terpercaya slot

id vip slot pasti x500 733Jutaan kata 257997Orang-orang telah membaca serialisasi

《terpercaya slot》

Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Ketum PP Muhammadiyah: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik******

untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1445 Hijriah yang diumumkan lebih awal oleh Muhammadiyah tidak memunculkan polemik.

"Agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," kata Haedar saat konferensi pers terkait "Maklumat Hasil Hisab Awal Ramadhan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil "hisab hakiki wujudul hilal" yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, awal Ramadhan atau Bulan Puasa jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, Idul Fitri jatuh pada Rabu, 10 April 2024, dan Idul Adha jatuh pada Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Haedar, pengumuman atau maklumat yang dikeluarkan Muhammadiyah tersebut hal wajar sebagaimana organisasi Islam lain atau negara mengeluarkan kalender hijriah maupun masehi yang berisi tanggal, bulan, yang beririsan dengan kegiatan ritual ibadah, serta kegiatan publik, baik di tingkat nasional maupun global.

"Jadi maklumat atau pengumuman Muhammadiyah ini maklumat yang normal terjadi dan dilakukan karena kami menggunakan hisab dengan metode khusus 'hisab hakiki wujudul hilal'," jelas dia.

Baca juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret
Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah minta peserta pemilu wujudkan pemilu bermartabat

Haedar juga berpesan agar perbedaan maupun persamaan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, maupun Idul Adha 1445 Hijriah tidak membuat umat IsIam saling menghujat dan menyalahkan.

"Baik kesamaan maupun perbedaan itu harus sudah menjadikan kaum Muslim untuk terbiasa toleran, 'tasamuh' , bahkan 'tanawu'. Tanawu itu perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," kata dia.

Baik ada kesamaan maupun perbedaan, Haedar berharap jangan sampai mengusik ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri maupun Idul Adha sehingga melahirkan penghayatan dan pengamalan yang lebih baik.

"Jadi kalau berbeda ya tidak perlu ribut, termasuk di media sosial. Apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," ujar dia.

Agar ada kesamaan, Haedar menuturkan Muhammadiyah selama ini secara terbuka, demokratis dan argumentatif telah memberikan solusi yakni disusunnya dan diterimanya Kalender Global Internasional atau Kalender Islam Unifikasi yang masih memerlukan proses.

"Sebenarnya ini telah dimulai waktu ada pertemuan antarorganisasi dan negara Islam di Turki tahun 2016. Tetapi untuk perwujudan satu kalender Islam global itu memerlukan waktu, sehingga kalau memiliki satu kalender global itu seperti juga kalender Miladiyah (Masehi) tidak lagi ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita menjadi berbeda di dalam penentuan," ujar dia.

Baca juga: Perbedaan Lebaran di Zaman Digital
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap alasan perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Perbedaan awal Ramadhan momentum penguat toleransi
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：iteam4d、46 situs slot、slot maxwin jackpot

Terkait：cara dapat uang sampingan、google gimana caranya dapat duit tanpa kerja、buku mimpi 2d joker merah、simulasi cicilan akulaku、pinjol ilegal 2022 cepat cair、slot paling、xl slot 88 login、rtp meriah4d、gercep88、erek08

---

---

bab terbaru：stars77 slot demo（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03