erek lengkap

tawanan Naruto

Mentan Klaim Pasokan Beras Masih Cukup Aman Sampai Akhir Tahun******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berascukup hingga akhir 2022. Klaim itu ia dasarkan pada produksi padi saat puncak panen raya Januari hingga April dan Agustus kemarin.

Ia mengatakan saat puncak panen kemarin, produksi padi tembus 32 juta ton. Tapi yang dikonsumsi hanya 30 juta ton.

"Puncak panen pertama kita itu Januari-April sebanyak 18 juta lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta lebih. Nah oleh karena itu setara berasnya 32 juta sekian, dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? Overstok, kita cukup," kata Syahrul dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Jadi kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras, suruh datang ke Kementan dan akan saya tunjukkan di mana tempatnya. Kan Bapak Presiden juga melakukan cek setiap minggu," jelasnya.

Terbaru, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini mencapai 43 ribu ton atau meningkat dari stok beras rata-rata yang hanya 30 ribu ton.

Dia pun berharap semua pihak membeli beras petani sebagai ungkapan terima kasih atas produksi yang dilakukan selama ini.

"Saya punya harapan para gubernur dan para bupati tidak hanya menunggu Bulog, tetapi juga masing-masing harus punya buffer stok. Mari kita segera beli beras rakyat, beras para petani sebagai rasa terima kasih kita yang mendorong mereka terus berproduksi," kata Syahrul.

Sebelumnya, Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara tropis terbaik dunia dalam melakukan sistem ketahanan pangan. Terbaru, Indonesia juga diberikan penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) karena mampu mewujudkan swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut.

"Jadi kita ini adalah negara tropis terbaik dalam melakukan sistem ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Inflasi Tembus 5,71 Persen per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasitahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto menyebut penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), beras, hingga tarif angkutan umum.

"Penyumbang inflasi tertinggi secara year on year ini beberapa komoditas, seperti bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, termasuk tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, termasuk bahan bakar rumah tangga," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/11).

Disusul oleh makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 6,76 (yoy) dan memberikan andil pada inflasi sebesar 1,72 persen. Selanjutnya, inflasi perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 5,41 persen dengan andil 0,34 persen.

Adapun inflasi perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencapai 5,08 persen dan memberikan andil sebesar 0,31 persen.

Berdasarkan sebarannya, inflasi Oktober tertinggi di Sumatera adalah di Padang. Tercatat, inflasi di wilayah tersebut mencapai 7,92 persen (yoy).

Sementara, di Jawa inflasi tertinggi terjadi di Kota Serang, yaitu sebesar 7,54 persen. Lalu, di Bali Nusra inflasi tertinggi adalah di Kota Kupang, 8,06 persen. Di Kalimantan inflasi tertinggi adalah di Tanjung Selor, 9,11 persen.

Kemudian, di Sulawesi inflasi tertinggi di Kota Konawe, yakni 7,66 persen. Sedangkan di Maluku Papua inflasi tertinggi berada di Kota Jayapura, yakni 7,43 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Pasar Tenaga Kerja Membaik, Singapura Sediakan 75 Ribu Lapangan Kerja******

Pasar tenaga kerja Singapuramenunjukkan perbaikan di mana pada kuartal III 2022, di mana jumlah lapangan kerja mencapai 75.600, tidak termasuk pekerja rumah tangga migran. Capaian itu naik dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 66.500 pekerjaan.

Kementerian Tenaga Kerja (MOM) menyatakan total lapangan kerja saat ini lebih tinggi 1,7 persen dibandingan dengan saat pra-pandemi.

"Dengan ekspansi ini, total lapangan kerja melampaui level pra-pandemi sebesar 1,7 persen pada September 2022," kata Kementerian Tenaga Kerja (MOM) dikutip dariCNA, Jumat (28/10).

Pekerjaan non-residen tumbuh stabil di semua sektor. Sektor konstruksi dan manufaktur meningkat karena lebih bergantung pada pekerja asing.

Selain itu, sektor akomodasi juga mulai membaik di tengah meningkatkan permintaan tenaga kerja usai pelonggaran pembatasan covid-19. Sektor informasi dan komunikasi, jasa profesional, dan jasa keuangan juga meningkat namun lebih banyak untuk penduduk setempat.

Sementara itu, MOM menyatakan peluang di sektor layanan administrasi dan dukungan menurun.

"Pada kuartal terakhir 2022, beberapa ketidakrataan pertumbuhan dapat muncul di seluruh sektor," kata MoM itu dalam laporannya.

"Permintaan di sektor yang terkait dengan pariwisata dan konsumen harus tetap kuat, didukung oleh pemulihan kedatangan pengunjung internasional dan perekrutan untuk musim perayaan akhir tahun," imbuhnya.

Sebaliknya, lanjutnya, sektor yang bergantung pada perdagangan seperti manufaktur mungkin mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang lebih rendah karena permintaan melemah.

Di sisi lain, angka pengangguran dan pengurangan tenaga kerja di Negeri Jiran itu juga meningkat sepanjang kuartal III 2022.

Tercatat, jumlah pekerja yang di-PHK naik menjadi 1.600 dari level terendah sepanjang masa di kuartal sebelumnya 830 orang.

Tingkat pengangguran naik tipis pada September menjadi 2 persen secara keseluruhan, 2,9 persen untuk penduduk dan 3,1 persen untuk warga negara.

"PHK pada kuartal ketiga berasal dari jasa, terutama karena reorganisasi atau restrukturisasi bisnis, serta manufaktur sebagai akibat dari penghentian lini produk," terang MoM.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Electrolux Bakal PHK 4.000 Karyawan Gara******

Produsen peralatan rumah tangga Swedia Electrolux akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4.000 karyawannya.

Dilansir dari AFP, Jumat (28/10), Kepala Eksekutif Electrolux Jonas Samuelson mengatakan PHK dilakukan karena kerugian yang dialami perusahaan pada kuartal III tahun ini. Keuangan perusahaan berdarah imbas dari terganggunya rantai pasok dan kondisi pasar yang kian lemah.

Electrolux mencatat kerugian bersih mencapai 605 juta krona Swedia atau setara Rp855,54 miliar (asumsi kurs Rp 1,414 per krona) pada kuartal III 2022. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan mencatatkan laba bersih hingga 1,1 miliar krona atau setara Rp1,55 triliun.

"Sebagian besar penghematan biaya yang ditargetkan akan direalisasikan di area bisnis Amerika Utara. Sebanyak 3.500-4.000 pekerja akan terpengaruh oleh program tersebut," ungkap Samuelson.

Perusahaan melaporkan bisnisnya di Amerika Utara merugi hingga 1,2 miliar krona atau setara Rp1,69 triliun. Kerugian terjadi karena wilayah tersebut sangat terdampak oleh ketidakpastian rantai pasok yang berimbas pada kenaikan biaya hidup.

"Pada kuartal ketiga, lingkungan pasar yang lebih lemah dalam kombinasi dengan ketidakseimbangan rantai pasokan menghasilkan volume yang jauh lebih rendah dan inefisiensi operasional yang menyebabkan pendapatan impas, tidak termasuk biaya satu kali untuk keluar dari pasar Rusia," kata Samuelson.

Keputusan Electrolux untuk melakukan PHK ini juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar lainnya.

Tercatat, Philips bakal melakukan PHK pada 4.000 pekerjaan buntut penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran.

Kemudian, Microsoft Corp (MSFT.O) yang melakukan PHK pada sekitar 1.000 orang karyawan. PHK ini seiring dengan upaya penyesuaian struktur perusahaan.

Perusahaan kantor pos di Inggris Royal Mail pun mewanti-wanti akan memangkas 5.000 sampai 6.000 orang karyawan pada Agustus tahun depan imbas perselisihan dengan serikat pekerja.

[Gambas:Video CNN]