nama situs slot gacor hari ini

Tuan Keselamatan

Meta, Induk Facebook PHK Lebih dari 11 Ribu Karyawan******

Perusahaan indukFacebook, Meta Platforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya.

Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Langkah itu juga serupa dengan yang diambil sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsot.

Zuckerberg mengaku salah dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.

Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.

Selain PHK ribuan karyawan, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Tapi perusahaan tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Zuckerberg termasuk di antara beberapa eksekutif top AS yang tahun ini membunyikan alarm tentang resesi yang akan datang.

Taruhan mahal pada metaverse membuat perusahaan memperkirakan pengeluaran US0 miliar untuk 2023. Padahal, Zuckerberg memperkirakan hasil investasi baru bisa dipetik dalam satu dekade. Hal itu membuat investor skeptis dan kehilangan kesabaran terhadap investasi dunia virtual itu.

Perusahaan juga bergulat dengan persaingan ketat dari TikTok dan perubahan privasi dari Apple Inc.

Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping batal menghadiri uji coba proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB pada 16 November 2022.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sebab itu, lanjut Didiek, kedua pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual proyek KCJB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek kereta cepat Jakata-Bandung (KCJB) siap diuji coba oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping pada 16 November mendatang.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," katanya kepada wartawan, Rabu (12/10).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium kontraktor proyek KCJB sebelumnya mengklaim telah berhasil menyelesaikan proses pemasangan rel untuk uji dinamis jelang gelaran G20.

Luhut mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan melihat kecanggihan teknologi Electric Multiple Unite atau EMU dan melakukan uji dinamis sepanjang 15 km.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Harta Crazy Rich China Menciut, Peringkat Jack Ma Turun******

Harta kelompok orang super kaya (crazy rich) di Chinamerosot lantaran dihantam perlambatan ekonomi. Penurunan itu merupakan yang terbesar untuk lebih dari dua dekade terakhir.

Berdasarkan daftar orang terkaya China versi Hurun Rich, hanya 1.305 orang kaya memiliki kekayaan bersih minimal 5 miliar yuan atau sekitar Rp10,8 triliun (asumsi kurs Rp2.162 per yuan). Jumlahnya turun 11 persen dari tahun lalu.

Total kekayaan orang-orang kaya pada kelompok itu juga turun 18 persen menjadi US,5 triliun atau sekitar Rp54.936 triliun (asumsi kurs Rp15.696 per dolar AS).

"Tahun ini Daftar Orang Kaya Hurun China mengalami penurunan terbesar dalam 24 tahun terakhir," ujar Rupert Hoogewerf selalu Ketua dan Kepala Peneliti Hurun Report yang menyusun daftar tersebut seperti dilansir Reuters, Selasa (8/11).

Prospek ekonomi global tahun ini sangat dipengaruhi oleh perang di Ukraina dan perlambatan laju ekonomi di China yang tertekan kebijakan ultra-ketat covid-19 dan merosotnya pasar properti yang berkepanjangan.

Kepercayaan investor terganggu oleh tindakan keras pemerintah terhadap perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba dan Tencent Holding. Investor juga khawatir Presiden Xi Jinping akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi pada masa kepemimpinan periode ketiga.

Zhong Shanshan pemilik bisnis air mineral Nongfu Spring dan pengembang vaksin Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise menempati urutan pertama dalam daftar tersebut untuk tahun kedua berturut-turut, dengan kekayaan yang tumbuh 17 persen menjadi US miliar.

Kemudian, pendiri TikTok ByteDance Zhang Yiming menempati posisi kedua meski kekayaannya turun 28 persen menjadi US miliar. Di tempat ketiga adalah Zeng Yuqun, bos raksasa baterai CATL.

Yang Huiyan, pengusaha di balik Country Garden Holdings Co Ltd, seperti banyak pengembang China lainnya berjuang melawan masalah utang. Kekayaannya anjlok US,7 miliar, penurunan terbesar dalam daftar 2022.

Pendiri Tencent Pony Ma mencatat penurunan kekayaan terbesar kedua sebesar US,6 miliar di tengah penurunan harga saham teknologi dan duduk di tempat kelima dalam daftar.

Sementara itu, pendiri Alibaba Jack Ma dan keluarganya turun empat peringkat ke posisi sembilan.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Jiuyao Ajaib

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung