rtp meriah4d

Hanya seorang pendeta Tao

Erick Angkat Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komut Hutama Karya******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Panglima TNI Yudho Margono menjadi Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero).

Informasi pengangkatan terungkap dari keterbukaan informasi yang disampaikan Hutama Karya ke Bursa.

Selain menunjuk Yudho menjadi komut, Erick Thohir juga mengangkatnya menjadi komisaris independen BUMN tersebut.

Dengan pengangkatan Yudho tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris Hutama Karya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yudho Margono

Wakil Komisaris Utama: Muhamad Lukman Edy

Komisaris: Chairiah

Komisaris Independen: Wahyu Muryadi

Komisaris: Susdiyarto Agus Praptono

Komisaris Independen: Agung Sabar Santoso

Komisaris: Iwan Suprijanto

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

LRT Jabodebek Beroperasi Sampai Pukul 23.03 Selama Februari******

Jadwal operasiLRT Jabodebek hingga pukul 23.03 diperpanjang selama Februari 2024.

PT KAI memutuskan memperpanjang penerapan penambahan waktu ini lantaran tingginya antusiasme warga menggunakan LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono mengatakan setelah penerapan penambahan waktu layanan mulai 16 Januari lalu, minat warga naik untuk menggunakan LRT Jabodebek semakin tinggi.

"Jumlah ini naik 16 persen dibandingkan pada periode yang sama pada bulan Desember 2023, yakni sebanyak 478.256 pengguna," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

Ia menjelaskan penambahan waktu layanan ini juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek menjadi 264 perjalanan pada hari kerja (weekday), lalu 240 perjalanan pada akhir pekan (weekend) dan hari libur nasional.

"Kami berharap dengan perpanjangan penambahan waktu layanan ini dapat mengakomodir kebutuhan pengguna dan memenuhi permintaan masyarakat yang terus meningkat," tutup Mahendro.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Bank Neo Commerce salurkan kredit modal kerja ke Moladin Group******

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Memikirkan Tibet

IHSG Perkasa di 7.207 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.207 pada Rabu (31/1) ini. 

Indeks saham menguat 15,72 poin atau 0,22 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,92 miliar saham.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor transportasi, yakni minus 1,17 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,61 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,43 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,07 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak beragam. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,01 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,09 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,11 persen.

Seperti Asia dan Eropa, bursa saham AS juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,06 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,29 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,76 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Kemenko Marves: Ajang F1 Powerboat dapat pulihkan ekonomi pariwisata******

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]