gacor 338

gerbang emosional

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Karyawati Staycation Demi Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) tengah melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkankaryawati staycation dengan bos demi mendapat perpanjangan kontrak kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengecam keras perbuatan tak terpuji tersebut. Ia menyebut bakal bekerja sama dengan dinas tenaga kerja (disnaker) untuk melacak perusahaan yang dimaksud.

"Saya sebagai wamen mengecam keras dan tidak dapat mentolerir. Kemnaker akan bekerja sama dengan disnaker daerah dan pihak lain terkait untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun oknum yang melakukan perbuatan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Saat ini kita sudah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil tindakan," jelas Afriansyah.

Di lain sisi, Afriansyah menyebut perlu ada sosialisasi masif demi mencegah tindakan serupa. Ia juga menegaskan perlunya penanganan kekerasan dan pelecehan seksual yang tepat di tempat kerja.

Tak cuma dengan disnaker setempat, ia mengatakan Kemnaker bakal bekerja sama dengan asosiasi, serikat pekerja atau buruh, dan pengelola kawasan industri untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Senada, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya tengah menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat tersebut. Jika dugaan itu benar secara fakta, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang hari ini.

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

Kabar soal syarat karyawati wajib staycation bersama bos bila ingin kontrak diperpanjang menjadi buah bibir di Twitter. Bahkan, kejadian serupa dinilai sudah merupakan rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Kemendag Ungkap Indomie 'Bermasalah' yang Ditarik Taiwan Berstandar RI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Indomie rasa Ayam Spesial yang dituding Taiwan mengandung zat karsinogenik etilen oksida pemicukanker, merupakan produk Indomie yang menggunakan standar Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi mengatakan Indomie berstandar Indonesia itu diimpor oleh distributor tidak resmi ke Taiwan, yakni para diaspora.

Namun, Indomie tersebut tidak sesuai dengan standar Taiwan karena mengandung gas pemicu kanker sehingga ditarik dari peredaran.

Sedangkan, Indomie yang diimpor oleh distributor resmi, kata Didi, telah disesuaikan dengan standar Taiwan sehingga tidak bermasalah.

Kendati demikian, ia enggan berkomentar apakah Indomie yang menggunakan standar Indonesia mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Menurutnya, hal itu merupakan ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di lain sisi, Didi yakin Taiwan tidak akan menutup pintu ekspor Indomie dari Indonesia meskipun ditemukan zat pemicu kanker. Pasalnya kejadian seperti itu sering terjadi.

"Menurut saya ditutup enggak ya, karena sering terjadi. Itu terjadi seperti tadi diimpor oleh individu atau agen yang bukan distributor resmi," kata Didi.

Penarikan Indomie Ayam Spesial di Taiwan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) negara tersebut pada 25 April lalu. Selain produk RI, ada juga Mie Kari Putih Ah Lai dari Malaysia.

Kemenkes Taiwan meminta para pengecer menarik dua produk tersebut dari toko-tokonya. Lalu, para importir kedua produk mi tersebut bakal dikenakan denda antara 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp29 juta-Rp97 triliun.

Sehari berselang, Kemenkes Malaysia juga menarik produk Indomie Ayam Spesial yang beredar di negaranya. Mereka juga menarik produk Mie Kari Putih Ah Lai.

"Kementerian sudah mengeluarkan perintah tahan, tes, dan lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," kata Menkes Malaysia Muhammad Radzi Abu, dikutip dari The Star.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Manajemen Bantah Hotel Dharmawangsa Dijual Rp2 Triliun******

Manajemen Hotel Dharmawangsa membantah pihaknya menjual hotel bintang lima tersebut melalui sebuah marketplacedengan harga Rp2 triliun.

"Tidak benar dan kami tidak pernah dimintakan klarifikasi sebelumnya," kata Plt General Manager The Dharmawangsa Jakarta, Angga Karamoy kepada CNNINdonesia.com, Kamis (4/5) malam.

Lihat Juga : Hotel Dharmawangsa Dijual di Marketplace Rp2 T

Sebelumnya, iklan penjualan Hotel Dharmawangsa terpampang di situs jual beli properti Rumah123 oleh akun bernama Hendri Sia Oei, yang sudah aktif di platformtersebut sejak 9 bulan lalu.

"For sale Hotel Dharmawangsa, The Dharmawangsa Hotel. Jalan Brawijaya Nomor 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," tulis deskripsi iklan tersebut, dikutip Kamis (4/5).

Lihat Juga : Erick Thohir Ungkap Ada Direksi Buat 'Kerajaan' Sendiri di BUMN

Lebih lanjut, penjual merinci luas tanah hotel 7.995 meter dengan luas bangunan 24.148 meter. Ada 100 kamar dengan 20 unit suite roomsberbekal sertifikat hak guna bangunan (SHGB) 2041.

Ada empat skema pembelian yang ditawarkan, yakni Letter of Intent (LOI) atau Surat Pengakuan Hak (SPH), bukti dana, bertemu langsung dengan pemilik, atau melalui notaris.

Iklan penjualan Hotel Dharmawangsa secara online ini bukan kali pertama dilakukan. Pada Agustus 2022, iklan serupa muncul di situs jual beli Lamudi dengan harga yang dipatok Rp3 triliun.

"Akomodasi mewah dan pelayanan 24 jam dan berbagai fasilitas hiburan, kamar luas dan elegan, kamar mandi marmer, ruang kerja, balkon menghadap ke taman. Berjemur dan santai di sekitar kolam renang, Clubs Bimasena, pusat olahraga dan kebugaran Jacuzzi, lapangan tenis dan squash, lounge dan bar," tulis penggalan iklan tersebut.

Selain harganya yang lebih mahal, tahun lalu skema pembayaran yang ditawarkan hanya SPH dan bukti dana. Pemasang iklan penjualan Hotel Dharmawangsa di Lamudi bernama Agus Mulyono.

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

AP II Panggil Vendor Kualanamu Buntut Wanita Tewas Jatuh dari Lift******

PT Angkasa Pura II(AP II) melalui anak perusahaannya PT Angkasa Pura Aviasi memanggil vendor lift Bandara Kualanamu, Medan buntut dari insiden wanita tewas setelah terjatuh dari lift bandara tersebut.

"Kami melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandara-bandara yang ada di lingkungan grup perusahaan AP II dengan melakukan pemanggilan vendor-vendor fasilitas, antara lain vendor lift," kata President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resminya, Rabu (3/5).

Awaluddin mengatakan evaluasi tersebut dilakukan sejalan dengan surat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia menegaskan langkah menyeluruh ini dilakukan sebagai upaya serius dan aktif memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara milik perusahaan.

"Pemanggilan vendor lift double-sidedsudah diupayakan minggu lalu, namun baru dapat dipenuhi 4 Mei 2023," jelasnya.

Pemanggilan dilakukan demi meminta keterangan lebih lanjut soal lift yang menelan korban nyawa tersebut. AP II menyebut vendor lift dikonfirmasi soal hal-hal teknis terkait lift tersebut.

"Vendor lift dua pintu ataudouble-sideddi Bandara Kualanamu dipanggil untuk menjelaskan hal teknis," kata Director of Engineering AP II Agus Wialdi.

Sementara itu, Ahmad Faisal selaku suami Aisiah Sinta Dewi Hasibuan (38) yang merupakan korban tewas di lift Bandara Kualanamu sudah melaporkan enam perusahaan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian. Laporan tersebut diterima dengan nomor laporan LP/B/81/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 2 Mei 2023.

Enam perusahaan yang dilaporkan Ahmad adalah PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Airpots Consorsium, dan Aeroports De Paris.

[Gambas:Video CNN]