dunia 777 slot gacor login

Rencana Promosi Pakan Meriam

Menhub Blak******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakanarus mudikdi Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) paling sulit diatur lantaran jumlah kendaraan yang melintas saat mudik Lebaran meningkat 44 persen, sedangkan jumlah ruas jalan tetap.

Tol Cipali menjadi salah satu titik paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik dalam pemetaan Kemenhub. 

"Cipali memang krusial karena jumlah naik 44 persen tapi jalur tetap," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. BUMN dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

Sementara untuk mudik menggunakan jalur laut, Budi mengatakan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten, siap melayani pemudik dengan 12 dermaga. Dengan total 7 dermaga di Pelabuhan Merak dan 5 dermaga di Pelabuhan Ciwandan itu maka perbandingan volume dengan kapasitas tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Kemenhub memprediksi ada 123 juta pemudik saat libur Idulfitri 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik 2022 lalu.

Prediksi jumlah pemudik Idulfitri 2023 diperoleh Kemenhub lewat sejumlah survei dan penelitian.

"Kementerian Perhubungan itu melakukan research. Dan researchyang kita lakukan, jumlah yang sekarang ini naik signifikan, dari 85 juta menjadi 123 juta, sangat tinggi," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Pengusaha Bus Protes Sistem One Way Saat Mudik Lebaran******

Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) protes mengenai sistem satu arah (one way) sepanjang 342 km yang akan diterapkan di Jalan Tol Cikampek Utama-Kalikangkung pada mudik Lebarantahun ini.

Salah satu pengurus IPOMI, Firmansyah Mustafa, mengatakan bus dari Jawa Timur biasanya bakal menjemput pemudik dari Jakarta. Bus tersebut biasanya sudah memperhitungkan perjalanan dengan jalan tol bisa ditempuh dalam 10 jam hingga 11 jam jika kondisi lalu lintas normal dan 13 jam - 14 jam dalam kondisi ramai.

Setelah itu, bisa langsung kembali ke Jakarta untuk menjemput pemudik. Namun, dengan sistem one way maka jalan bus akan terganggu dengan banyaknya kendaraan yang lebih kecil dan tidak bisa menentukan kecepatan sesuai batas maksimal di jalan tol.

"Akhirnya apa yang kami harapkan bisa putar kepala balik lagi menjemput rezeki ke Jakarta akan agak sulit karena pengaturan itu," lanjutnya.

Firmansyah mengatakan kesulitan pengusaha bus semakin bertambah dengan kebijakan pembatasan pengisian BBM Solar 200 liter dalam 24 jam.

Terlepas dari itu, pengusaha bus disebut tetap akan mengikuti aturan pemerintah dan tidak akan mogok beroperasi. Namun, mereka meminta pemerintah juga mempertimbangkan keberpihakan kepada mereka dalam mengeluarkan aturan.

"Kami sebagai pelaku transportasi tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi di sisi lain pemerintah kadang mengambil kebijakan lupa bahwa itu justru merugikan kami," katanya.

Polri bakal menerapkan sistem one waymulai dari KM 72 hingga KM 414 Jalan Tol Cikampek Utama-Kalikangkung pada 18 April mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan saat puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi pada 19 April hingga 21 April 2023.

"Kami pihak kepolisian akan memberlakukan sistem one waypada tanggal 18 April mulai dari KM 72 hingga KM 414. Karena puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 dan H-1," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Minggu (2/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Menteri Basuki Klaim Pembangunan IKN Sudah Berjalan 25 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengatakan progres pembangunan fisik infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mencapai 25 persen.

Adapun pembangunan infrastruktur fisik yang telah berjalan berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden dan istana presiden.

Selain itu, ada juga kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.

Dengan progres pembangunan ini, ia optimis rencana upacara bendera Merah Putih di IKN pada Agustus 2024 mendatang bisa berjalan sesuai jadwal. Hal tersebut sesuai dengan yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi juga telah memerintahkan dirinya untuk merinci peta IKN sehingga investor yang hendak membangun perumahan maupun fasilitas pendukung lainnya di IKN dapat terpetakan.

Peta rinci mengenai IKN itu akan mendeskripsikan lokasi hunian rumah, hunian vertikal, hutan kota, jalur hijau, komersial, olahraga, perkantoran pemerintah, pendidikan, peribadatan, fasilitas kesehatan, hingga taman. Dengan rincian tersebut, investor potensial dapat memetakan letak fasilitas atau hunian yang akan dibangun.

"Jadi ini ada tempat komersial, yang warna kuning itu permukiman dan komersial, yang biru-biru ini perkantoran. Jadi tujuannya itu beliau (presiden)ngecek, nanti setelah Lebaran beliau mudah-mudahan akan ke sana," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.

"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).

Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.

Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.

Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.

Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.

"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.

Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]