rtp receh88

Yiwu Chunqiu

Sri Mulyani Ingatkan Konten Kreator: Jangan Musuhi Pajak******

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada konten kreator agar jangan memusuhi pajak, terutama kepada mereka yang sudah terkenal dan mendapat pemasukan dari profesinya tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia (WNI). Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak nantinya juga akan kembali ke masyarakat, termasuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Jadi kalau Anda sudah jadithe famous content creator, lihat dan rapikan dari sisi kewajiban perpajakan Anda," pesan Ani.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Ani lantas berharap para konten kreator dalam platform digital bisa tetap menjaga sikap baik. Harapannya, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, serta bermartabat.

Di lain sisi, ia menyinggung soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang dipakai untuk sambungan listrik hingga fasilitas publik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Semua untuk bisa menghubungkan masyarakat Indonesia dengan digital teknologi dan konektivitas secara digital," tandasnya.

Lihat Juga : Jokowi Pamer Lampung-Palembang Hanya 3,5 Jam Berkat Tol Trans Sumatera

Peningkatan monster terkuat

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Tepatkah Langkah Jokowi Jadikan Amran Sulaiman Mentan Lagi?******

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsipenempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.

Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.

"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.

Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.

Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.

Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.

"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.

Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.

"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.

Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.

"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.

"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.

Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.

Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.

Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.

7 PR Besar Amran Usai Jadi Mentan Lagi: Bersihkan Kementan dari Korupsi

tuan perak

Kereta Cepat Whoosh Tambah Jadwal Jadi 28 Perjalanan per Hari******

KCICmenambah jadwal perjalanan reguler Kereta Cepat Whooshdari sebelumnya 14 perjalanan menjadi 28 perjalanan per hari di bulan November 2023 mendatang.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi juga mengatakan jumlah tempat duduk yang disediakan meningkat dari 8.414 tempat duduk menjadi 16.828 tempat duduk per hari.

"Kami menambah jumlah perjalanan menjadi 28 perjalanan karena semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan Kereta Cepat Whoosh. Untuk membantu masyarakat yang ingin tiba di Jakarta lebih awal pula, KCIC kini menyediakan KA keberangkatan 05.50 dari Tegalluar yang akan tiba di Halim pada pukul 06.36," ujar Dwiyana dalam keterangannya, Sabtu (28/10).

Dwiyana juga memastikan penambahan jadwal perjalanan diikuti dengan penambahan KA Feeder Bandung-Padalarang (PP).

Berikut jadwal perjalanan Kereta Cepat Whoosh untuk Bulan November 2023:

Rute Halim-Tegalluar

G1109 pukul 06.40
G1113 pukul 07.30
G1119 pukul 08.45
G1123 pukul 09.45
G1125 pukul 10.20
G1129 pukul 12.00
G1131 pukul 13.00
G1137 pukul 15.35
G1141 pukul 16.45
G1145 pukul 17.35
G1147 pukul 18.00
G1151 pukul 18.50
G1155 pukul 19.40
G1161 pukul 20.55

Lihat Juga : Jadwal Whoosh Tambah Jadi 25 Perjalanan Per Hari, Ini Jadwalnya

Rute Tegalluar-Halim

G1106 pukul 05.50 (Beroperasi Senin s.d Kamis)
G1110 pukul 06.40
G1114 pukul 07.30
G1120 pukul 08.45
G1124 pukul 09.45
G1126 pukul 10.20
G1130 pukul 12.00
G1132 pukul 13.00
G1138 pukul 15.35
G1142 pukul 16.45
G1146 pukul 17.35
G1148 pukul 18.00
G1152 pukul 18.50
G1156 pukul 19.40
G1162 pukul 20.55 (Beroperasi Jumat s.d Minggu)

Lihat Juga : Perjalanan Whoosh Terganggu Imbas Dinding Penghalau Dipanjat Orang

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Bos TikTok Surati Jokowi Minta Bertemu Bahas Kelanjutan Operasi di RI******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan CEO TikTokShou Zi Chew mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

"CEO TikTok sudah mengajukan bertemu dengan presiden. Ya Indonesia sih terbuka dengan investasi asing, termasuke-commerce" katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/10)

"Suratnya sudah diajukan,"imbuhnya.

Meski belum mengetahui langkah yang akan diambil TikTok, Teten pun yakin perusahaan itu akan membuka e-commercedi Indonesia.

"Pasti akan buka e-commerce, karena menguntungkan. Kemarin sampai Rp9 triliun mereka dapatrevenue. Cukup besar kan? Enggak mungkin mereka pergi," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan TikTok belum mengajukan izin membuka e-commerce. Artinya, TikTok belum bisa melayani transaksi jual-beli seperti TikTok Shop sebelumnya.

"Belum ada (TikTok ajukan izin e-commerce). Saya juga belum dengar," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Pelarangan social commerceberjualan dan bertransaksi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Mengikuti ketentuan pemerintah, sejak 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB, TikTok sudah resmi menghentikan operasional TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Sri Mulyani Ingatkan Konten Kreator: Jangan Musuhi Pajak******

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada konten kreator agar jangan memusuhi pajak, terutama kepada mereka yang sudah terkenal dan mendapat pemasukan dari profesinya tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia (WNI). Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak nantinya juga akan kembali ke masyarakat, termasuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Jadi kalau Anda sudah jadithe famous content creator, lihat dan rapikan dari sisi kewajiban perpajakan Anda," pesan Ani.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Ani lantas berharap para konten kreator dalam platform digital bisa tetap menjaga sikap baik. Harapannya, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, serta bermartabat.

Di lain sisi, ia menyinggung soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang dipakai untuk sambungan listrik hingga fasilitas publik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Semua untuk bisa menghubungkan masyarakat Indonesia dengan digital teknologi dan konektivitas secara digital," tandasnya.

Lihat Juga : Jokowi Pamer Lampung-Palembang Hanya 3,5 Jam Berkat Tol Trans Sumatera