maksimal pinjaman tunai kredivo

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Pebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.

"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.

Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.

"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.

Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Sandi Menatap Maitara: Sail Tidore Jadi Magnet Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan bentang alam di Pulau Maitara yang terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore. Hal itu diungkapkan Sandiaga di sela kegiatan Sail Tidore 2022 yang tengah berlangsung di timur Indonesia tersebut.

Sandiaga turut berharap kegiatan Sail Tidore mampu menjadi penggerak sekaligus kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

"Menatap Pulau Maitara dan Tidore. Pemandangannya luar biasa indah dan iconic. Karena spot pemandangan ini persis sama dengan yang di pecahan uang kertas Rp 1.000 lama. Kita juga akan melihat Sail Tidore yang menjadi magnet kebangkitan ekonomi kita," ujar Sandiaga, Jumat (25/11) melalui keterangan resmi.

"Karena masyarakat melihat potensi dan banyak sekali warga melakukan prewedding akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata yang penuh inovasi," ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan, Saat perhelatan KTT G20 Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat dia meninggalkan Bali. Ia mengatakan Indonesia itu memiliki keindahan alam, Sumber daya alam dan keramahtamahan budaya. Ini yang diharapkan bisa dihadirkan.

"Kita kembangkan Ternate dan Maluku Utara sebagai Provinsi terbahagia di indonesia, terendah inflasi, terendah pengangguran dan tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kita akan pastikan untuk menciptakan 1.1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4.4 juta Lapangan kerja baru pada tahun 2024," katanya.

Puncak perayaan Sail Tidore 2022 digelar di Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sail Tidore menjadi rangkaian dari Sail Indonesia yang sudah digelar sejak 2009.

Mengusung tema Tidore: Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa, Sail Tidore diharapkan menjadi momentum pemacu pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan sulit ekonomi global.Gelaran Sail Tidore akan mengenalkan potensi pulau Tidore dan Maluku Utara kepada investor dan wisatawan mancanegara.

Su Xian'er Han Jin

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Buruh Protes Kenaikan UMP 2023, Tuntut Revisi******

Presiden Partai Buruhsekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upahminimum provinsi (UMP) sejumlah daerah.

Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi.

Partai Buruh merilis lima sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year (yoy)," terang Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Kedua, Said menyoroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh.

Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflansi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh.

Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat buruh.

Ia merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900 ribu, transportasi Rp900 ribu, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40 ribu bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan.

Dengan biaya listrik Rp400 ribu dan biaya komunikasi Rp300 ribu, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Jakarta Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta, maka sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI Jakarta tetap miskin," tegasnya.

Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023.

Kelima, Said Iqbal meminta kepada bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tandas Said.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Kasus Beras 'Hilang', Eks Pimpinan Bulog Pinrang Merasa Ditipu******

Mantan pimpinan cabang Bulog Pinrang, Radityo W Putra Sikado mengaku dirinya merasa ditipu oleh pemilik CV Sabang Merauke Persada (SMP), IF terkait pinjaman berassebanyak 500 ton.

Saat itu, kata Radityo, IF telah memberikan jaminan berupa dua sertifikat tanah yang digunakan sebagai pabrik penggilingan dan pabrik mesin poles.

"Jadi ada dua (sertifikat) atas nama IF. Namun, dilakukan penagihan sampai bulan Oktober beras itu hanya kembali 40 ton sampai hari ini," kata Radityo di Makassar, Jumat (25/11).

"Ini tidak valid. Karena jaminan penggilingan yang dimaksud ada tapi setelah dicek di BPN ternyata hanya tanah kosong yang berlokasi sama dengan pabrik mesin poles," ungkapnya.

Tak hanya itu, jaminan sertifikat pabrik mesin poles kata Radityo juga mengalami masalah. Dimana sertifikat tersebut ganda.

"Sertifikat pabrik mesin poles itu setelah di-crosscheck ternyata ganda ada di bank. Kami merasa ada unsur dari IF untuk mengambil keuntungan. Saya merasa IF melakukan kesengajaan yang merugikan dalam hal perusahaan maupun pribadi saya. Karena sampai saat ini pengembaliannya pun belum sampai 50 persen," jelasnya.

Akibat kasus tersebut, Radityo pun kehilangan jabatannya sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang. Saat ini, ia ditempatkan sebagai staf biasa di Kanwil Bulog Sulawesi Selatan dan Barat.

"Apapun proses yang sementara berjalan saya tetap kooperatif. Karena memang ini murni bukan rencana dan niat saya menghilangkan beras yang ada di gudang Bulog. Niat saya hanya bagaimana pencapaian target saya di Kabupaten Pinrang ini bisa melampaui. Walaupun prosedur yang saya lalui tidak sesuai saya akui itu," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebelumnya mengungkapkan 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]