slot gacor terbaru pragmatic play

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 yang Dibuka Malam Ini******

Pemerintah membuka pendaftaranKartu Prakerja gelombang 48 secara resmi mulai pukul 19.00 WIB, Jumat (17/2) malam ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk gelombang ini akan diberikan kuota kepada sebanyak 10 ribu peserta.

"Pada hari ini, jam 19.00 WIB nanti malam program Kartu Prakerja gelombang 48 dibuka dengan kuota 10 ribu peserta, hanya 10 ribu," ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Bantuan biaya pelatihan pun akan secara langsung diberikan kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling,dan upskilling.

Untuk pendaftaran kartu Prakerja gelombang 48 ini, para calon peserta bisa langsung masuk ke portal www.prakerja.go.id.

Berikut syarat pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48:

1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun.

2. Calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah, hingga tinggi.

3. Calon peserta merupakan pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, hingga buruh yang dirumahkan.

4. Calon peserta bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi. Keempat, calon peserta bukan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat desa, anggota TNI/Polri, hingga direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD.

5. Hanya boleh dua orang dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Luhut di Depan Pejabat Australia: We're Not a Banana Republic******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia bukanlah negara 'republik pisang'. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya.

Banana republicmerupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan negara yang kondisi politiknya tidak stabil serta kondisi ekonominya hanya mengandalkan pada ekspor mentah dan sumber daya alam (SDA) tertentu.

Adapun pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah peneliti terkemuka di Australia National University baru-baru ini.

[Gambas:Instagram]

Luhut menyinggung bagaimana pandemi virus corona (Covid-19) dan gejolak perekonomian global yang tak kunjung usai itu tak begitu berdampak signifikan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap tumbuh dan resilien meski banyak negara lain tertekan karena kedua krisis tersebut.

Luhut selanjutnya mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia, untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut berharap agar mereka bisa melihat langsung perkembangan Indonesia berdasarkan pengamatan sendiri, tak hanya berdasarkan ceritanya ataupun informasi-informasi yang beredar di media.

Lihat Juga : Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China

Luhut ingin Australia melihat sendiri bagaimana transfer teknologi yang dilakukan lewat dibangunnya beberapa politeknik industri terkait sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM.

Ia menyebut tujuan dari hilirisasi industri di Indonesia itu adalah untuk membuat warga lokal mendapatkan 'berkah' dari aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka. Selain itu, Luhut berharap tenaga kerja lokal mampu mengelola sendiri SDA Indonesia sehingga pemerintah tak perlu lagi mendatangkan TKA.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while that Indonesian fingers are very good," ujar Luhut.

Memikirkan Tibet

Mantu Jokowi, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wakil Ketua Hipmi 2022******

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution terpilih menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atauHipmi periode 2022-2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2022-2025.

"Wakil ketua umum Bobby Afif Nasution," kata Anggawira di Kempinski Hotel, Senin (20/2).

Dalam pelantikan itu, Bobby tampak hadir mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dilengkapi dasi merah. Ia tampak bercengkerama dengan anggota HIPMI lainnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dan membuka pelantikan BPP Hipmi 2022-2025. Jokowi hadir bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato pembukaan pelantikan itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya. Pasalnya, meski saat pemilihan ketua umum Hipmi diselenggarakan di Solo beberapa waktu lalu, insiden baku hantam antar pengusaha muda sempat terjadi, akhirnya pemilihan berjalan lancar.

"Saya apresiasi Hipmi saat pemilihan ketua di Solo ramai di situ, ya anak muda biasalah. Tapi setelah itu terpilih semuanya bersatu kembali. Saya juga apresiasi 239 pengurus. Itu bukan angka yang besar negara kita ini 280 juta penduduknya," katanya.

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lowongan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran akan dimulai pada 20-24 Februari 2023.

Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.

"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).

Formasi yang dibuka ada di sembilan unit kerja Otorita IKN, yakni:

1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non-PNS 20 Februari

Syarat pendaftarannya adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI;
2. Berusia 21-33 tahun saat melamar;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.