voucher 30 ribu pengguna baru lazada

Terlahir untuk menjadi raja

50 bonus 50 to kecil

Muhaimin hadir di TPS bersama keluarga untuk mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir bersama keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Bangka, Jakarta, Rabu.

Dia hadir sekitar pukul 08.00 WIB di TPS dengan rombongannya  dengan iringan shalawat. Muhaimin saat itu memegangi payung karena kondisi di kawasan Jakarta Selatan dilanda hujan ringan.

"Gus, Gus," kata warga yang menyapanya dengan sapaan akrabnya yakni Gus Muhaimin.

Setelah tiba di area dalam TPS, dia bersama keluarganya sempat menunggu terlebih dahulu antrean dua orang pemilih lainnya. Kemudian Muhaimin pun dipanggil oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas.

Ketua Umum PKB itu pun langsung menghampiri meja yang berisi surat suara, dan membuka surat suara guna mengecek keabsahannya untuk dicoblos. Adapun di TPS tersebut hanya empat suara yang dicoblos, yakni surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD RI.

Muhaimin pun menjalani proses pemungutan suara di TPS itu sekitar 30 menit. Dia pun sempat diminta menunjukkan surat suaranya oleh awak media untuk direkam maupun difoto.

Adapun pasangannya yakni Anies Baswedan, bakal mencoblos di TPS yang berada di sekitar kediamannya, di Lebak Bulus, Jakarta. Setelah kegiatan, keduanya pun dijadwalkan menjalani agenda bersama yakni memantau hasil pemilu di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anggota KPPS di TPS Muhaimin berseragam kenakan pakaian khas Betawi
Baca juga: Timnas yakin AMIN raih banyak suara di Sumatera dan Jawa
Baca juga: Anies Baswedan bawa bekal doa sang ibu sebelum ke TPS

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

bapak baptis perang bisnis

prediksi togel malam ini

BPBD DKI catat banjir di tujuh RT dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta******

Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat banjir dan genangan  di tujuh rukun tetangga (RT) dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta hingga pukul 06.00 WIB.

"Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji  di Jakarta, Rabu.

Isnawa menambahkan kenaikan genangan dan banjir juga terjadi di ruas jalan yakni  dari enam menjadi 21 ruas jalan.

Menurut dia penyebab banjir dan genangan lantaran hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (13/02) hingga Rabu (14/02).

Isnawa juga merinci tujuh RT yang mengalami genangan dan banjir di kawasan Jakarta Barat terdiri dari satu RT di Kelurahan Joglo, Kembangan yang banjir dengan ketinggian 110 cm, dua RT di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk dengan ketinggian 130 cm.

Lalu, dua RT di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 95 hingga 100 cm dan satu RT di Kelurahan Kembangan Utara dengan ketinggian 40 hingga 60 cm.

Satu RT di Jakarta Selatan juga mengalami banjir di kawasan Pela Mampang dengan ketinggian 30 cm.

"Penyebabnya lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut," jelasnya.

Kemudian, rincian 21 ruas jalan yang banjir yakni Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 20 cm, Jalan Bungur Besar Raya (Depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 cm, dan Jalan Cempaka, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

Lalu, Jalan Deli, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm, Jalan Mengkudu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mindi, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mangga Dua Raya (Seberang WTC Mangga Dua) Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Koja Jakarta Pusat dengan ketinggian 30 hingga 40 cm.

Jalan Menteng, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, dan Jalan Bhayangkara, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Jalan MH Thamrin (Depan Sarinah), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Medan Merdeka Selatan (Depan Patung Kuda Monas), Gambir, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Gunung sahari selatan, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 30 cm, Jalan Perumahan Taman ratu RW 13, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Mahoni, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm.

Kemudian, Jalan Mangga (Taman Mangga), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 cm, Jalan Walang Permai (Depan RSUD Tugu Koja), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Perumahan green garden RW 04 ( MCD), Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm.

Lalu, Jalan jelambar baru raya, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan ketinggian 10 hingga 50 cm, Jalan Plumpang semper, Tugu Selatan selatan, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, dan Jalan Yos Sudarso (Depan Hotel Altira) Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.
Baca juga: KPU Jakbar waspadai 50 TPS di lokasi rawan banjir
Baca juga: Legislator minta DKI mitigasi masalah di 2.481 lokasi TPS rawan banjir
Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ksatria Penjaga Santo

rtp 77neko

Kemenkes siapkan PSC 119 guna persiapan kegawatdaruratan saat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengupayakan persiapan dalam menghadapi kegawatdaruratan di bidang kesehatan saat Pemilu 2024 untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

Adapun upaya persiapan tersebut meliputi kesiapan fasilitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan Public Safety Center (PSC) 119. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119.  

“Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita mempunyai PSC namanya, jadi merupakan respons cepat, ya. Memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan,” kata Dr. Sumarjaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sumarjaya mengatakan, PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan. Saat ini, ujarnya, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia.

Dia melanjutkan, Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).  

​​Tiap TCK-EMT, ujarnya, memiliki formasi lengkap, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga logistik, tenaga administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini, terdapat 458 TCK-EMT yang telah tersebar di Indonesia.

“Jadi, ini kesiapsiagaan berbasis EMT di mana tenaga kesehatan cadangan ini memiliki formasi lengkap ada dokternya perawatnya dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia,” lanjut Dr. Sumarjaya.

Dia menambahkan, pada hari pemungutan suara, puskesmas akan buka dengan sistem rujukan. Jika terjadi kegawatdaruratan di tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat menghubungi PSC 119.

“Yang merespons cepat di TPS itu nanti adalah 119. Jadi, pertolongan pertamanya jika terjadi kegawatdaruratan, baru nanti akan langsung ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, apakah nanti itu bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dr. Obrin Parulian mengatakan, Kementerian Kesehatan menyediakan seluruh bidang kesehatan secara lintas program guna mendukung anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Khusus Pemilu 2024, ujarnya, layanan kesehatan seperti puskesmas dibuka selama 24 jam dengan mekanisme yang dikoordinasikan bersama untuk pemeriksaan kesehatan.

“Kita juga siagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan kalau nanti ada permasalahan di lapangan sudah ada tim dari pusat krisis dan jejaringnya yang siap. Kemudian, kita di puskesmas, di rumah sakit, siap untuk memberikan pelayanan khusus untuk Pemilu ini. Puskesmas pun kita diadakan 24 jam,” kata dr. Obrin.

dr. Obrin menjelaskan, sistem layanan kesehatan saat ini sudah stabil. Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki sistem dan melakukan kesiapsiagaan untuk melayani 5.741.127 anggota KPPS yang tersebar di 820.161 TPS.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dr. Nida Rohmawati mengatakan, anggota KPPS dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

“C yang pertama adalah cukup tidur minimal 6-8 jam sehari. C yang kedua cukup minum 6-8 gelas setiap hari karena dehidrasi kekurangan minum itu menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian. C yang ketiga cukup makan jangan hanya makan snack tapi lupa makan. C yang keempat adalah cukup olahraga, minimal olahraga 30 menit sehari,” kata Nida menjelaskan.

Dia juga menganjurkan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan minuman manis serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman berenergi.

Baca juga: Kemenkes pastikan fasyankes siaga 24 jam saat pemilu

Baca juga: Akses ke empat TPS di Tangerang terendam banjir

Baca juga: Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

spoiler alur cerita

juara slot

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Toko dunia lain

kerang 2d togel

Presiden yakini rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaiknya******

Saya yakini, rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meyakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.

"Saya yakini, rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya," tulis Presiden Jokowi melalui akun instagram miliknya @jokowi yang diunggah pada Rabu.

Presiden menekankan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang harus berlangsung dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), juga diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan kedamaian serta kegembiraan.

Kepala Negara pun menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme Pemilu 2024, termasuk jika ada kecurangan dalam proses pelaksanaan.

"Jika ada kecurangan dapat dilaporkan ke Bawaslu RI, kemudian masih ada mekanisme gugatan lanjutan di MK RI," tulis Presiden.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana tiba di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi, sekitar pukul 08.48 untuk mencoblos.

Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sedangkan Iriana memakai tunik brokat berwarna hijau sage dengan bawahan senada.

Di tps tersebut, Jokowi terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) dengan nomor 50, sedangkan Iriana terdaftar dengan nomor 47.

Setelah melakukan pencoblosan, Presiden Jokowi dan Iriana memperlihatkan jari kelingking mereka kepada wartawan di tps yang berada di pelataran lapangan Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat.

Jokowi dan Iriana juga sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan yang hadir meliput kegiatannya, sebelum meninggalkan tps itu pukul 09.02 WIB.

Baca juga: Prabowo-Gibran unggul di TPS Presiden Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pitcher Diamond Ace Kembali

indo jp 888

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024