playaja

Sistem aliansi terkuat

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Zulhas soal Harga Cabai Mahal: Belum Ada Sistem Tanam Greenhouse******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan harga cabaimasih melambung. Menurutnya, hal ini terjadi karena Indonesia belum banyak memiliki sistem pertanian greenhouse.

"Cabai itu bisa mahal karena kita belum ada sistem tanam yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan tergantung musim," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (17/3).

Pertanian greenhouse merupakan sistem pertanian yang tidak kenal musim yang penanamannya di dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan begitu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, hingga sirkulasi udara teratur dan terkendali.

"Oleh karena itu, kita harus kembangkan penanaman yang tak terpengaruh cuaca," ucap Zulhas.

Sementara untuk harga telur, Zulhas mengklaim sudah mulai turun. Ia menyebut harga komoditas itu turun dari Rp32 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

"Telur Rp32 ribu, sekarang ada yang Rp29 ribu. Jadi berangsur turun," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam hingga cabai melonjak pada awal Maret 2024 atau jelang memasuki bulan puasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga telur ayam ras naik signifikan hingga 5,26 persen dibandingkan Februari 2024.

Kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota, di mana rata-rata harga telur ayam ras dibanderol Rp32.096 per kg.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras juga jauh meningkat, dari semula 229 kabupaten/kota, di minggu ini kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota. Jadi, 69,44 persen wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan harga telur ayam ras," jelas Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain itu, harga cabai merah juga naik signifikan pada Maret ini, yakni sebesar 9,15 persen dibanding rata-rata Februari 2024.

"Ada 68 persen wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga cabai merah (mencapai Rp65.161 per kg)," ungkap Pudji.

Cabai rawit juga mengalami lonjakan harga mencapai 15,94 persen dengan rata-rata harga nasional Rp62.760 per kg. Pudji mengatakan ada 65,56 persen wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan harga alias 236 kabupaten/kota.

BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga cabai rawit ini naik pesat. Padahal, semula hanya 130 kabupaten/kota di akhir Februari 2024 lalu.

badai jenius

Wamenaker Imbau Perusahaan Beri Mudik Gratis ke Pekerja******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas mudik gratis kepada pekerja menjelang lebaran.

Pasalnya, penyelenggaraan mudik bersama pekerja merupakan wujud hubungan industrial Pancasila telah berjalan dengan baik di perusahaan.

"Kita akan bangun imbauan di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, kalau ada karyawannya yang mau mudik agar difasilitasi oleh perusahaan," kata dia saat melepas mudik gratis yang digelar PT Kayaba Indonesia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan pelaksanaan mudik gratis yang digelar perusahaan merupakan bukti perusahaan memiliki kepedulian yang tinggi kepada pekerja.

Afriansyah menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan sangat menghargai peran serta perusahaan yang telah mendukung dan bersinergi dengan pemerintah melalui kegiatan mudik bersama ini.

"Mudah-mudahan manajemen, serikat pekerja dengan kementerian yang mewakili pemerintah bisa membangun hubungan industrial tetap harmonis," tutur Afriansyah lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengimbau hal serupa dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu silam.

"Selain mengoptimalkan pembayaran THR (tunjangan hari raya) kepada pekerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan mudik gratis tahun 2024 bagi para pekerja," ucap Ida.

Hanya saja, skema pemberian mudik gratis dalam hal ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh dirinya. Kendati, sifat dari dorongan pemberian mudik gratis oleh perusahaan hanya sekadar imbauan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

IHSG Terancam Loyo Hari Ini******

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan Selasa (2/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG belum mampu mempertahankan support level terdekatnya pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi.

William juga melihat gelombang tekanan masih cukup besar mengingat nilai tukar rupiah turut mengalami pelemahan.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.123 dan resistance 7.254 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, JSMR, ASII, AALI, ASRI, EXCL, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan mengalami rebound selama tidak menembus ke bawah 7.099 sebagai suatu fraktal.

"Sementara itu terjadinya penembusan di bawah 7.099 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melemah ke support Fibonacci berikutnya di level 7.021," tutur Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.099 dan resistance7.245 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.205 pada Senin (1/4). Indeks saham melemah 83,75 poin atau minus 1,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,27 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 167 saham menguat, 455 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]