kupon makan gratis

Kegilaan budidaya

Anak Buah Luhut Sebut Pelemahan Harga Komoditas Jadi Tantangan ASEAN******

Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat mengatakan kawasan ASEANmenghadapi berbagai tantangan dalam jangka pendek maupun menengah.

Dalam jangka pendek, ASEAN menghadapi tantangan berupa pelemahan harga komoditas. Pasalnya mayoritas negara ASEAN masih bergantung pada ekspor berbasis komoditas.

"Ekonomi ASEAN juga dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi China dan ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang merupakan mitra utama perdagangan ASEAN," katanya dalam acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, Rabu (11/10).

Terlepas dari berbagai tantangan itu, Firman mengatakan ekonomi ASEAN masih bisa tumbuh dengan kuat. Tahun depan, ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 4,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata dunia.

"Kinerja ekonomi ini merupakan hasil dari kesuksesan menarik investasi asing langsung (FDI) dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Indonesia sebagai anggota ASEAN, kata Firman, juga memiliki kinerja ekonomi yang kuat. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi RI juga lebih rendah dibanding negara lain.

"Bulan lalu inflasi kami di bawah tiga persen. Kami juga memiliki lebih banyak kebijakan fiskal dibanding negara lain," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Direlokasi******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang,Rempang, Batam, Kepulauan Riau siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut terungkap saat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada hari Jumat (06/10).

"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ungkap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tutur Bahlil.

"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," terang Bahlil kepada warga.

Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.

Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

"Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.

Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Bantuan Rp4 Juta Bagi 'Rakyat Miskin' Beli Rumah Berlaku 14 Bulan******

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal bantuan Rp4 juta yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membelirumah.

Sri Mulyani mengatakan bantuan itu akan diberikan dalam bentuk biaya administrasi. Bantuan akan diberikan atau berlaku selama 14 bulan.

Ia mengatakan bantuan diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global.

Sri Mulyani mengatakan selain fasilitas itu, pemerintah juga menggratiskan PPN atas pembelian rumah berharga di bawah Rp2 miliar

Demi menggairahkan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan banyak stimulus. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi imbas El Nino yang terjadi belakangan ini.

"Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," katanya.

Ia mengatakan tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

KCIC Minta Maaf Whoosh Sempat Tertahan 15 Menit Imbas Gangguan Listrik******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta maaf lantaran dua rangkaian Kereta CepatJakarta-Bandung (Whoosh) sempat tertahan sekitar 15 menit pada Selasa (31/10).

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan kedua rangkaian tertahan lantaran masalah pasokan listrik dari PLN yang pada sekitar pukul 10.30 WIB di gardu listrik Kiaracondong - Gedebage.

"KCIC memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang Kereta Cepat Whoosh atas kejadian ini. Menindaklanjuti hal tersebut KCIC juga telah melakukan kordinasi bersama PLN untuk melakukan evaluasi agar kejadian tidak terulang kembali," kata Eva dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Setelah berkoordinasi dengan PLN dan suplai listrik kembali normal, perjalanan Kereta Cepat Whoosh kembali normal pada pukul 10.45 WIB.

Lebih lanjut, Eva memastikan seluruh sarana dan prasarana Whoosh dalam kondisi andal.

"Seluruh sarana kereta cepat Whoosh yang beroperasi dalam kondisi andal serta laik operasi dan tercatat tidak pernah mengalami kerusakan sejak dilakukan uji coba hingga kini telah dioperasikan secara resmi," ujarnya.

Adapun total penumpang Kereta Cepat Whoosh yang telah dilayani hingga 27 Oktober mencapai 87 ribu penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 90 persen. Sementara, jumlah penumpang mencapai 13 ribu penumpang dalam satu hari.

Perusahaan menambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whoosh dari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari mulai November ini.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Kemenhub Ungkap Surya Airways Masih Proses Izin Operasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons kabar maskapai baru Surya Airways yang akan beroperasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M Kristi Endah Murni mengatakan Surya Airways masih dalam tahap izin usaha. Maskapai baru itu belum bisa beroperasi karena belum memenuhi seluruh persyaratan.

"Saat ini, maskapai tersebut sudah memiliki Sertifikat Standar Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SS-AUNB), namun wajib memenuhi seluruh persyaratan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum beroperasi," kata Kristi dalam keterangan resmi, Jumat (20/10).

Pengurusan penerbitan AOC memakan waktu minimum 90 hari, tergantung dari kesiapan calon maskapai. Setelah itu, calon maskapai harus mengajukan izin rute serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penumpang kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Setelah itu mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang sudah ditetapkan, maskapai baru harus melampirkan sejumlah hal, di antaranya rute penerbangan, jadwal penerbangan, serta jenis dan tipe pesawat.

Kristi mengatakan maskapai baru harus melakukan kegiatan angkutan udara paling lambat 12 bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan. Kemudian menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada menteri.

"Melaporkan apabila terjadi perubahan, penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada menteri," kata Kristi.

Maskapai baru bernama Surya Airways segera meluncur di Indonesia. Maskapai ini di bawah naungan PT Surya Mataram Indonesia

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Benny Rustanto, @bennyrustanto, Komisaris Utama Surya Airways dan Komisaris Raindo United Service.

Benny pun membagikan izin usaha yang diterbitkan pemerintah untuk penerbangan Surya Airways. Dalam dokumen tersebut, Surya Airways berdiri sebagai angkutan udara niaga berjadwal dalam dan luar negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo.

[Gambas:Video CNN]