petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

nagaslot

bo bonus new member tanpa to 567Jutaan kata 861461Orang-orang telah membaca serialisasi

《nagaslot》

Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Capai 1.142 Kasus Selama 2019******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang mencapai 1.142 kejadian sepanjang 2019 hingga 2022.
Ilustrasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang mencapai 1.142 kejadian sepanjang 2019 hingga 2022. (ANTARA FOTO/ Atika Fauziyyah)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan angka kecelakaan di perlintasan sebidang mencapai 1.142 kasus sepanjang 2019 hingga 2022.

Dalam keterangan Kemenhub saat media briefing pada Jumat (4/8), dari total 1.142, kecelakaan paling banyak terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dijaga yaitu sebanyak 1.004 kejadian.

Kendati, tren kecelakaan di perlintasan sebidang menurun sejak 2019. 

Kemenhub berharap perjalanan kereta api semakin aman karena jumlah perlintasan sebidang turun dalam tujuh terakhir dari 5.685 perlintasan menjadi 4.194 pada 2022 .

Kemenhub mengakui ada berbagai tantangan dalam penanganan perlintasan sebidang, di antaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api dan mematuhi rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.

Kemudian, keterbatasan dana pengadaan atau pemasangan fasilitas di perlintasan sebidang.

Kemenhub pun telah melakukan penanganan dengan secara bertahap menutup perlintasan sebidang yang ada di sepanjang jalur kereta. Lalu, melengkapi perlintasan sebidang dengan pintu perlintasan dan memasang sistem deteksi dini dengan sirine atau lampu peringatan.

Kemudian, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus kepada daerah tertentu mendanai kegiatan khusus daerah di bidang keselamatan jalan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Peneliti INDEF menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.
Kinerja sektor manufaktur Indonesia dinilai menurun signifikan sejak pandemi Covid-19. (morgueFile/click)
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga :
KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/agt)




bab terbaru:situs aman terpercaya

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
unyil4d
cara dapat uang ratusan juta dari internet
di akulaku
jam gacor slot hari ini
situs akun jp
mulaiqq
cara pasang cb togel
tidak bisa bayar kredivo
aksara4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara menarik limit kredivo
Bab 2 pinjol yang sudah ojk
Bab 3 slot yang lagi gacor
Bab 4 cara mengaktifkan kredit akulaku
Bab 5 link situs judi slot online
Bab 6 cara pinjam uang di bank bri jaminan bpkb motor
Bab 7 cara menghasilkan uang dari ovo
Bab 8 rajawin88
Bab 9 liga178
Bab 10 erek erek orang bisu
Bab 11 situs slot terbaru dan terpercaya
Bab 12 qqsloy
Bab 13 bo slot baru
Bab 14 slot138 gacor
Bab 15 oxplay bonus new member
Bab 16 slot baru
Bab 17 ososlot gacor
Bab 18 pinjol dana rupiah
Bab 19 m88taruhan
Bab 20 slot gacor server thailand no 1
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3460bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Rahasia seni bela diri

pinjaman online 200 ribu
Kemenhub menyebut MRT bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat.
Kemenhub menyebut MRT bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) bakal dibangun dari Tomang hingga Medan Satria. Ini merupakan bagian pembangunan proyek MRT jalur timur-barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerahkan basic engineering design (BED)MRT jalur timur-barat ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Nantinya, pembangunan fase 1 tahap 1 MRT yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) ini akan difokuskan di Jakarta terlebih dahulu.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholderterkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (7/8).

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi. Ia menyebut skema pembangunan MRT jalur timur-barat ini bakal sama seperti jalur utara-selatan.

"Berkaca pada kesuksesan atas keberhasilan pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan MRT jalur utara-selatan, dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Jabodetabek, maka MRT jalur timur-barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," jelas Heru.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Saat ini, MRT jalur utara-selatan sudah beroperasi sepanjang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, di mana rata-rata penumpang mencapai 100 ribu orang per hari.

Jika keseluruhan koridor di Tomang-Medan Satria sudah tersambung, maka akan membentang jalur sepanjang 90 km dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Selain itu, jalur timur-barat bakal melintasi 3 provinsi, 2 kabupaten, dan 3 kota.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

trik main slot olympus biar menang
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT KAI lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak direncanakan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT KAI lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak direncanakan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandungtidak direncanakan.

"Dengan PMO yang dibikin kompleks, saya missedsatu hal. November tahun lalu saya baru realize, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI jadi akses stasiun belum dipikirin. Jadi Halim, Karawang nggak ada jalan akses ke tol sama ke jalan besar, baru kita dorong sekarang," katanya dalam acara InJourney Talks, Selasa (1/8), dikutip dari detik finance.

Tiko mengatakan akibat hal itu, mau tak mau Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Sebab, jika Stasiun Karawang dibuka sekarang, maka tidak ada jalan aksesnya.

"Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan masalah jalan nggak ada, baru sekarang mau dibangun," sambungnya.

Menurutnya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau blind spot. Sebab itu, dalam sebuah tim harus saling mengingatkan.

"Evendengan PMO yang dibikin besar, karena saya fokus di deliverykeretanya, lupa, baru November tahun lalu kita cek ternyata jalannya belum dibangun. Bahwa kita blind spotselalu muncul, kalau tim itu yang sehat, tim yang saling mengingatkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/dzu)

langit keputusasaan

event slot
Ketua ADO Wiwit Sudarsono sudah memprediksi Gojek-Grab tidak akan mengikuti imbauan Kemnaker untuk membayarkan THR kepada driver ojol.
Ketua ADO Wiwit Sudarsono sudah memprediksi Gojek-Grab tidak akan mengikuti imbauan Kemnaker untuk membayarkan THR kepada driver ojol. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Driver Online (ADO) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ADO Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Lihat Juga :
9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Lihat Juga :
Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Lihat Juga :
Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek - Grab Dkk soal Jatah THR

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

(mrh/agt)

tolong panggil aku tuan Paus

judi slot online terbaru
Panglima TNI: Isu 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina hoaks
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K/pri.
Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menepis adanya isu tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kami sudah cek ke Kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," kata Agus ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Selain telah melakukan pengecekan data, Agus menyebut bahwa isu tersebut tidak benar karena di Indonesia tidak menganut konsep tentara bayaran.

"Karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, Tamtama, Bintara, Perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi, militer wajib," ucapnya.

Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa tidak mungkin ada 10 WNI yang merupakan prajurit TNI menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kalau kami (prajurit TNI) enggak mungkin, pulang kampung aja ketahuan, apalagi ke sana," kata Maruli ditemui pula usai rapat dengan Komisi I DPR.

Sebab, ujarnya lagi, pihaknya akan mengetahui sekiranya ada prajurit TNI yang tidak ada sebab pihaknya melakukan apel setiap pagi.

Baca juga: Kemlu nilai laporan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami

"Tidak mungkin, kalau dari TNI sudah terorganisasi, pakai tiket (untuk pergi ke negara lain) kan pasti ketahuan," ucapnya.

Maruli menyebut bahwa isu adanya 10 WNI yang menjadi tentara bayaran Ukraina belum dapat dibuktikan kebenarannya sebab yang mengeluarkan laporan terkait adalah Kementerian Pertahanan Rusia.

Sebelumnya, Jumat (15/3), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menilai laporan tentang 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran Ukraina perlu didalami lebih lanjut.

"Informasi tersebut perlu didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangannya di Jakarta.

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia merilis data dari Kementerian Pertahanan Rusia yang mencatat dan mendata semua tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk berpartisipasi dalam pertempuran.

Mereka mencatat bahwa sejak 24 Februari 2022, terdapat sekitar 13.387 tentara bayaran asing telah memasuki Ukraina, dan mengonfirmasi bahwa 5.962 tentara bayaran asing telah tewas.

Mereka juga menyebut Polandia menjadi penyumbang tentara bayaran paling banyak, yaitu sekitar 2.960 orang, dengan 1.497 di antaranya telah tewas.

Sementara itu, mereka juga mencatat 10 tentara bayaran dari Indonesia, dengan empat di antaranya telah tewas.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Masakan dari dunia lain

spin slot gacor
MK sebut sementara belum ada caleg yang ajukan gugatan PHPU
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa hingga Kamis pukul 13.30 WIB, belum ada calon legislatif (caleg) yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

“Belum ada. Mungkin semua sedang melengkapi permohonannya. MK tetap standbydengan kewajibannya 3x24 jam. Praktik terdahulu, biasanya laporan masuk di menit-menit terakhir,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut bahwa pada Rabu (20/3) malam sudah ada caleg yang datang untuk mendaftar, namun belum memenuhi ketentuan.

“Tadi malam ada yang ingin mendaftar, tapi tidak bawa apa-apa. Ketentuannya kan mengajukan perkara harus bawa permohonannya, identitas pemohon, identitas dia, tapi ini tidak bawa apa-apa,” kata dia.

Caleg tersebut kemudian dialihkan untuk ke layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, tidak diketahui dari mana caleg tersebut berasal.

Fajar pun mengingatkan kepada peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri agar mengikuti waktu yang telah ditentukan. Waktu pengajuan permohonan bagi pileg dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah 3x24 jam.

Untuk permohonan perkara PHPU pileg, skema perhitungan yang digunakan adalah jam sejak KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden, yaitu pada Rabu (20/3) malam pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir permohonan adalah Sabtu (23/3) pukul 22.19.

Sedangkan untuk permohonan PHPU pilpres, skema perhitungan yang digunakan adalah hari, sehingga batas akhir permohonan adalah pada Sabtu (23/3) pukul 24.00 WIB.

“Intinya, MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan perkara ke MK,” pungkasnya.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi terima gugatan PHPU Timnas AMIN
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Baca juga: MK tak dapat menerima gugatan pasal soal sanksi pembekuan parpol
Baca juga: MK lantik gugus tugas penanganan perkara PHPU tahun 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ahli Senjata

kaptenjackpot
MK sebut sementara belum ada caleg yang ajukan gugatan PHPU
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa hingga Kamis pukul 13.30 WIB, belum ada calon legislatif (caleg) yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

“Belum ada. Mungkin semua sedang melengkapi permohonannya. MK tetap standbydengan kewajibannya 3x24 jam. Praktik terdahulu, biasanya laporan masuk di menit-menit terakhir,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut bahwa pada Rabu (20/3) malam sudah ada caleg yang datang untuk mendaftar, namun belum memenuhi ketentuan.

“Tadi malam ada yang ingin mendaftar, tapi tidak bawa apa-apa. Ketentuannya kan mengajukan perkara harus bawa permohonannya, identitas pemohon, identitas dia, tapi ini tidak bawa apa-apa,” kata dia.

Caleg tersebut kemudian dialihkan untuk ke layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, tidak diketahui dari mana caleg tersebut berasal.

Fajar pun mengingatkan kepada peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri agar mengikuti waktu yang telah ditentukan. Waktu pengajuan permohonan bagi pileg dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah 3x24 jam.

Untuk permohonan perkara PHPU pileg, skema perhitungan yang digunakan adalah jam sejak KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden, yaitu pada Rabu (20/3) malam pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir permohonan adalah Sabtu (23/3) pukul 22.19.

Sedangkan untuk permohonan PHPU pilpres, skema perhitungan yang digunakan adalah hari, sehingga batas akhir permohonan adalah pada Sabtu (23/3) pukul 24.00 WIB.

“Intinya, MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan perkara ke MK,” pungkasnya.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi terima gugatan PHPU Timnas AMIN
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Baca juga: MK tak dapat menerima gugatan pasal soal sanksi pembekuan parpol
Baca juga: MK lantik gugus tugas penanganan perkara PHPU tahun 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024