Tuhan tanpa Batas

daftar link slot terbaik

Anies Baswedan: Dukungan Keluarga Alumni Ponpes Gontor Jadi Energi Positif******

Dia pun meminta bimbingan dan nasihat untuk bisa menjalankan amanah dalam menjalani kontes Pemilu 2024, karena pesantren tersebut memiliki ideologi dan militansi yang kuat.

“Saya ucapkan terima kasih. Saya merasa bersyukur sekali bahwa beban dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kami dibantu, diemban oleh kiai semua,” kata Anies.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku sangat kagum dengan Pondok Pesantren Gontor yang telah melahirkan alumnus yang berperan besar di kehidupan masyarakat.

Menurut Muhaimin, ilmu kurikulum yang diajarkan di Ponpes Gontor menjadi modal kuat bagi para alumninya untuk berperan di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; termasuk nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan keikhlasan dalam berjuang menegakkan kebenaran.

“Sebagai santri yang pernah, meskipun tidak lama digembleng di Pondok Modern Gontor, saya amat sangat terharu bangga, bersyukur dan terima kasih, terima kasih yang setinggi-tingginya,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan rilis dari Kedeputian Media dan Komunikasi Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Jumat (2/2/2024), Keluarga Besar Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor (IKPM) se-Indonesia bersama forum-forum alumni Gontor mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon (AMIN) memenangi Pilpres 2024.

Deklarasi itu dilakukan oleh para ketua IKPM Cabang Gontor se-Indonesia, Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) yang menaungi 1200 pesantren Alumni Gontor se-Indonesia, Forum Muballighin Alumni Gontor (FMAG), Forum Bisnis (FORBIS) Kumpulan Pengusaha Alumni Gontor, Forum Olahragawan (FORDA) Alumni Gontor, serta Forum Pekerja Seni (ForCreator) Alumni Gontor.

Lei Wu

pinjol resmi ojk bunga rendah tenor panjang

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Evolusi seni bela diri ekstrim

erek erek gula

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

setengah dongeng

trik main starlight

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

erek erek lampu merah

Masih Banyak Tantangan di Sektor Pertanian, Perlu Peran Semua Pihak******

Dia juga menyampaikan kondisi pertanian di Indonesia juga belum banyak berubah dibandingkan saat zaman dijajah Belanda. Dimana produk pertanian banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Baca Juga: Menebar Semangat, FP UNS Luncurkan Buku Kisah Inspiratif 50 Alumni Batch 2

“Dulu ada dualisme ekonomi. Ada perusahaan kaya-raya, makmur pegawainya. Kalau warga mau ke administratur pabrik itu seperti menghadap presiden yang sangat berwibawa. Dia [kediaman administratur] dikelilingi pertanian rakyat yang jumlahnya lebih banyak tapi miskin-miskin. Kemudian pertanian mayoritas adalah ekspor bahan mentah, tapi ekspornya ke negara sendiri, yakni negara Belanda. Sebab dulu Belanda dengan sini masih satu pemerintahan,” jelas dia.

Artinya pengelolaan hasil panen ada di Belanda. Menurutnya hal tersebut juga masih terjadi saat ini.

“Sekarang juga sama, perkebunan yang kita agung-agungkan kejayaannya itu ekspor bahan mentah ke negara-negara maju lainnya. Nilai tambah itu dinikmati orang luar, kita hanya buruh, mengolah pertaniannya. Apakah kita mau seperti itu terus, sekarang sudah hampir 100 tahun, harusnya kita rubah,” lanjut dia.

Di sisi lain saat ini pertanian juga menghadapi tantangan tambahan, seperti perubahan iklim, faktor global dampak perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara tersebut adalah penghasil gandum dan pupuk. Dengan begitu akan sangat berdampak, terutama dalam masalah pupuk.

Baca Juga: Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi 

Pemanfaatan Teknologi

Menurutnya ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk pengembangan pertanian ke depan. Salah satunya pemanfaatan perkembangan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan juga akan bisa melibatkan generasi milenial.

Peran perguruan tinggi pertanian juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan sektor pertanian ke depan. Disebutkan oleh narasumber selanjutnya, dari Fakultas Pertanian UNS, Dr. Ir. Agung Wibowo, SP., MSI., untuk memajukan sektor pertanian ke depan, peran perguruan tinggi pertanian juga sangat penting.

“Sejauh ini dari sisi akademisi telah turut aktif dalam memberikan rekomendasi untuk pertanian Indonesia,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah mengenai perlunya dukungan terhadap ketahanan pangan. Antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Mengoptimalkan diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, meningkatkan budidaya pertanian, memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, serta pengembangan bahan pangan spesifik lokasi.

Baca Juga: Kado Manis UNS Solo di Akhir 2022, Punya 4 Guru Besar Baru 

Dari akademisi juga mendorong peran pemerintah pusat dan daerah memetakan kantong-kantong produksi pangan serta memetakan distribusi dan logistik. Mendorong pemerintah memanfaatkan lahan terlantar sebagai rawa lebak dan lahan lainnya untuk produksi pangan sesuai dengan kesesuaian lahan di setiap wilayah. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan umbi-umbian.

Mendorong para mahasiswa fakultas pertanian yang saat ini belajar dari rumah dapat mengaplikasikan teori tentang memproduksi pangan lahan sempit. Serta mendorong petani untuk berkolaborasi dengan toko online untuk memasarkan produk pertanian kepada masyarakat.

Sementara itu peran media juga dinilai penting dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya mendorong pertanian nasional agar lebih digdaya. Menanggapi hal itu Presiden Direktur Solopos Media Group, Ir. Arief Budisusilo, M.M., yang menjadi narasumber selanjutnya menyampaikan jika bicara mengenai peran media, pada ujungnya adalah peran untuk memberikan informasi, edukasi, literasi, advokasi dan komunikasi.

Baca Juga: Jawab Tantangan Digitalisasi Media, UNS TV Hadirkan Beragam Program Baru 

Peran-peran itu kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik membangun. Termasuk mengonstruksi kebijakan, terutama di sektor pertanian secara kritis. Kemudian dari sisi komunikasi akan mem-branding bagaimana agar kebijakan pertanian itu dipahami oleh masyarakat luas dan kemudian dilaksanakan. Menurutnya jika hal itu dapat dijalankan secara komprehensif, akan membantu pertanian nasional lebih baju.

“Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendesain materi atau substansi yang akan didiseminasi kepada publik? Siapa yang akan memasok bahan informasi yang kemudian akan disampaikan melalui media? Kalau wartawannya dari pertanian mungkin akan sedikit paham menulis pertanian, namun kebanyakan wartawan bukan dari lulusan pertanian. Kemudian sekarang eranya media sosial,” kata dia.

Menurutnya ke depan butuh model-model diseminasi yang membuat pertanian ini terkesan lebih menarik, terlihat menjanjikan dimana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. “Apakah kemudian ada kampus yang bisa menjelaskan secara komprehensif soal pertanian secara menyeluruh?” lanjut dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Pertanian UNS Solo Fakultas Pertanian Uns Share

---

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami Oposisi

Mahfud Md Mundur dari Menteri,Partai Demokrat: Itu Urusan Kabinet, Kami OposisiYoga Adhitama ,  Abdul Jalil Jumat, 2 Februari 2024 - 20:53 WIB share SOLOPOS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan sejumlah Kader Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com/Yoga Adhitama)

NGAWI –Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Istana Merdeka, Senin (1/2/2024). Menanggapi langkah calon wakil presiden nomor urut 03 tersebut, Partai Demokrat tidak mau ambil pusing, menurutnya hal itu merupakan urusan internal kabinet.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, seusai mendampingi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu sejumlah kader Partai Demokrat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (2/2/2024).

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Andi Mallarangeng menyebut keputusan Mahfud Md mengundurkan diri dari jabatan menteri merupakan hak preogratif Mahfud Md yang menjadi urusan kabinet. Menurutnya, Partai Demokrat pada pemerintahan ini sebagai oposisi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengomentari urusan internal koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Urusan Pak Mahfud mengundurkan diri itu urusan kabinet, kami Partai Demokrat berada di luar pemerintahan yang sekarang. Jadi bukan tempatnya bagi kami mengomentari itu,” katanya kepada Solopos.com, Jumat.

Ditambahkan Andi, pihaknya saat ini memilih fokus untuk menggelar kampanye agar Partai Demokrat bisa menang dan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memimpin Indonesia pada 2024-2029 mendatang. Partai Demokrat tidak mau mencampuri urusan para menteri yang berduyun-duyun mengundurkan diri dari kabinet.

“Alhamdulilah kita bisa menyelanggarakan kampanye akbar di Lumajang, di Banyuwangi dan di Malang. Itu puluhan ribu masyarakat yang datang. Insya Allah kami siap membirukan Jawa Timur. Fokus kami adalah Demokrat menang, Prabowo presiden,” tambahnya.

Setelah menyelesaikan kampanye akbarnya di Jawa Timur, Andi Mallarangeng semakin optimistis bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menang satu putaran. Keyakinan itu muncul setelah melihat antusias warga yang hadir dalam setiap kampanye di Jawa Timur.

“Bendera Demokrat berkibar di mana-mana. Target kami bagaimana caranya menaikkan suara di Jawa Timur, Prabowo menang yang insya Allah satu putaran,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Ngawi, Haris Agus Susilo, mengatakan dalam kunjungannya ke Ngawi, presiden ke-6 Indonesia itu berpesan agar para kadernya tetap solid. SBY juga menargetkan Partai Demokrat di Ngawi mampu merebut 7 kursi di Pemilu 2024 ini.

“Beliau Bapak SBY penuh antusias memberikan wejangan terhadap kami yang ada daerah untuk tetap semangat dan solid dalam kontestasi Pemilu 2024. Kami ditarget untuk mendapat tujuh kursi di 2024,” kata dia.

Tidak di masa muda

roda 4d togel

Ahok Nyatakan Mundur dari Komisaris Pertamina******

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan alasannya mundur dari Pertamina tak lain untuk mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” tandasnya.

Sebelumnya Ahok memang membuka peluang untuk turun gunung mengampanyekan Ganjar-Mahfud. Ahok menegaskan hal itu bisa saja dilakukan apabila ditugaskan oleh PDIP.

“Bisa saja [mengampanyekan pasangan calon nomor urut 03] jika ditugaskan oleh partai,” ujar Ahok saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat pada Selasa (30/1/2024) malam.

Tetapi karena jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok tidak bisa ikut menjadi tim kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Larangan itu diatur dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu (PKPU Kampanye).

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,” ujar Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengutip Pasal 280 ayat (2) huruf d UU Pemilu juncto Pasal 72 ayat (4) Jusuf d PKPU Kampanye.

Kini, arah politik Ahok pun sudah jelas dengan menyatakan mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina demi mendukung kampanye Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.