Dewa Gila Pedang Terbalik

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”

sistem tanam acak

Jos! UNS Solo Raih Peringkat ke******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menempati urutan ke-7 nasional dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Sajidan mengatakan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Sebab, peringkat ke-7 UI GreenMetric yang diberikan kepada UNS menunjukkan Kampus Benteng Pancasila ini berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, kata Sajidan, masuknya UNS ke dalam daftar perguruan tinggi yang mempunyai perhatian kepada lingkungan hidup adalah hasil dari kerja keras bersama antar sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan (tendik).

“Ini capaian yang luar biasa setidak-tidaknya bagi UNS untuk menutup tahun 2022 dengan prestasi yang gemilang. Selamat untuk kita, terkhusus untuk sivitas akademika UNS yang telah berkontribusi pada pencapaian UI GreenMetric ini,” ujar Sajidan, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Sosialisasi IKD, UNS Solo Jadi Pilot Project Program Dukcapil Goes to Campus

Sajidan juga menyampaikan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan perguruan tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class University (WCU).

Ia menilai perguruan tinggi berstandar internasional tidak hanya dilihat dari kualitas riset, publikasi ilmiah, paten, sebaran lulusan, dan prestasi dosen atau mahasiswa, namun juga ditentukan dari teknologi dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Perlu diketahui bahwa belakangan ini isu seputar lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, tercapainya UNS pada UI GreenMetric menunjukkan kampus kita up to date terhadap perkembangan zaman, utamanya perubahan iklim,” jelas Sajidan.

Standar Penilaian UI GreenMetric

UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Terus Berinovasi, UNS Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Bobot penilaian pada pemeringkatan ini mencakup pendidikan dan riset (18 persen), penggunaan air (10 persen), transportasi (18 persen), keadaan dan infrastruktur kampus (15 persen), energi dan perubahan iklim (21 persen), dan pengelolaan sampah (18 persen).

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

KARANGANYAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melarang warga membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta menyediakan tempat penitipan ponsel di tempat emungutan suara (TPS) masing-masing. Larangan membawa ponsel ini juga disosialisasikan KPU saat menggelar simulasi pemungutaan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Permata Sari, Tasikmadu, Karanganyar, pada Rabu (31/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Simulasi ini merupakan yang kali kedua. Sebelumnya simulasi digelar KPU di Hotel D’wangsa Lorin, Colomadu, Senin (26/12/2023).

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan dalam simulasi kali ini lebih menekankan larangan membawa ponsel berkamera saat pencoblosan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU. Selain itu juga mengenalkan lebih lanjut aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan) yang akan digunakan dalam Pemilu 2024.

Di acara itu, KPU melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara riil, seperti halnya proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu mendatang.

KPU menghadirkan KPPS, pemilih riil, dan saksi dari partai politik dalam simulasi tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, diakhiri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Setelah itu, dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, menyebut larangan membawa ponsel berkamera diatur di antaranya dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

KPPS harus menyediakan wadah plastik di depan bilik suara tempat menitipkan ponsel pemilih. “KPPS harus berulang kali mengingatkan pemilih yang membawa ponsel agar meninggalkannya di sana. Setelah selesai nyoblos surat suara hingga mencelup jari ke tinta, ponsel dipersilakan diambil,” kata dia.

KPPS wajib menegur keras pemilih yang nekat melanggar aturan itu. Simulasi dibuat riil untuk mendapat gambaran utuh dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Tercatat di Situs Resmi, UNS Bantah Kerja Sama dengan DanaCita untuk Bayar UKT******

SOLO—Platform financial technology peer-to-peer(fintech P2P) lending atau pinjaman online(Pinjol) PT Inclusive Finance Group atau DanaCita akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema bulanan melalui DanaCita. Hal ini kemudian menjadi perbincangan warganet terutama di platform X.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan situs resmi danacita.co.id, Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo terdaftar sebagai mitra. Dalam situs tersebut, mahasiswa bisa mengajukan pinjaman sesuai tagihan UKT. Tertera di situs tersebut biaya bulanan platform sebesar 1.60% sampai 2% dan biaya persetujuan 3%. Namun khusus biaya persetujuan dibayarkan sekali.

Namun, hal itu dibantah oleh Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Pendidikan, Irwan Trinugroho mengatakan tidak ada kerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT ataupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa. Pihaknya juga bakal menegur terkait nama UNS Solo yang tercantum di websiteresmi DanaCita.

“UNS memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan DanaCita yang sifatnya umum untuk kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani pada 19 Januari 2023 antara Rektor UNS dengan President Director DanaCita,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan ruang lingkup dari nota kesepahaman kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang di antaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya, seminar, sampai penugasan profesional sebagai dosen tamu.

“Adapun implementasi kegiatan kerja sama yang telah berjalan adalah webinar bersama untuk knowledge sharing. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa UNS tidak bekerja sama dengan DanaCita dalam kaitannya dengan pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa UNS Solo tidak berencana untuk bekerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa. Saat ini UNS hanya bekerja sama dengan bank untuk memfasilitasi mahasiswa membayar UKT. Bank tersebut adalah Mandiri, BSI, BTN, BNI, BRI, dan Bank Jateng.

Mengutip Bisnis.com, DanaCita ramai menjadi perbincangan warganet lantaran tawaran skema pembayaran UKT yang bekerja sama dengan ITB. DanaCita mengklaim bahwa perusahaan hadir untuk menurunkan kendala keuangan agar semua dapat meraih pendidikan di Indonesia. 

Perusahaan mengklaim DanaCita sebagai platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. 

Perusahaan yang dinakhkodai Alfonsus Dwianto Wibowo itu bahkan menunjuk Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai salah satu advisor DanaCita.

Dalam rilis resminya, Direktur Utama DanaCita, Alfonsus Wibowo, mengklaim DanaCita bukan Pinjol atau pinjaman online. Hal itu lantaran istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal, tidak beretika, dan berkonotasi negatif.

“DanaCita adalah penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,” kata dia.

Dia mengatakan menjalankan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana dalam hal ini pelajar dan/atau wali. 

Hal ini bertujuan agar setiap pengajuan biaya pendidikan di DanaCita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pelajar, sehingga mengedepankan kesejahteraan keuangan dari pelajar dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan DanaCita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai  asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tuan Abadi Perkotaan

Hari Ini, Mahfud Md bakal Temui Jokowi, Serahkan Surat Pengunduran Diri******

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini memamerkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat pengunduran diri tersebut akan dijadwalkan akan disampaikan ketika Mahfud dan Jokowi berada di Jakarta pada Kamis (1/2/2024) hari ini.

Mahfud menyatakan hormati Jokowi yang sudah mengangkat secara terhormat. Oleh sebab itu, dia akan mundur secara terhormat dengan bertemu secara langsung.

Siap Lepas Jabatan

Sebelumnya, pada pekan lalu, Mahfud sudah menyatakan kesiapan lepas jabatan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Bahkan, dia sudah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1/2024) malam. Mahfud memohon waktu untuk bertemu Jokowi.

Meski demikian, Pratikno menyatakan Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri pada saat itu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Mahfud terlebih dahulu menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (29/1/2024) sore sebelum temui Pratikno.

Meski demikian, Hasto menampik pertemuan itu spesifik untuk membicarakan terkait wacana pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam.

Di samping itu, dia mengakui Megawati sudah merestui Mahfud MD lepas jabatan yang sudah diembannya sejak 2019 itu.

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). Dia berpendapat Mahfud sudah menaikkan standar Menko Polhukam.

Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit [semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud MD Temui Jokowi, Serahkan Surat Pengunduran Diri Hari Ini”

Quanqingshanhe

Jos! UNS Solo Raih Peringkat ke******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menempati urutan ke-7 nasional dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Sajidan mengatakan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Sebab, peringkat ke-7 UI GreenMetric yang diberikan kepada UNS menunjukkan Kampus Benteng Pancasila ini berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, kata Sajidan, masuknya UNS ke dalam daftar perguruan tinggi yang mempunyai perhatian kepada lingkungan hidup adalah hasil dari kerja keras bersama antar sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan (tendik).

“Ini capaian yang luar biasa setidak-tidaknya bagi UNS untuk menutup tahun 2022 dengan prestasi yang gemilang. Selamat untuk kita, terkhusus untuk sivitas akademika UNS yang telah berkontribusi pada pencapaian UI GreenMetric ini,” ujar Sajidan, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Sosialisasi IKD, UNS Solo Jadi Pilot Project Program Dukcapil Goes to Campus

Sajidan juga menyampaikan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan perguruan tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class University (WCU).

Ia menilai perguruan tinggi berstandar internasional tidak hanya dilihat dari kualitas riset, publikasi ilmiah, paten, sebaran lulusan, dan prestasi dosen atau mahasiswa, namun juga ditentukan dari teknologi dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Perlu diketahui bahwa belakangan ini isu seputar lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, tercapainya UNS pada UI GreenMetric menunjukkan kampus kita up to date terhadap perkembangan zaman, utamanya perubahan iklim,” jelas Sajidan.

Standar Penilaian UI GreenMetric

UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Terus Berinovasi, UNS Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Bobot penilaian pada pemeringkatan ini mencakup pendidikan dan riset (18 persen), penggunaan air (10 persen), transportasi (18 persen), keadaan dan infrastruktur kampus (15 persen), energi dan perubahan iklim (21 persen), dan pengelolaan sampah (18 persen).

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

KARANGANYAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melarang warga membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta menyediakan tempat penitipan ponsel di tempat emungutan suara (TPS) masing-masing. Larangan membawa ponsel ini juga disosialisasikan KPU saat menggelar simulasi pemungutaan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Permata Sari, Tasikmadu, Karanganyar, pada Rabu (31/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Simulasi ini merupakan yang kali kedua. Sebelumnya simulasi digelar KPU di Hotel D’wangsa Lorin, Colomadu, Senin (26/12/2023).

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan dalam simulasi kali ini lebih menekankan larangan membawa ponsel berkamera saat pencoblosan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU. Selain itu juga mengenalkan lebih lanjut aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan) yang akan digunakan dalam Pemilu 2024.

Di acara itu, KPU melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara riil, seperti halnya proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu mendatang.

KPU menghadirkan KPPS, pemilih riil, dan saksi dari partai politik dalam simulasi tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, diakhiri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Setelah itu, dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, menyebut larangan membawa ponsel berkamera diatur di antaranya dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

KPPS harus menyediakan wadah plastik di depan bilik suara tempat menitipkan ponsel pemilih. “KPPS harus berulang kali mengingatkan pemilih yang membawa ponsel agar meninggalkannya di sana. Setelah selesai nyoblos surat suara hingga mencelup jari ke tinta, ponsel dipersilakan diambil,” kata dia.

KPPS wajib menegur keras pemilih yang nekat melanggar aturan itu. Simulasi dibuat riil untuk mendapat gambaran utuh dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”