mahjong ways 3 pg soft 119Jutaan kata 502724Orang-orang telah membaca serialisasi
《viral4d》
3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******
Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.
Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.
Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.
"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).
Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.
Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.
"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.
Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.
[Gambas:Video CNN]
BPS Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat hingga Telur Jelang Lebaran******
Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan inflasi pada April 2023. Beberapa komoditas yang harganya berpotensi naik adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam ras.
"Komoditas ini perlu diwaspadai karena andil besar, apalagi karena tingginya permintaan untuk komoditas tersebut jelang hari raya Idulfitri," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi, Senin (3/4).
Ia mencontohkan tiket pesawat setiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Dari catatan BPS, andilnya mencapai 0,08 persen di 2020, 0,04 persen di 2021 dan 0,07 persen pada 2022.
Apalagi di awal ramadan pada Maret ini, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi salah satunya angkutan udara. Kemudian ada juga bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter.
Ia mengatakan inflasi pada Maret yang tercatat 0,18 persen (month to month/mtm) cukup rendah meski sudah memasuki periode Ramadan.
Padahal, pada periode Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi.
"Inflasi Maret 2023 awal Ramadan relatif lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujarnya.
Menurutnya, inflasi awal ramadan tahun ini rendah karena terbagi di dua bulan yakni Maret dan April.
Secara tahunan, BPS mencatat inflasi Indonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).
"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Pudji.
[Gambas:Video CNN]
Label:i want slot、mpo777 demo、link kaya slot
Terkait:situs parlay terpercaya、beli hp bayar pakai akulaku、mahkota play slot、togel anjing、slot bonus 100 to kecil、situs baru slot gacor、purnama4d、dolar138、fajartoto situs togel dan slot gacor no.1 di indonesia、maxim178
bab terbaru:erek cangkul(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).
Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.
"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).
Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.
"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.
Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.
Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.
"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.
(inh/inh)Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.
Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.
Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).
Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.
Lihat Juga :![]() |
"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.
Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.
"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.
Lihat Juga :Kronologi Bank Raksasa Credit Suisse di Ambang Kejatuhan |
Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.
Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.
Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.
"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.
Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.
"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.
"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi eksporalias eksportir untuk memotong gajiburuh mereka sampai dengan 25 persen.
Izin tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam beleid yang diterbitkan Ida pada 7 Maret lalu, izin untuk memotong gaji buruh itu tertuang dalam Pasal 8 ayat 1.
Namun, Ida membatasi pemotongan upah itu hanya boleh dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak beleid ini diterbitkan. Nah, untuk bisa memotong gaji buruh, dalam beleid itu Ida memberlakukan beberapa syarat.
Pertama, eksportir itu harus berasal dari industri padat karya yang memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Selain itu, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi dalam industri padat karya itu paling sedikit harus mencapai 15 persen.
Sementara itu berkaitan dengan industri eksportir padat karya yang diberi peluang memotong gaji buruh, Ida mengatur ada 5, yaitu;
a. Industri tekstil dan pakaian jadi
b. Industri alas kaki
c. Industri kulit dan barang kulit
d. Industri furnitur
e. Industri mainan anak
Dalam pertimbangan beleid itu, Ida mengatakan izin kepada eksportir untuk mengurangi gaji karyawan diberikan demi menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor akibat imbas perubahan ekonomi global.
"Bahwa untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan khusus mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin motor listrik konversi aman dan layak digunakan di jalan raya. Klaim ini didasari uji coba yang dilakukan pemerintah.
Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Danto Restyawan mengatakan setiap motor konversi yang disampaikan ke Kemenhub akan diuji, terlebih karena mesin motor BBM sudah hilang dan diganti dengan komponen kelistrikan.
"Kami uji...tiga komponen utama, yakni baterai, controller, dan motor listrik. Tiga-tiganya kami tes, ada alat untuk mengetes ini semua," katanya dalam sosialisasi konversi motor listrik di YouTube Kementerian ESDM, Selasa (4/4).
Sementara itu, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan baterai motor listrik adalah komponen paling penting dan paling mahal. Ia mengatakan ada dua sisi kesiapan baterai, yakni performancedan safety.
Untuk performance,kapasitas minimum baterai listrik yang digunakan dalam motor konversi adalah 1,44 kWh atau setara 20 Ah, dengan tegangan 72 volt. Dengan spesifikasi baterai tersebut, Gigih menyebut masyarakat bisa menempuh jarak 40-60 km dalam sekali pengisian daya.
Sedangkan terkait safety,Gigih mengatakan ini menjadi PR bersama antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin untuk memastikan bahwa baterai yang digunakan di motor listrik memenuhi standar internasional dan SNI.
"Kita harus bekerja sama dengan 3 kementerian ini melakukan pengujian dan sertifikasi oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi di Kemenperin," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP resmi menyerahkan pengelolaan operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan kepada PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung).
Serah operasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis SPTP untuk meningkatkan kinerja operasional maupun keuangan dari PMT Kuala Tanjung. Serah terima operasi TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung efektif dilakukan mulai tanggal 1 April 2023.
Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan penyerahan operasional terminal peti kemas kepada anak perusahaan menjadi salah satu rencana strategis perusahaan pada kurun waktu 2023-2024.
Perseroan menjamin serah operasi TPK Belawan kepada PMT Kuala Tanjung tidak akan mengganggu pelayanan kepada pengguna jasa. Widyaswendra mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan baik kepada Otoritas Pelabuhan, pengguna jasa, dan mitra kerja perusahaan di TPK Belawan.
Dengan serah operasi TPK Belawan, tidak mengubah PMT Kuala Tanjung sebagai operator terminal di Pelabuhan Kuala Tanjung. Keputusan serah operasi disebut sebagai langkah untuk meningkatkan portofolio PMT Kuala Tanjung.
"Dengan penambahan portfolio ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PMT Kuala Tanjung, termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan bongkat muat dan perluasan pasar di Pelabuhan Kuala Tanjung," tambahnya.
General Manager PT Tanto Intim Line Cabang Medan Bustanul Arifin Siregar mengatakan pihak pelayaran selaku pengguna jasa di TPK Belawan tidak mempermasalahkan serah operasi yang akan dilakukan oleh SPTP.
Para perusahaan pelayaran berharap keputusan tersebut tidak memberikan dampak negatif atas pelayanan di TPK Belawan. Bustanul berharap kinerja operasi yang sudah dicapai oleh TPK Belawan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan.
"Kami sepenuhnya mendukung, selama pelayanan dan kinerja operasional yang saat ini sudah baik dapat ditingkatkan atau mininal dipertahankan, sistem layanan berbasis teknologi informasi tidak berubah, pembayaran transaksi dan pajak juga tidak berubah," terangnya.
(inh/inh)Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.
"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).
Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.
Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.
Lihat Juga :![]() |
"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.
Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.
"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.
Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.
Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.
"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.
Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《viral4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gacor8800 slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《viral4d》bab terbaru。