPI berjudul Dad I Just Wanna Say Something dan Berbincang dalam Diam, Satu Malam Semua Usai dari Keluarga Mahasiswa Televisi dan Film ISBI Bandung.

Tidak hanya menampilkan film karya sineas lokal, Sinema Keliling juga memiliki beragam kegiatan kemasyarakatan, seperti pentas seni, dialog malam, berbagai hiburan, hingga menghadirkan aneka produk ekonomi kreatif.

Pada hari pertama, acara dibuka oleh Dedi Warsana selaku Dosen Bidang Kemahasiswaan dan Dosen Pengampu Studio Film UPI dan perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Vera Damayanti.

Sementara pada puncak acara, sesi dialog malam diisi oleh Mohammad Amin selaku Direktur Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Abdul Manaf, Ketua Program Studi Televisi dan Film Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, Dara Bunga Rembulan, serta para filmmaker lokal yang membahas tentang ekosistem perfilman untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Saat memberi sambutan, Mohammad Amin mengajak masyarakat untuk terus mendukung perkembangan film pendek di Indonesia.

"Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para sineas muda Indonesia, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman," ujar Mohammad Amin.

Tak hanya pengunjung yang menikmati gelaran Sinema Keliling, sejumlah pedagang UMKM pun mengaku mendapat manfaat. Salah satunya, Nindy Rezq Aulia Furqan yang menjual perhiasan manik-manik.

"Alhamdulillah saya selaku penjual produk di kegiatan Sinema Keliling sangat diuntungkan. Pertama, karena tenant yang disiapkan gratis. Kedua, banyak yang tertarik dengan produk saya dan membelinya," kata Nindy.

kejahatan

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Pidato adalah yang tertinggi

Andre Rosiade Buka Kemungkinan Impor KRL Bekas Jepang Jika Mendesak******

Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi GerindraAndre Rosiade mengatakan wacanaimpor KRL bekas dari Jepang boleh saja dilakukan asalkan kondisinya mendesak.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo yang memastikan bakal tetap mengimpor 10-12 trainset untuk 2023, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Andre, impor itu sah-sah saja dengan kondisi yang mendesak. Apalagi, ia sendiri sudah merasakan langsung kepadatan penumpang saat mencoba menggunakan KRL beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan pihaknya juga mendapat desakan dari masyarakat untuk mencari solusi dari polemik impor KRL tersebut. Ia pun sempat mencoba langsung naik KRL dari Stasiun Rawa Buntu menuju Palmerah. Meski itu bukan jalur padat, Andre menilai kepadatan tetap terjadi.

Lihat Juga : Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang

Keputusan untuk tetap impor KRL bekas Jepang memang disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat di Komisi VI DPR hari ini.

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya.

Tiko mengatakan sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan INKA membahas hasil audit BPKP. Hasilnya, pemenuhan gerbong KRL dilakukan dengan berbagai macam sumber dari 2023-2025.

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa di-retrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Ia menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]