erek erek berantem

Tawarikh Tirus

Cerita Produsen Arak Bali Banjir Pesanan Jelang KTT G20******

Menjelang KTT G20, para produsen arak Balimenerima banyak orderan karena menjadi salah satu minuman yang disajikan untuk para delegasi G20.

Ida Ayu Puspa Eny, salah satu produsen arak Bali di Denpasar yaitu Owner Arak Iwak Arumery mengatakan orderan menjelang KTT G20 dan sudah ada 7 hotel yang memesan.

"Jadi kalau order sudah tentu meningkat. Hotel-hotel sudan memesan sudah ada 7 hotel di Nusa Dua," kata Puspa saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11).

Lihat Juga : 18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI

Ia juga menerangkan untuk arak Iwak Arumery yang disukai oleh para konsumen karena dibuat dengan proses yang alami dengan bahan baku yang diambil dari petani langsung. Seperti, lontar, kelapa dan aren lalu dicampur dengan rempah-rempah dan buah-buahan yang tidak mengandung pewarna buatan.

"Bahan baku kita dari petani-petani langsung untuk mendapatkan rasa yang juga kita mau," jelasnya.

Sementara, untuk proses pengolahannya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun hingga 2 tahun. Menurutnya, bahan baku diambil dari sejumlah kabupaten di Bali, seperti di Buleleng dan Karangasem.

"Kita pasarkan itu paling (selama) 1,5 dan 2 tahun. Jadi kita tidak langsung dari petani kita racik, tidak. Kita (campur) dulu selama enam bulan, kita baru isi dengan rempah dan buah-buahan kita tunggu lagi enam bulan. Setelah itu disaring setelah itu kita diamkan, dan baru bisa dipasarkan," jelasnya.

"Faktor lain juga karena arak kami tergolong baru jadi banyak yang penasaran, kami baru menjual sejak Mei 2022 lalu sejak dapat izin BPOM dan langsung dapat order G20," ujarnya.

Selain hotel, Iwak Arumery juga banyak diorder oleh minimarket di sekitar Nusa Dua. Pihaknya juga mengakui terjadi peningkatan orderan hingga 300 persen saat KTT G20.

"Memang terjadi peningkatan cukup signifikan karena di G20 ini, dan pesanan akan berpotensi terus bertambah. Kami juga menyiapkan untuk permintaan dari wisatawan, dan para delegasi yang memesan untuk oleh-oleh," ujarnya.

Lihat Juga : Ragam Usaha Indonesia Amankan KTT G20, Sniper hingga Internet 3 Lapis

Kehidupan Biasa Kematian

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Penerima Bantuan Bedah Rumah BSPS dan Kriterianya******

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kriteria penerima BSPS yang telah ditetapkan.

Lantas, siapa yang berhak menjadi penerima bantuan BSPS dari pemerintah?

Lihat Juga : Kisah dari Kampung Bambu, Warga Gusuran yang Kembali Digusur untuk JIS

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Lihat Juga : 6 Hotel Jadi Posko Urus STB Warga Miskin Jabodetabek Jelang ASO

Kriteria Penerima Bantuan BSPS

Mengacu pada UU No.1 Tahun 2011, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BSPS.

1. Subjek adalah pemilik dan penghuni rumah harus memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI), sudah berkeluarga
• Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah atau sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun/meningkatkan kualitas rumahnya

2. Objek adalah bangunan rumahnya memenuhi kriteria berikut:

• Rumah milik sendiri, satu-satunya dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah (atap, lantai, dinding)
• Kelengkapan komponen struktural bangunan
• Kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PLN Hadir, Warga Yarweser Raja Ampat Kini Tak Perlu Hidupkan Genset

Demikian penjelasan mengenai bantuan BSPS dan kriteria penerima bantuan tersebut. Semoga bermanfaat. 

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Jawa Tengah Jadi Pilihan Pabrik Relokasi Usai Tinggalkan Banten******

Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.

Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.

Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.

Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.

Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.

Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Lihat Juga : Edukasi Keuangan7 Jurus Jitu Menyiapkan Modal Bagi Korban PHK yang Ingin Wirausaha

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.