qq39bet

Saya kembali dari ruang dewa utama

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dewa Binatang Misterius

Bappebti Siapkan Sistem Pasar Lelang Komoditas******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.

"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.

Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.

"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.

Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.

Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Mentan soal Warga Papua Meninggal: Bukan Kelaparan tapi Diare******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare. 

"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.

Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.

"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.

"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.

"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

PNM Garut Gandeng BNN dan OJK Edukasi Nasabah Soal Literasi Keuangan******

Permodalan Nasional Madani (PNM) Garut menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang literasi keuangan. Selain itu, ketiganya juga memberi peringatan tentang ancaman dan bahaya narkoba yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga.

Edukasi itu diberikan PNM bersama BNN dan OJK dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama 1.000 Ibu Nasabah PNM Mekaar dari dua wilayah binaan di Gedung Pendopo Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Senin (7/8).

Direktur Bisnis PNM, Prasetya Sayekti dalam sambutannya mengatakan, maraknya penipuan yang terjadi lingkungan sekitar, membuat literasi keuangan menjadi salah satu ilmu yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Terutama untuk seluruh nasabah PNM yang setiap hari bersinggungan dengan kegiatan jual beli dalam usahanya.

Prasetya menambahkan, narkoba saat ini sudah semakin memprihatinkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan data dari BNN bahwa sudah ada sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia kehilangan masa depan karena terjerumus narkoba.

"Kolaborasi BNN dan PNM diharapkan mampu mengurangi wabah narkoba di Indonesia lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan diseluruh wilayah di Indonesia," ucap Prasetya.

Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN, Yanri Pratiwi, dalam kesempatan ini juga mengajak para nasabah untuk mulai memahami bahaya narkoba dan cara memeranginya.

"Jangan sampai anak kita di masa depan bertemu dengan penjajah tanpa wajah, yaitu narkoba," tandas Yanri.

Sementara itu, Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tasikmalaya, Gina Giyani juga memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bahaya penipuan yang kini sedang marak. Dia mencontohkan pencairan kredit online berkedok serba instan, tetapi justru malah merugikan.

Dia juga mengingatkan agar nasabah PNM untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terbuai dengan pendanaan yang belum dipantau OJK.

PNM berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar meningkatkan keeratan silaturahmi dengan para nasabah, tetapi merangkul agar tetap menjaga nasabah dan keluarganya supaya tetap teredukasi dalam mengelola finansial mereka. Termasuk terhindar dari potensi ancaman yang merugikan di kemudian hari.

Adapun dalam kegiatan ini turut hadir Bupati Garut, Rudy Gunawan mengimbau agar nasabah PNM selalu taat pada tenggat pinjaman supaya usaha yang dijalani tetap produktif dan sehat. Bupati Garut juga mengutarakan bahwa keberadaan PNM di Garut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut untuk lebih maju dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pesta Kematian Para Dewa

Petani Madura Surati Jokowi Minta Bentuk Lembaga Penyangga Stok Garam******

Forum PetaniGaram Madura (FPGM) mengirim surat ke Presiden Jokowi dan meminta pemerintah agar membentuk lembaga penyangga stok garam.

Ketua FPGM Ubaid mengatakan keberadaan lembaga itu ia harapkan bisa berperan menjaga ketersediaan stok garam nasional.

"Sebab jika lembaga ini dibentuk, maka nantinya berperan menjaga ketersediaan stok nasional garam bahan baku dan menjaga stabilitas harga," katanya dikutip dari Antara, Rabu (2/8).

Ia mengatakan harga beli garam rakyat sebelumnya sempat mencapai Rp5.000 ribu per kilogram (kg). Namun, anjlok menjadi Rp1.500 per kg pada musim panen kali ini.

"Hemat kami, jika pemerintah menetapkan HPP pembelian garam, maka harga beli garam rakyat akan stabil. Karena itu usulan agar pemerintah segera menetapkan HPP juga merupakan bagian dari isi surat yang akan segera kami kirim ke presiden agar menjadi pertimbangan," katanya.

Petani juga mendukung Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional demi mempercepat realisasi pemberdayaan dan pengembangan sentra garam rakyat menuju hilirisasi.

Mereka juga mendukung kebijakan importasi garam yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan garam industri dan farmasi dengan kebutuhan tidak lebih dari 2 juta ton per tahun.

[Gambas:Video CNN]