trik jitu main roulette

rinduslot 619Jutaan kata 182274Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik jitu main roulette》

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga tegaskan dana LPDP tidak disetop melainkan diperluas******

LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak disetop, melainkan justru akan diperluas.

Rencananya, LPDP akan dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja agar tidak hanya menjalankan program pendidikan, namun juga program pelatihan bagi masyarakat.

“LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan, jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam revisi program nanti, akan ada penugasan khusus guna mendukung industri pariwisata. Termasuk rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP.

Namun kembali ia menyampaikan bahwa revisi program ini masih dikaji oleh pemerintah.

“Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. 

Adapun Menko Airlangga menilai sejauh ini Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sejak peluncuran perdananya pada April 2020, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Khususnya untuk kewirausahaan, peningkatan pendapatan serta ketrampilan digital.

Sejak periode April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.

"Dari statistik tampak bahwa 40 persen dari peserta Prakerja sudah kerja, 60 persen menganggur, ketika disurvei dalam periode berjalan, jadi kita trackingterus. Tapi dalam waktu satu tahun sebanyak 30 persen sudah bekerja. Dari yang sudah bekerja ini, 50 persen menjadi wirausahawan, 50 persen menjadi karyawan," terang Denni.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Baca juga: Airlangga: Prakerja berhasil persiapkan kemampuan angkatan kerja RI
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：dana joker slot、slot tergacor malam ini、madrid slot

Terkait：slot gacor pragmatic gampang jackpot、judi slot388、88dewa situs slot deposit pulsa tanpa potongan、prakasajitu、bosplay77、wingbola、ada77 slot、rajatoto88 online、voucher alfamart gratis 2022、tembus 123 slot

---

---

bab terbaru：play88 slot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26