website gacor hari ini

Xingwutongshen

Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.

Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.

Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.

"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.

Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.

"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

Panggil para pahlawan

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

Saya memiliki pohon dunia

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Budi Gunadi Akhirnya Buka Suara soal Dilirik Prabowo Jadi Menkeu******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.

Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.

"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.

Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.

Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.

Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.

Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.

Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.

Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.

Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.

Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.

Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.

Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China

"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.

"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.

[Gambas:Video CNN]