gacor online

buku mimpi 2d erek erek bergambar 934Jutaan kata 190017Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor online》

Rafael Alun pikir******

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.

"Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," ucap Suparman.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.

"Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sambung hakim Suparman.

Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," ucap Suprman.

Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.

"Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," tambah Suparman.

Baca juga: Mengabdi PNS selama lebih 30 tahun jadi pertimbangan meringankan RAT

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.

Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Baca juga: KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hakim sebut istri Rafael Alun tidak patut diproses hukum******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, tidak patut dimintai pertanggungjawaban hukum terkait penerimaan gratifikasi oleh sang suami.

“Dengan keadaan tersebut, tidak patut jika Ernie Meike dinyatakan ikut bersama-sama dengan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum,” kata Hakim Anggota Eko Ariyanto dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Hakim menjelaskan, nama Ernie Meike Torondek memang tercatat sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris utama PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme). Namun, pengendali perseroan tersebut adalah Rafael Alun karena dia aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan.

“Sesuai keterangan saksi Ujeng Arsatoko, Direktur Utama PT Arme, dan Rani Anindita Trenggani, Direktur Keuangan, semuanya menerangkan Ernie Meike Torondek tidak pernah ikut rapat pemegang saham maupun rapat pengurus perseroan; yang selalu aktif memimpin rapat pemegang saham dan mengambil keputusan adalah terdakwa,” ucap Eko.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Ernie di persidangan bahwa dalam rumah tangga, Ernie hanya mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh Rafael. Karenanya, majelis hakim menilai Ernie berada di posisi lemah.

“Terlihat Ernie Meike berada dalam posisi lemah dalam rumah tangganya maupun dalam urusan bisnis keluarganya; dan terdakwa bersikap lebih tinggi atau superior dari istrinya, sehingga segala yang dikehendaki diputuskan oleh terdakwa tidak dibantah oleh Ernie Meike,” imbuh Eko.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun bersama-sama dengan istrinya, Ernie, dengan nominal mencapai Rp16,6 miliar. JPU mendakwa, gratifikasi tersebut diterima melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Terkait gratifikasi itu, majelis hakim menyatakan bahwa penerimaan yang terbukti hanyalah melalui PT Arme, sementara pada perusahaan lainnya tidak. Adapun nominal gratifikasi yang diterima melalui PT Arme, kata hakim, adalah sejumlah Rp10.079.055.519.

“Terdakwa secara nyata dan secara hukum aktif di PT Arme hanya pada tahun 2006, marketing fee yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa hanya sampai 2006, dengan jumlah Rp10.079.055.519,” tutur hakim.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. Ia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Baca juga: DJP buka suara soal vonis Rafael Alun

Baca juga: Rafael Alun pikir-pikir atas vonis 14 tahun penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kandungan nanoplastik dalam air kemasan dapat bahayakan kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Sebuah studi yang diterbitkan di Jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences mengevaluasi air kemasan plastik dapat mengandung partikel plastik 100 kali lebih banyak atau 240.000 pecahan plastik yang dapat membawa masalah kesehatan.

Dikutip dari laman Hindustan Times, Selasa, penelitian sebelumnya hanya memperhitungkan mikroplastik, atau potongan berukuran antara 1 hingga 5.000 mikrometer pada sebotol air berukuran satu liter.

Jurnal tersebut yang pertama mengevaluasi air kemasan untuk mengetahui keberadaan nanoplastik, partikel plastik yang panjangnya kurang dari 1 mikrometer, atau sepertujuh puluh lebarnya dari rambut manusia.

Baca juga: Komnas PA: Industri AMDK wajib cantumkan peringatan bahaya BPA

Nanoplastik menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kesehatan manusia dibandingkan mikroplastik karena ukurannya cukup kecil untuk menembus sel manusia, memasuki aliran darah, dan berdampak pada organ. Nanoplastik juga dapat melewati plasenta menuju tubuh bayi yang belum lahir. Para ilmuwan telah lama mencurigai keberadaan nanopartikel dalam air kemasan, namun tidak memiliki teknologi untuk mengidentifikasi nanopartikel individu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekan penulis penelitian ini menemukan teknik mikroskop baru, memprogram algoritma berbasis data dan menggunakan keduanya untuk menganalisis sekitar 25 botol air berukuran 1 liter yang dibeli dari tiga merek populer di AS. Mereka menemukan 110.000 hingga 370.000 partikel plastik kecil dalam setiap liternya, 90 persen di antaranya adalah nanoplastik.

“Studi ini memberikan alat yang ampuh untuk mengatasi tantangan dalam menganalisis nanoplastik, yang menjanjikan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan saat ini mengenai polusi plastik pada tingkat nano,” kata Naixin Qian, penulis utama studi tersebut dan mahasiswa pascasarjana kimia Universitas Columbia.

Baca juga: Ombudsman RI: Gencarkan sosialisasi bahaya BPA pada galon guna ulang

Para peneliti menargetkan tujuh jenis plastik umum, termasuk polietilen tereftalat (PET), yang banyak digunakan dalam botol air, dan poliamida, yang sering digunakan dalam filter untuk memurnikan air sebelum dibotolkan. Namun mereka juga menemukan banyak nanopartikel tak dikenal di dalam air. Jika salah satu dari produk tersebut juga merupakan nanoplastik, maka prevalensi plastik dalam air kemasan bisa lebih tinggi lagi.

Meskipun polusi plastik ada di mana-mana di bumi, air kemasan menjadi perhatian khusus para ilmuwan karena potensinya memasukkan partikel plastik ke dalam tubuh manusia. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 menemukan bahwa konsentrasi mikroplastik dalam air kemasan lebih tinggi dibandingkan air keran.

Sebuah laporan dari tahun 2021 memperingatkan bahwa membuka dan menutup tutup botol plastik berisi air dapat melepaskan serpihan plastik kecil ke dalam cairan.

Mereka juga berencana untuk menyelidiki nanoplastik dalam sampel air keran dan salju yang dikumpulkan dari Antartika bagian barat.

“Ada banyak sekali nanoplastik yang perlu dipelajari, semakin kecil ukurannya, semakin mudah mereka masuk ke dalam diri kita,” kata rekan penulis lain dan ahli biofisika di Universitas Columbia Wei Min.

Baca juga: Akademisi ingatkan bahaya BPA pada air minum kemasan bagi manusia

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs khusus slot gacor、bonus slot 100 bebas ip、pinjaman online 30 hari

Terkait：apk seperti akulaku、wd gacor slot、cara dapat uang lewat online、123 slot online、biaya keterlambatan shopee pinjam、erek03、situs slot gacor dini hari、situs gacor saat ini、jpdewa、pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit

---

---

bab terbaru：slot sering menang（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07