petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

imbajpslot

hari slot 957Jutaan kata 622247Orang-orang telah membaca serialisasi

《imbajpslot》

Adobe ungkap alat "Teks******

Adobe ungkap alat "Teks-ke-Musik" yang didukung AI
Ilustrasi - (Pixabay)
Jakarta (ANTARA) - Adobe telah mengungkapkan alat revolusioner bernama Project Music GenAI Control, sebuah sistem yang dapat mengubah teks ke musik dengan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Sistem AI eksperimental ini memungkinkan pengguna tidak hanya menghasilkan musik tetapi juga mengeditnya langsung dalam antarmuka yang sama, semuanya dimulai dengan deskripsi teks sederhana.

Pengguna bisa membuat intro musik elektronik epik hanya dengan mengetik "epik elektronik" dan AI akan bekerja untuk menghasilkan intro tersebut.

Namun, Project Music GenAI Control tidak hanya sebatas menghasilkan musik. Alat ini memungkinkan untuk menyempurnakan karya dengan menyesuaikan tempo, struktur, repetisi, dan intensitas.

Baca juga: Adobe kenalkan gaun animasi Project Primrose yang dapat berubah pola

Pengguna juga dapat memperluas kanvas dengan memperpanjang durasi, remiks bagian-bagian, atau membuat loop yang mulus.

Jika pengguna memiliki potongan audio yang sudah ada, mereka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud mengubahnya berdasarkan melodi referensi, membuka lebih banyak kemungkinan kreatif.

Berbeda dengan alat musik AI lainnya, Project Music GenAI Control memberdayakan pengguna dengan kemampuan pengeditan yang tepat, memberikan tingkat kontrol seperti bekerja dengan piksel di Photoshop, tetapi diterapkan pada dunia suara.

Alur kerja yang mulus menghilangkan kebutuhan untuk melompat-lompat antara aplikasi yang berbeda, menyederhanakan proses kreatif.

Baca juga: Adobe buat simbol labeli konten hasil kecerdasan buatan

Adobe menekankan praktik AI yang bertanggung jawab dengan memastikan musik yang dihasilkan aman untuk penggunaan komersial.

Mereka juga mengimplementasikan Content Credentials, bertindak seperti "label nutrisi" yang mengungkap sifat bantuan AI dari kreasi pengguna. 

Project Music GenAI Control masih dalam tahap eksperimental. Meskipun antarmuka yang ramah pengguna masih dalam pengembangan, pandangan ini ke masa depan penciptaan audio menunjukkan bahwa alat yang kuat dan intuitif akan segera hadir. Demikian disiarkan Gizmochina, Sabtu (2/3).

Baca juga: Adobe rilis alat untuk buat gambar produk dari model tiga dimensi

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

WHO prihatin atas serangan bom Israel ke tenda pengungsi di Rafah******

WHO prihatin atas serangan bom Israel ke tenda pengungsi di Rafah
Arsip foto - Tempat penampungan pengungsi warga Palestina di kota Rafah, Jalur Gaza selatan (8/12/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.
London (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Sabtu menyampaikan keprihatinan atas dugaan pengeboman oleh Israel terhadap tenda-tenda yang menaungi warga sipil di Rafah, Jalur Gaza selatan yang menyebabkan korban jiwa.

"Laporan menyatakan bahwa tenda-tenda yang menaungi warga di Rafah dibom - dilaporkan menewaskan 11 orang dan melukai 50 lainnya, termasuk anak-anak - sungguh keterlaluan dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus pada platform X.

"Diantara mereka yang tewas adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan dan warga sipil #BukanTarget, dan harus dilindungi kapanpun," kata dia, mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata.

Lebih dari 1,4 juta warga Palestina mengungsi akibat serangan Israel di Gaza berkumpul di Rafah, mencari perlindungan dari pertempuran.

Rencana Israel untuk melakukan serangan terhadap kota tersebut telah menimbulkan peringatan internasional, dan banyak negara mendesak agar operasi tersebut ditahan atau dibatalkan.

Setidaknya 30.320 orang terbunuh dan 71.533 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan awal yang dilakukan kelompok Palestina Hamas.

PBB mengatakan tempat penampungan di Gaza melebihi kapasitas, dan makanan serta air habis. Badan itu telah memperingatkan akan meningkatnya resiko kelaparan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Biden minta Netanyahu jamin keselamatan warga sipil di Kota Rafah
Baca juga: PBB sebut peperangan di Rafah perburuk kondisi kemanusiaan di Gaza
Baca juga: PBB: Pengungsi Palestina tak punya tempat berlindung di Rafah

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:samudrabet

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
pinjol umur 17
kkslot777
link slot pasti menang
situs jp maxwin
hobimain
yok4d situs slot
coin365
situs link gacor
mikigaming
Daftar isi semua bab
Bab 1 angel4d
Bab 2 cara mendapatkan penghasilan dari shopee
Bab 3 slot gacor deposit 5000
Bab 4 kredivo gagal bayar
Bab 5 dewajudiqq
Bab 6 pengalaman pake kredivo
Bab 7 slot gacor 500x login
Bab 8 mbo4d
Bab 9 link slot server taiwan
Bab 10 wtobet
Bab 11 setiabet88
Bab 12 voucher tiket pesawat
Bab 13 70 togel
Bab 14 background prediksi togel
Bab 15 kudetabet98
Bab 16 heylink slot gacor
Bab 17 cara menghasilkan uang dalam sehari
Bab 18 wajik777
Bab 19 pinjol ojk bayar bulanan
Bab 20 cara kredit hp di shopee tanpa dp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2368bab
takutBacaan TerkaitMore+

Direktur Kasdim

77slot
Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas. ANTARA/Yudhi Efendi
Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.
Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

jagoanspin
ATR/BPN: GEMAPATAS dapat percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

"Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL," ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Herjon Panggabean, di Jakarta, Minggu.

Herjon Panggabean mengatakan, GEMAPATAS sendiri dibuat bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas pada bidang tanah yang dimiliki.

GEMAPATAS memiliki beberapa manfaat, yaitu memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah, serta meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang bersebelahan.

"Selain itu, juga untuk pengamanan aset dengan memberikan kepastian bidang tanah," kata Herjon Panggabean.

Sebagai upaya mengakselerasi program PTSL, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan GEMAPATAS di Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan ini dipusatkan di Telaga Sewiwi, Kepakisan-Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama meminta agar masyarakat di Jawa Tengah untuk terus menggaungkan GEMAPATAS yang pencanangan nasionalnya telah dimulai pada tahun 2023 lalu di Cilacap.

"GEMAPATAS harus kita dengungkan terus, tidak bosan-bosan. Patok batas tanah harus dipelihara oleh pemilik, BPN tidak bisa mengawal terus. Jangan sampai ada sengketa, konflik dikarenakan batas tanah ini," kata Dwi Purnama.

Target PTSL Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 totalnya seluas 109.109 hektare. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara targetnya mendaftarkan sebanyak 21.700 bidang tanah.
Baca juga: BPN/ATR Sulsel target 136 ribu sertifikat gratis untuk masyarakat
Baca juga: Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

cara pasang togel di dafatoto
Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas. ANTARA/Yudhi Efendi
Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.
Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

galaksi yang luas

akun slot gacor 2023
Kota Bogor bentuk Tim Orange perbaiki jalan rusak
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina. (ANTARA/Shabrina Zakaria)
Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan
Kota Bogor (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, membentuk Tim Orange yang bertugas untuk mendata dan memperbaiki jalan rusak yang ada di wilayahnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina di Bogor, Minggu, mengatakan tim ini dibentuk karena pihaknya menerima banyak laporan jalan rusak. Saat ini, Dinas PUPR telah menyiapkan 12 Tim Orange yang akan turun ke jalan-jalan di Kota Bogor.

“Setiap hari 12 tim kita turunkan ke lapangan untuk menangani perbaikan jalan,” katanya.

Ia menjelaskan meskipun Dinas PUPR sudah menyusun jadwal perbaikan jalan, pihaknya juga tetap mengantisipasi pada kerusakan di jalan Kota Bogor, seperti penutupan lubang atau penambalan jalan secara rutin.

Tim Orange yang akan diterjunkan pada bulan ini dapat beroperasi secara optimal dalam menangani perbaikan infrastruktur jalan di Kota Bogor.

Baca juga: Jalan TB Falak Kota Bogor dibuka setelah perbaikan jembatan amblas

“Mereka setiap hari keliling, tetapi kalau misalnya lokasi yang padat ya berarti mereka kerja lembur sampai malam. Insya Allah di Maret timnya sudah bisa maksimal,” ujar dia.

Pada bulan ini, Rena mengatakan Dinas PUPR juga akan menambah alat untuk memperlancar pekerjaan penambalan jalan. Alat itu ditambah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja.

“Insya Allah nanti di Maret kita ada penambahan alat untukpatchingsehingga akan lebih maksimal 12 tim itu untuk bergerak lebih cepat,” ucapnya.

Ia menyebutkan alat kerja yang ditambah ialah jack hammer  diyakini dapat mendukung kinerja tim dalam perbaikan jalan.

“Selama ini alat kita cuma dua, jadi cuma dua tim yang maksimal untuk patching, kita ada penambahan jack hammer,” ujarnya.

Baca juga: Jabar diminta prioritaskan perbaikan jalan Bekasi-Bogor

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Penciptaan

bonus free chip new member
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

cara kredit laptop di lazada
Sepekan, personel Polri disabilitas hingga kasus SYL
As SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024 di Akpol Malang, Jawa Tengah, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (26/1) sampai Sabtu (2/2), yang masih layak dibaca untuk informasi akhir pekan ini.

1. Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.

Selengkapnya baca di sini

2. JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

Selengkapnya baca di sini

3. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih.

"Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. TNI AL gagalkan aksi pencurian di atas kapal asing di Selat Malaka

Prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Dumai, Riau, berhasil menggagalkan aksi beberapa perompak yang diduga hendak mencuri di atas kapal niaga berbendera Bahamas MV African Halcyon saat kapal lego jangkar di perairan Dumai, Selat Malaka.

Dinas Penerangan TNI AL dalam siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (1/3), menjelaskan tim tanggap darurat First Fleet Quick Respon Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai mengerahkan perahu cepat Sea Rider 85 ke lokasi kapal berbendera asing itu sesaat setelah mendengar alarm dibunyikan oleh MV African Halcyon, Kamis (29/2).

Selengkapnya baca di sini

5. Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu

Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye.

"Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024