sl0t demo

Panduan Dewi Bintang

Damri Siapkan 1,6 Juta Kursi Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin mengatakan pihaknya menjual 1.670.537 kursi atau tempat duduk untuk libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Jumlah pelanggan yang kami perkirakan minimum berjumlah 882.759 pelanggan. Tapi kami menyediakan tempat duduk sebanyak 1.670.537 seatyang tersedia untuk dijual selama Nataru," kata Setia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR dikutip dari Antara,Rabu (14/12).

Setia berharap ketersediaan tempat duduk dengan jumlah di atas perkiraan pelanggan tersebut mampu mengakomodir lonjakan pelanggan selama Natal dan Tahun Baru.

Dalam hal ini jumlah perjalanan diperkirakan sebanyak 67.161 perjalanan selama masa Nataru, naik 134 persen dari perjalanan di tahun sebelumnya.

"Bus siap operasi juga naik menjadi 1.093 bus dari tahun sebelumnya 990 bus," ujar Setia.

Tak hanya soal armada, Damri juga mengetes kesehatan pramudi sebagai upaya melayani masyarakat secara maksimal, bekerja sama dengan Jasa Raharja.

"Kami juga telah melakukan integrasi antarmoda sebagai first mile dan last mile dengan Pelni, KAI, Pelindo, Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1 dan pada titik serta cabang tertentu kami juga melakukan koordinasi first mile seperti Jemput Antar Jemput Gratis(Abang Jemput) di Lampung dan beberapa tempat lainnya," kata Setia.

Jika dilihat selama Natal dan tahun baru, lanjut Setia, terdapat 155 trayek Damri di Jawa, 145 trayek di Sumatera, 62 trayek di Kalimantan, 75 trayek di Bali, 86 trayek di Sulawesi, dan 106 trayek di Papua.

"Papua biasanya walaupun ini angkutan perintis tapi pada masa Nataru, terutama Natal terjadi kenaikan pelanggan karena mayoritas mereka beragama Kristiani," pungkas Setia.

[Gambas:Video CNN]

Faun

Lippo Janji Serahkan Apartemen Pembeli Meikarta Bertahap Hingga 2027******

PT Lippo Cikarang Tbk buka suara terkait protes para pembeli apartemen ProyekMeikarta yang tak kunjung mendapatkan haknya. 

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Tetapi pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Veronika menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Saat ini sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara 8 tower lainnya sudah topping off dan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

"PT MSU tetap berkomitmen untuk menyerahkan unit secara bertahap sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan homologasi," ujar Veronika.

Lippo Cikarang juga menjelaskan terkait tawaran relokasi berbayar kepada konsumen Meikarta. Veronika menyebut relokasi berbayar adalah opsi pilihan yang ditawarkan kepada pembeli yang bersedia dan ingin mendapatkan unit yang sudah tersedia atau bisa tersedia lebih awal.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Veronika membantah demonstrasi konsumen terkait dengan Lippo Cikarang. Menurutnya, tuntutan tersebut ditujukan ke PT MSU.

"Namun berdasarkan informasi PT MSU, PT MSU senantiasa memberikan penjelasan kepada pembeli," ujar Veronika.

Pembeli apartemen Meikarta sampai dengan saat ini masih banyak yang berjuang mendapatkan haknya usai proyek hunian masa depan itu tersandung kasus korupsi. 

Mereka karena itu beberapa waktu lalu meminta agar DPR mempertemukan pembeli Meikarta dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Ketua Komunitas Peduli KonsumenMeikarta Aep Mulyana mengatakan hal itu ia dan teman-temannya lakukan karena banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Sistem Jianghu

Profil Kepulauan Meranti, Kabupaten dengan 47 Ribu Orang Miskin******

Bupati Kepulauan MerantiMuhammad Adil ramai jadi perbincangan setelah perkataannya kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan sebutan iblis dan setan.

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri 18 Desember 2008.

Saat ini, penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 206.116 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, rincian penduduk Meranti terdiri dari 106,5 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 99,6 ribu adalah perempuan.

Sedangkan, angkatan kerja di Meranti mencapai 94 ribu jiwa dengan 7.475 orang di antaranya adalah pengangguran. Sisanya, 86.639 jiwa atau 92,06 persen lainnya berstatus bekerja.

"(Tahun 2021) meningkat dari sisi jumlah, namun menurun dari sisi persentase dibandingkan 2019. Pada 2019 penduduk yang bekerja ada sebanyak 86.300 orang dari jumlah angkatan kerja 91.736 orang atau sebesar 94,07 persen," dikutip dari publikasi Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh BPS, Senin (12/12).

Sementara, jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepulauan Meranti pada 2020 sebesar 7,94 persen. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,93 persen.

Lebih jauh, tercatat 47 ribu orang adalah penduduk miskin atau setara 25,28 persen dari total penduduk pada 2020. Meski tinggi, namun BPS menilai angka ini menurun kentara dari tahun ke tahun. Pada 2019 tercatat 49 ribu jiwa penduduk miskin atau 26,93 persen.

"Faktor kemiskinan dapat menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jumlah kemiskinan di Kepulauan Meranti menurun cukup signifikan," katanya.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti pada 2023 ditetapkan sebesar Rp3.224.635 atau meningkat Rp240 ribu dalam dua tahun. Tercatat, UMK 2020 sebesar Rp2.983.926. Kini, UMK Meranti menjadi yang terkecil di antara wilayah lain di Provinsi Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan. Yaitu, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

Berdasarkan data 2018-2020, tiga sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (39,80 persen), sektor industri pengolahan (26,23 persen), sektor pertambangan dan penggalian (13,84 persen).

Dalam pertanian, komoditas sagu merupakan sektor unggulan. Produksi sagu 2020 sebesar 243.708 ribu ton, dengan persentase hasil produksi mencapai 84,82 persen dari total produksi perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Produksi perkebunan kelapa menjadi komoditas kedua tertinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 29.183 Ribu ton atau menyumbang 10,16 persen dari total produksi perkebunan," katanya.

Selain pertanian, sektor migas juga menjadi andalan Kabupaten Meranti, baik pengolahan maupun pertambangan dan penggalian. Meskipun, Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk sektor pertambangan migas dan panas bumi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2020 menurun dibandingkan 2019.

Besar persentase penurunannya adalah sebesar 27,39 persen. Sejak Tahun 2018, PDRB ADHB untuk sektor ini selalu menurun secara nilai.

Secara rinci, pada 2018 PDRB ADHB Meranti mampu mencapai Rp3,84 triliun. Kemudian, 2019 menurun hingga Rp3,33 triliun dan berlanjut merosot ke Rp2,41 triliun.

PDRB Kepulauan Meranti yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurun pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019, namun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010 diamati masih terus meningkat sejak 2018.

BPS menilai angka ini menggambarkan tumbuhnya aktivitas ekonomi di Kepulauan Meranti. Meskipun, persentase pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan 2020 lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi 2018.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Kronologi Kereta Cepat, Rebutan China******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungmemasuki babak baru usai PT Kereta Cepat Indonesia - China(KCIC), perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, meminta tambahan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Sebelum permintaan itu mengemuka, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang melalui jalan panjang. Jalan dimulai dari rebutan proyek antara Jepang dan China, biaya bengkak, tiket mahal, hingga kini muncul permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

Berikut rangkuman kronologi pembangunan kereta cepat di Indonesia, mulai dari tawaran awal nilai proyek hingga muncul perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun ke 80 tahun.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US,2 miliar, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Tiba-tiba saja di tengah jalan, China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu terjadi setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2015.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah sebesar US,5 miliar dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

2. China Jadi Pemenangnya

Indonesia awalnya menolak proposal yang diajukan Jepang dan China karena biaya yang dikeluarkan dianggap terlampau tinggi. RI menawarkan proyek baru kereta dengan kecepatan sedang dengan nilai investasi lebih rendah.

Namun, China memberikan tawaran baru yang lebih menarik. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima proposal penawaran pembangunan proyek KCJB yang diajukan China.

Pertama,tawaran nilai proyek yang hanya US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang menawarkan US,2 miliar.

Kedua,dalam proposal mereka, China tidak meminta adanya jaminan pemerintah maupun pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). China juga menjanjikan subsidi tarif dan cost overrun yang nanti menjadi tanggung jawab joint venture company.

Tawaran berbeda dengan Jepang yang meminta ada jaminan pemerintah, dan risiko ditanggung pemerintah.

Lalu, berdirilah PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) selaku perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan itu merupakan patungan hasil konsorsium empat BUMN; PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) PTPNVIII (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero) serta perusahaan China. 

3. Jokowi Berubah Haluan soal APBN

Jokowi berubah haluan 180 derajat. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 ia justru memutuskan akan memberikan suntikan dana negara ke proyek ini.

Suntikan dana negara diberikan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pemberian PMN kepada perseroan dilakukan karena Jokowi mengubah struktur konsorsium proyek yang semula dipimpin PT Wijaya Karya Persero Tbk (WIKA) beralih ke KAI.

"Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara diberikan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha pimpinan konsorsium badan usaha milik negara," terang Pasal 4 ayat 4 Perpres 93/2021.

Selain memberi PMN, pemerintah akan memberikan penjaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium dan memperbolehkan KAI menerbitkan surat utang alias obligasi bagi lembaga keuangan di dalam dan luar negeri serta multilateral. Kendati begitu, belum ada informasi mengenai potensi besaran APBN yang akan diberikan ke proyek ini.

4. Biaya Bengkak Kereta Cepat

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

"Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat inicost overrunmenjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

5. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrunmelalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

6. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

7. Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

.

Sumbang Rp11,1 T untuk Negara

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Lebih dari 563 Ribu Tiket Kereta Api Sudah Terjual untuk Libur Nataru******

Direktur Utama PT KAI(Persero) Didiek Hartantyo mengatakan tiket kereta api untuk periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sudah terjual 563 ribuan atau 10,1 persen dari kuota yang disediakan sebanyak 5.562.386 tiket.

"Sampai dengan tadi malam, 13 Desember jam 21.00 sudah terjual 563.478 tempat duduk, atau sekitar 10,1 persen dari kapasitas angkut yang kami sediakan 5.562.836," ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Ia mengatakan PT KAI telah menjual tiket untuk Nataru sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan periode 22-26 Desember 2022.

"Sehingga memungkinkan para pelanggan melakukan persiapan rencana perjalanan," imbuh Didiek.

Lebih lanjut, ia menuturkan rata-rata jumlah perjalanan kereta api selama Nataru ini sebanyak 484 per hari. Angka tersebut 95 persen dari rata-rata jumlah perjalanan KA angkutan Nataru 2019, yakni 507 per hari.

Meski demikian jumlah perjalanan KA pada Nataru tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah perjalanan KA Nataru 2021 yang hanya 375 per hari.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membatasi perjalanan kereta api pada periode Nataru tahun ini. Ia menyebut pembatasan ni serupa dengan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Budi mengatakan pembatasan itu nantinya dilakukan dalam bentuk tes. Hanya saja, ia masih enggan mengungkap bentuk tes tersebut.

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Saat ini, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua. Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum vaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Kemnaker: BSU 2022 Berakhir 20 Desember 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) segera mencairkan bansos tunai tersebut mengingat batas akhir pengambilan subsidi pada 20 Desember 2022.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan hingga akhir November 2022 sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BSU dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per pekerja/buruh yang disalurkan melalui bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

"Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 Desember 2022," kata Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (14/12).

"Sekali lagi, pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan belum melakukan pencairan agar segera mengambil dana BSU di kantor pos terdekat dengan membawa kartu tanda penduduk," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]