slot 5000 via dana

Master Fantasi Super

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

latihan kecil

Pelni: Tak Ada Peningkatan Jumlah Penumpang yang Signifikan saat Libur******

PT Pelni (Persero) mengungkapkan tidak terjadi peningkatan jumlah penumpang signifikan dalam periode libur panjang Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, yakni Rabu (7/2) hingga Minggu (11/2).

Manager Komunikasi Internal dan Eksternal Pelni Ditto Pappilanda mengatakan hal ini lantaran periode libur tersebut tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut.

"Tidak ada kenaikan yang signifikan, dikarenakan libur Isra Mikraj dan Imlek tidak menjadi penggerak mobilitas penumpang kapal laut," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (7/2).

Ditto juga menjelaskan tak ada perubahan yang signifikan dari pergerakan masyarakat dalam periode itu.

Ia melihat mobilitas masyarakat cenderung lebih tinggi pada peak seasonlibur lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Untuk pergerakan masyarakat tidak ada perubahan yang signifikan, karena kecenderungan mobilitas masyarakat yang signifikan pada peak seasonlebaran dan Nataru," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

Rupiah Melemah ke Rp15.692 per Dolar AS Sore Ini******

Nilai tukarrupiahditutup di level Rp15.692 per dolar AS pada Rabu (28/2). Mata uang Garuda melemah 46 poin atau minus 0,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.673 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang di kawasan Asia juga terpantau kompak melemah. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,19 persen, peso Filipina melemah 0,30 persen, baht Thailand minus 0,45 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,05 persen.

Setali tiga uang, mata uang di negara maju pun kompak anjlok. Tercatat, poundsterling Inggris melemah 0,23 persen, dolar Australia minus 0,52 persen, dan euro Eropa minus 0,20 persen.

Lalu, dolar Kanada melemah 0,19 persen dan franc Swiss melemah 0,26 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah melemah terhadap dolar AS oleh kekhawatiran seputar inflasi, baik dari AS maupun domestik.

"Investor mengantisipasi data inflasi AS dan Indonesia yang akan dirilis besok dan lusa," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Nona Junhuan

Menyibak Misteri 1 Ton Beras Ludes 30 Menit di Ritel, Apa Masalahnya?******

Stok berasmendadak langka di toko ritelmodern. Di sejumlah ritel modern di Jakarta, stok beras terpantau habis dalam beberapa terakhir.

Sementara ritel lainnya masih memiliki stok tetapi tipis dan karena itu pembelian dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada tiga jenis beras yang selama ini tersedia di ritel modern. Pertama,beras komersial swasta yang sekarang stoknya menipis.

Roy mengatakan peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kg. Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras SPHP yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Kelangkaan beras juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Namun, kelangkaan itu penuh misteri.

Ia mengatakan Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Namun hanya dalam 30 menit, beras sebanyak 1 ton menghilang.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan beras 1 ton bisa habis dalam 30 menit bisa saja terjadi karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan.

"Jadi ketika pasokan dalam jumlah terbatas memasuki pasaran, tentu akan terserap dengan sangat cepat," katanya.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beras dibeli banyak oleh ritel tetapi tidak disalurkan. Jika hal itu memang terjadi, sambungnya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh otoritas terkait karena berpotensi mengarah ke penimbunan pasokan untuk tujuan buruk.

Tujuan buruk itu bisa ada dua. Pertama, sengaja mengerek harga demi mendapatkan selisih keuntungan yang besar. Kedua,demi aktivis politik seperti bagi-bagi sembako.

Apapun tujuannya, kata Rhonny, tindakan tersebut berisiko mengeringkan pasokan di pasaran yang ujungnya akan mengerek harga secara signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini Ronny mengatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Di antaranya; Bulog harus melakukan monitoring ketat atas distribusi beras yang digelontorkannya ke pasar.

Beras harus dipastikan terdistribusi ke pelaku pasar yang akan menjualnya ke konsumen, bukan kepada pelaku penimbunan.

Kemudian, sebaiknya ada early warning systemjika ada sinyal pembelian yang mencurigakan.

"Jika sinyal tersebut menyala seperti yang dikatakan Dirut Bulog, maka pihak berwenang semestinya langsung turun tangan menelusurinya," katanya.

Rhonny mengatakan saat ini harga beras memang semakin tinggi. Bahkan, tingginya sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga secara ekonomis peritel berpeluang rugi jika memaksa menjual di bawah harga HET.

Wewenang HET, katanya, memang ada pada pemerintah. Namun penetapannya tetap berpatokan kepada perkembangan yang terjadi di pasaran.

Misalnya jika pasokan semakin langka, maka harga di pasaran semakin naik melebihi HET. Sedangkan HET tak naik-naik. Maka, berkemungkinan besar HET sudah tak efektif lagi.

Karenanya, penentuan HET bukan hanya soal penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah. Namun juga soal kemampuan pemerintah dalam mengelola pasokan dan permintaan agar HET bisa berjalan efektif.

Rhonny mengatakan pemerintah bisa saja menambah pasokan, agar harga segera turun dan penjual ritel tidak merugi.

Namun, jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasokan dan permintaan, maka HET mau tidak mau harus naik agar peritel tidak rugi.

"Sayangnya keputusan tersebut sama dengan memindahkan risiko kerugian ke konsumen, di mana inflasi harga beras pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Harus Segera Diinvestigasi

zaman Ayutthaya

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Pengusaha Blak******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]