game slot terpopuler

Lagu Pemakaman Para Dewa

Rupiah Melemah ke Rp15.692 per Dolar AS Sore Ini******

Nilai tukarrupiahditutup di level Rp15.692 per dolar AS pada Rabu (28/2). Mata uang Garuda melemah 46 poin atau minus 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.673 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang di kawasan Asia juga terpantau kompak melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,19 persen, peso Filipina melemah 0,30 persen, baht Thailand minus 0,45 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,05 persen.

Setali tiga uang, mata uang di negara maju pun kompak anjlok. Tercatat, poundsterling Inggris melemah 0,23 persen, dolar Australia minus 0,52 persen, dan euro Eropa minus 0,20 persen.

Lalu, dolar Kanada melemah 0,19 persen dan franc Swiss melemah 0,26 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah melemah terhadap dolar AS oleh kekhawatiran seputar inflasi, baik dari AS maupun domestik.

"Investor mengantisipasi data inflasi AS dan Indonesia yang akan dirilis besok dan lusa," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Yayasan Jenang Indonesia Ajak Siswa SD Nikmati Kuliner Jenang Khas Solo******

Ketua Dewan Pembina Yayasan Jenang Indonesia, Slamet Rahardjo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ngiras jenang.Kata ngiras dalam Bahasa Jawa berarti makan di warung. Anak-anak diajak makan jenang langsung di tempat.

“Harapan kita biar anak-anak ini tahu tentang jenang, ini kan ada bermacam-macam jenang mutiara, grendul, dan sebagainya,” kata dia.

Slamet menjelaskan acara ini sekaligus bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak lantaran mereka yang bakal mewarisi kuliner khas Solo itu. 

“Sehingga kita harus banyak perhatian dan banyak mereka terlibat. Apalagi ada tujuh belas jenang yang khas di Solo, mereka harus mengerti, caranya dengan kegiatan seperti ini, kata dia.

Pegiat Yayasan Jenang Indonesia, Heru Mataya, mengatakan kegiatan ngiras jenang tersebut merupakan bagian dari Festival Jenang pada 17 Februari 2024. Dia ingin melalui kegiatan tersebut pihaknya bisa lebih mendekatkan jenang ke masyarakat, terutama untuk anak-anak.

“Memberikan kesempatan untuk anak-anak agar bisa datang ke warung, merasakan langsung jenang, dan mendapatkan ceria langsung dari penjual, lalu anak bisa bertanya langsung,” kata dia.

Menurut dia, anak-anak yang hadir ternyata cukup asing dengan makanan jenang. Dia mengatakan ini menjadi tanda kalau jenang tidak segera dikenalkan ke generasi yang lebih muda, bisa saja semakin terlupakan.

“Nah ini salah satu cara untuk melestarikan jenang, maka kita harus kenalkan salah satu kuliner Solo itu untuk anak-anak ya, karena mereka generasi yang nantinya terus berkembang,” kata dia.

Pedang dan Lan

Penyaluran Rumah Subsidi Turun ke 166 Ribu Unit Tahun Ini******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.

Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

AHY Terpukau dengan IKN dan Mimpi Besar Jokowi: Mahakarya******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku terpukau dengan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini tidak mudah, projectyang besar, mahakarya yang saya katakan. Bahwa kita ingin fokus dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jadi core government-nya ada di sini," ucap AHY di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (28/2).

"Kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat, saya bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan, khususnya untuk kantor presiden, istana presiden, lalu ada 4 blok untuk kemenko (kementerian koordinator), juga ada lokasi perumahan bagi para menteri yang juga nanti akan bekerja full di sini," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan kerja keras membangun ibu kota anyar ini perlu terus dibarengi dengan koordinasi antar-pihak terkait. Ia menekankan Indonesia merupakan bangsa yang besar sehingga harus optimistis dengan pembangunan IKN tersebut.

"Kalau prajurit itu harus siap untuk tinggal dan bertugas di manapun. Saya prinsipnya saat ini sebagai pembantu presiden, saya ingin bersama-sama yang lainnya, tentunya Kabinet Indonesia Maju. Kita ingin mengawal agar semua target pencapaian itu bisa kita wujudkan," ungkapnya soal kesiapan pindah ke IKN.

"Cuacanya juga menyenangkan, penuh dengan tantangan, tetapi pagi-pagi sejuk ya? Besok berarti bisa saya coba olahraga. Jadi, nanti harapannya tentu di sini semakin hijau kalau sudah selesai pembangunan, konstruksi, pasti akan lebih hijau lagi, lebih sejuk lagi. Pohonnya makin besar rasanya makin nyaman," sambung AHY.

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memahami bahwa pembangunan IKN tidak bisa langsung selesai seluruhnya di bawah rezim Jokowi. Ia menyebut itu adalah sesuatu yang sangat wajar.

Agus menyebut tidak mungkin semua pembangunan tuntas hanya dalam satu atau dua periode kepemimpinan Kepala Negara.

"Itulah yang kita harapkan ada sebuah keberlanjutan kepemimpinan nasional dan seterusnya di tingkat daerah. Artinya, kalau kemudian beliau (Presiden Jokowi) di sini, kita semua harus siap di sini. Dan dengan senang hati karena kita harus sukseskan," tandas AHY.

Ini merupakan kali pertama AHY mengunjungi IKN Nusantara. Tepatnya, selepas Demokrat resmi bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.