markas prediksi togel

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

Jiuyao Ajaib

Elon Musk Larang Karyawan Twitter WFH******

Pemilik baru Twitter, Elon Musk, melarang pekerjanya untuk melakukan kerja jarak jauh atauremote working, begitu pun bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam email pertamanya kepada staf sejak membeli perusahaan tersebut.

Ia memperingatkan platform media sosial membutuhkan 'kerja intensif' di kantor untuk membalikkan nasibnya.

"Jalan di depan sulit dan akan membutuhkan kerja keras untuk berhasil," tulisnya dalam email seluruh perusahaan yang dikirim ke karyawan pada Kamis pagi, dikutip dari Financial Times, Jumat (11/11).

Dalam email tersebut, Elon meminta para karyawan untuk tetap di kantor minimal 40 jam per minggu, kecuali bagi mereka yang 'secara fisik tidak dapat melakukan perjalanan' atau dengan 'kewajiban pribadi yang kritis'.

Musk menambahkan dia akan meninjau dan menyetujui pengecualian apa pun terhadap kebijakan itu sendiri. Ia karena itu menginstruksikan manajer untuk menyusun daftar staf yang ingin melanjutkan pekerjaan jarak jauh.

Kebijakan baru di Twitter sesuai dengan perintah Musk di perusahaan lain yang dia kelola, Tesla. Pada Juni kemarin, dia bersikeras meminta staf harus bekerja setidaknya 40 jam seminggu di kantor atau mencari pekerjaan baru.

Itu terjadi seminggu setelah Musk memotong sekitar setengah dari 7.500 tenaga kerja perusahaan.

Beberapa pemimpin senior kini juga telah hengkang dari Tesla. Hal itu meningkatkan kekhawatiran atas keamanan data dan kepatuhan terhadap aturan privasi, terutama mengingat kecepatan platform yang meluncurkan beberapa fitur baru sejak Musk mengambil alih.

Komisi Perdagangan Federal AS, regulator perlindungan konsumen terkemuka, mengatakan pada pihaknya melacak perkembangan terakhir di Twitter dengan keprihatinan mendalam.

Twitter menandatangani keputusan persetujuan yang ketat pada 2011 yang berjanji untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik, yang terus diawasi oleh regulator.

"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami," tambah FTC.

"Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap untuk menggunakannya," imbuhnya.

Sejak Twitter diambil alih oleh Musk, banyak pekerja senior yang memutuskan hengkang dari perusahaan tersebut, termasuk Kepala Petugas Keamanan Informasi Twitter Lea Kissner.

Secara terpisah, seorang pengacara perusahaan memperingatkan di saluran Slack perusahaan bahwa Musk mengambil sikap angkuh terhadap peraturan privasi dan bahwa perusahaan berpotensi mempertaruhkan denda yang signifikan dari FTC.

Sejak mengambil kendali hanya beberapa minggu yang lalu, Musk tampaknya menggandakan pendekatan 'bergerak cepat, gagal cepat, teruskan' untuk menjalankan perusahaan, memperkenalkan dan membuang fitur baru dalam beberapa jam, selain mengguncang praktik kerja Twitter.

Mantan Kepala Eksekutif Parag Agrawal pada Maret silam mengatakan sebelum membeli perusahaan, Musk menawarkan bahwa staf dapat bekerja dari rumah penuh waktu selamanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Pengamat Bela Lion Air soal Duduki Rating Maskapai Terburuk di Dunia******

Pengamat penerbanganmempertanyakan hasil survei layanan perjalanan Bounce yang menyebut Lion Airdan Wings Air masuk urutan teratas dalam daftar 10 maskapaiterburuk di dunia.

Dalam surveinya, Bounce menyebut dua maskapai asal Indonesia itu masuk peringkat pertama dan kedua terburuk di dunia dalam The 2022 Airline Index.

Alvin Lie, Pengamat Penerbangan, mengaku belum pernah mendengar Bounce sebelumnya. Ia pun mempertanyakan metodologi yang digunakan oleh Bounce.

Selain itu, menurutnya, indikator penilaian yang digunakan oleh Bounce juga tidak merata. Sebab, salah satu yang dinilai adalah layanan makanan penerbangan ini.

"Lion dan Wings tidak pernah menyajikan layanan makan. Jadi, aneh jika dinilai buruk pelayanan makannya," terang dia.

Hal senada disampaikan Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman. Dia menyebut metodologi pengolahan data Bounce patut dipertanyakan.

Bahkan, ia meragukan hasil survei yang dilakukan Bounce. Sebab, awalnya Bounce adalah layanan daring untuk penitipan atau penyimpanan bagasi. Bukan perusahaan yang review (kajian) airline-nya dianggap tinggi oleh industri penerbangan.

"Bounce ini scoring systemnya saya lihat memang tidak favourable bagi LCC (low cost carrieratau penerbangan biaya murah). Ya dalam rating-rating yang tidak terlalu besar reputasinya, kita harus lihat metodologinya yang digunakan," kata Gerry saat dihubungi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya Thai Air Asia yang memiliki skor tinggi, sedangkan LCC lainnya dinilai rendah. Penilaian yang tak merata juga dilakukan Bounce terhadap FlyDubai yang masuk peringkat tiga terburuk untuk maskapai non-USA.

"FlyDubai skornya jelek di Bounce karena 3 dari kriterianya adalah free baggage allowance-nya di kabin, domestik dan internasional, dimana skornya nol. Padahal, FlyDubai tidak ada penerbangan domestik," imbuh dia.

Mengacu pada hasil review penerbangan lainnya, menurut Gerry, Lion Air tidak menduduki posisi terburuk. Malah, Lion Air tetap memiliki banyak peminat akibat jumlah rute penerbangan yang ditawarkan cukup tinggi dengan harga yang kompetitif.

"Namun, rendahnya skor Lion Air direview oleh Bounce diakibatkan oleh minimnya layanan buy-onboard di Lion Air dan juga karena tingginya jumlah penerbangan yang di-cancel," tegas Gerry.

Diberitakan sebelumnya, Maskapai Lion Air Group, Lion Air dan Wings Air, memuncaki dua urutan teratas dalam daftar 10 maskapai terburuk di dunia pada 2022. Hal ini menjadi citra buruk dunia penerbangan mengingat Lion Air Group berasal dari Indonesia.

Daftar tersebut merupakan hasil survei dari layanan travel Bounce. Hasilnya dirilis dalam nama The 2022 Airline Index. Perhitungan dilakukan kepada 50 maskapai penerbangan terbesar di dunia dan 12 maskapai penerbangan yang berbasis di AS.

Berdasarkan beberapa aspek yang disurvei, Lion Air menjadi maskapai penerbangan terburuk di dunia dengan nilai hanya 0,72 dari 10. Sedangkan, skor yang didapat Wings Air adalah 0,11 dari 10.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran yang tak terkalahkan

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pernikahan

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]