situs slot gacor terbaru

Sutra Kaisar Prasejarah

TKI ke Jepang Melonjak 192 Persen Imbas Tergiur Upah Rp18 Juta******

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang naik hampir tiga kali lipat atau 192,2 persen menjadi 121.507 orang pada tahun ini dibandingkan 2018.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, lonjakan TKI selama lima tahun terakhir itu dipicu rendahnya upah di Tanah Air. Kondisi itu membuat banyak pekerja Indonesia melirik Jepang sebagai tujuan yang menarik untuk mencari pekerjaan.

Pasalnya, pengusaha di Jepang kini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Gaji pokok bulanan untuk pekerja magang asing naik 8 persen pada 2022 menjadi 177.800 yen atau sekitar Rp18,7 juta.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang telah meningkat 40,3 persen dalam lima tahun menjadi 2,05 juta per Oktober 2023.

Lanskap tenaga kerja asing di Jepang juga berubah akibat perubahan upah dan nilai tukar. Jumlah pekerja asal Vietnam melampaui pekerja Tiongkok sebagai kelompok pekerja asing terbesar pada 2024.

Pekerja Vietnam meningkat 63,6 persen dalam lima tahun menjadi 518.364 orang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Program Pelatihan Magang Teknis, yang dirancang untuk membantu mentransfer pengetahuan berbasis pekerjaan ke negara-negara berkembang.

Sementara, jumlah pekerja asal China hanya tumbuh 2,3 persen karena kenaikan upah di Tiongkok, serta melemahnya yen mengikis daya tarik bekerja di Jepang.

Lihat Juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.339 T per Januari 2024

Namun, beberapa agen penempatan tenaga kerja ke Jepang melihat Indonesia berpotensi menyalip Vietnam soal pekerja asing.

Badan kepegawaian yang berbasis di Tokyo, Persol Global Workforce, mulai mendatangkan pekerja terampil tertentu di sektor pertanian tahun lalu berdasarkan perjanjian dengan lembaga pendidikan Indonesia.

Indonesia bercita-cita menjadi salah satu produsen pertanian terkemuka di dunia, dan ingin memperoleh keahlian melalui warganya yang bekerja di Jepang.

Beberapa pekerja dipekerjakan langsung oleh pertanian individu. Persol juga mengirimkan pekerja pertanian ke penugasan sementara di seluruh Jepang selama musim puncak.

"Ada banyak potensi di Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta jiwa. Saya pikir negara ini pada akhirnya bisa melampaui Vietnam dalam perannya di pasar tenaga kerja Jepang." kata Presiden Mynavi Global Motoki Yuzuriha.

Pekerja asing lain yang meningkat juga berasal dari Nepal. Angkanya melonjak 78,5 persen dalam lima tahun menjadi 145.587 orang. Lebih dari 41 persen juga belajar di Jepang, sebuah persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.

Pekerja dari Myanmar juga meningkat tajam menjadi 71.188 orang. Banyak warga negara Myanmar mencari pekerjaan di luar negeri di tengah kerusuhan politik di dalam negeri. Jepang telah menarik banyak pekerja berpendidikan dengan gelar sarjana.

Namun beberapa orang memilih Jepang karena biaya hidup lebih murah dibandingkan di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa, menurut agen perekrutan Robert Walters Japan. Agensi ini juga mengatakan akan terus merekrut orang-orang dari negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan hari guntur dan kesedihan

IHSG Melemah ke 7.310 Usai 364 Saham Ambruk******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.310 pada Rabu (27/3). Indeks saham melemah 55,57 poin atau minus 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,76 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 364 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan.Terpantau sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 2,47 persen.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,08 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah.

Indeks S&P 500 turun 0,28 persen, indeks NYSE melemah 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Q menghancurkan langit

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Bank Sulselbar Sabet Best Public Service Innovation 2024******

Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) meraih penghargaan pada kategori Best Public Service Innovationdi acara CNN Indonesia Awards2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi dari Direktur Keuangan TransCorp Warnedy Satmana di acara puncak penghargaan di Hotel Claro, Makassar, Kamis (21/3).

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsBank Sulselbar Raih Penghargaan Best Digital Innovation 2024

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan publik, seperti penanganan transaksi keuangan terintegrasi, menjangkau layanan masyarakat dari kebutuhan sehari-hari, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Inovasi dan pelayanan yang prima dari Bank Sulselbar dinilai mampu menjaga loyalitas para nasabah. Hal tersebut lantas mengantarkan mereka meraih penghargaan ajang Satisfaction, Loyalty, & Engagement (SLE) Awards 2023.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsPLN Sulselrabar Raih Penghargaan Best Green Energy Initiative 2024

Bank Sulselbar didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.

Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.