petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bonus new member sportsbook

prediksi huahin 2100 togel 999Jutaan kata 655218Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus new member sportsbook》

Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024******

Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Donald Trump. ANTARA/Anadolu/aa.
New York (ANTARA) - Universitas Hukum Marquette mengungkapkan hasil akhir survei mereka yang menunjukkan calon presiden dari Partai Republik, yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memenangkan pemilu 2024.

Survei yang dilakukan pada 5-15 Februari itu menjelaskan kedudukan para kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.

Menurut survei tersebut, 51 persen pemilih terdaftar menunjukkan niat mereka untuk memilih Trump, sementara 49 persen sisanya mendukung Joe Biden.

Saat menghitung pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52 persen, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun menjadi 48 persen.

Sementara para peserta survei menekankan bahwa jika calon presidennya adalah mantan Duta Besar PBB yang juga mantan Gubernus Carolina Selatan Nikki Halley, 58 persen responden menyatakan akan mendukung Partai Republik, dan pendukung Biden menurun jadi hanya 42 persen.

Ketika ditanya tentang preferensi mereka terhadap calon presiden dari Partai Republik, 73 persen responden yang masih ragu-ragu memilih Trump, sementara 15 persen memilih Haley.

Meskipun pendukung Biden memiliki keunggulan 66 persen dalam pertanyaan survei mengenai pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, sebanyak 27 persen pemilih masih bimbang.

Selain itu, para pemilih mengatakan mereka lebih mempercayai Trump mengenai masalah terkait imigrasi, keamanan perbatasan, dan ekonomi, sementara mereka lebih percaya kepada Biden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan aborsi, layanan kesehatan dan layanan keamanan sosial.

Baca juga: Trump salahkan Biden atas perang di Ukraina, serangan Hamas di Israel
Baca juga: Dunia harus bersiap bila Trump menang Pilpres AS pada 2024

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ligakembar

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
ajaib4d
mercy88
raja indo slot link alternatif
dewacuan slot
slot sering jp
rtp petir388
trik mudah menang slot
buku mimpi 2d bergambar lebih lengkap
link slot minimal deposit 5000
Daftar isi semua bab
Bab 1 berkelahi erek erek
Bab 2 slot 2000 login link alternatif
Bab 3 pinjol terdaftar ojk terbaru
Bab 4 buku togel 77
Bab 5 hore55
Bab 6 slot aplikasi dana
Bab 7 toto855
Bab 8 matahari88 slot
Bab 9 pinjam uang di bca mobile
Bab 10 royalspin88
Bab 11 cara daftar kredivo tokopedia
Bab 12 rtp spinhoki88
Bab 13 akun demo slot gacor
Bab 14 aplikasi slot gacor terpercaya
Bab 15 77 slot casino
Bab 16 situs bo gacor
Bab 17 slot deposit 5000 via ovo
Bab 18 slot jdb 88
Bab 19 naik55
Bab 20 bir365 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4775bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Penyihir Serbaguna

ivoji pinjaman online
Uganda gunakan teknologi digital untuk konservasi satwa liar
Ilustrasi - Uganda sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik, kata seorang pejabat senior pada Selasa (20/2/2024). ANTARA/Xinhua/pri.
Kampala (ANTARA) - Menteri Pariwisata, Margasatwa dan Kepurbakalaan Uganda Tom Butime mengatakan bahwa negara tersebut sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik.

"Teknologi digital mengubah strategi konservasi satwa liar konvensional secara signifikan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan konservasi yang disebabkan oleh manusia, inovasi digital seperti drone, pelacakan menggunakan satelit (satellite tracking), kode batang (barcode) DNA, dan media sosial menjadi sangat relevan dengan praktik konservasi satwa liar saat ini," ujar Tom Butime, di Kampala, Selasa (20/2).

Menteri tersebut mengatakan bahwa semua teknologi ini meningkatkan pemahaman terkait perilaku satwa liar, melacak perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal, memprediksi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan menginformasikan strategi konservasi yang efektif.

"Ketika kita mengakui peran penting mereka, sangat penting untuk memastikan sinergi yang mulus dan kolaborasi lintas disiplin dengan semua pemangku kepentingan bagi transformasi digital satwa liar," ujarnya.

Dia melontarkan pernyataan tersebut menjelang peringatan Hari Margasatwa Sedunia 2024, yang akan diselenggarakan pada 3 Maret dengan mengusung tema "Menghubungkan Manusia dan Planet: Menjelajahi Inovasi Digital dalam Konservasi Satwa Liar" (Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation).

Butime mengatakan bahwa peringatan hari tersebut akan berfokus pada peningkatan kesadaran terkait penerapan teknologi digital dan intervensi untuk mendorong konservasi satwa liar dan berbagi dampak positif yang muncul terhadap ekosistem serta mata pencaharian di Uganda.

"Perayaan ini akan menyoroti perangkat teknologi baru dan perkembangan terkait untuk melengkapi upaya-upaya Uganda dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan manfaat dari hewan dan tumbuhan liar," ujar menteri itu.

Butime mengatakan bahwa upaya-upaya konservasi saat ini semakin membuahkan hasil positif, dengan populasi satwa yang terus meningkat.

Dia juga mengatakan bahwa antara tahun 1983 dan 2021, jumlah kerbau telah meningkat dari 25.000 ekor menjadi 44.163 ekor, sedangkan jumlah gajah meningkat dari 2.000 ekor menjadi 7.975 ekor, dan jerapah meningkat dari 350 ekor menjadi 2.072 ekor.

Demikian pula dengan jumlah gorila gunung yang meningkat dari 320 ekor menjadi 459 ekor antara tahun 1999 dan 2022

"Diperlukan lebih banyak upaya untuk menghentikan ancaman-ancaman seperti perburuan liar, pembunuhan balas dendam, deforestasi, dan perambahan habitat satwa liar. Beberapa ancaman ini terus memengaruhi spesies-spesies penting seperti simpanse dan singa," tuturnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Pelukis Buku One Piece

cara cairkan limit kredivo
Studi ungkap potensi 86.000 kematian jika perang Israel berlanjut
Arsip foto - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbincang dengan sejumlah tentara Israel selama gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel, Jalur Gaza, Palestina, Minggu (26/11/2023). ANTARA/HO-REUTERS/GPO/Avi Ohayon/pri.
Washington (ANTARA) - Hampir 86.000 orang lainnya bisa terbunuh jika perang Israel di Jalur Gaza meningkat, ungkap studi gabungan antara Amerika Serikat dan Inggris.

Krisis di Gaza: Perkiraan Dampak Kesehatan Berbasis Skenario adalah proyek gabungan London School of Hygiene & Tropical Medicine dan Pusat Kesehatan Kemanusiaan Universitas Johns Hopkins.

Studi yang dirilis pada Senin (19/2) itu melacak tiga skenario, termasuk kemungkinan terburuk akibat eskalasi permusuhan di Gaza. 

Menurut kemungkinan terburuk, akan ada kematian 85.750 warga Palestina akibat trauma fisik dan penyakit dalam enam bulan ke depan.

Jumlah itu di luar hampir 30.000 kematian yang dicatat otoritas kesehatan di Gaza sejak awal perang pada Oktober tahun lalu.

Penghitungan yang berdasarkan pada kondisi empat bulan terakhir menunjukkan bahwa cedera dan penyakit berpotensi membunuh 66.720 warga Palestina dalam setengah tahun ke depan.

Bahkan menurut skenario terbaik, yaitu apabila gencatan senjata diberlakukan, masih ada sekitar 11.580 warga Palestina yang kemungkinan kehilangan nyawa. Kurang dari 50 persen kematian kemungkinan akan disebabkan epidemi.

“Proyeksi kami mengindikasikan bahkan dalam skenario gencatan senjata terbaik sekalipun, ribuan kematian bakal terus terjadi, terutama karena waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki air, sanitasi, dan kondisi pengungsian," menurut laporan para penulis studi tersebut. 

Selain itu, kata mereka, waktu juga diperlukan untuk memperbaiki gizi masyarakat dan memulihkan layanan kesehatan di Gaza.

Proyek studi diharapkan dapat memperbarui temuan mereka secara berkala hingga Mei, seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.

Studi itu mengemuka ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan akan melancarkan perang ke Kota Rafah di Gaza selatan, tempat hampir satu setengah juta orang mengungsi.

Mayoritas pengungsi menyelamatkan diri ke Kota Rafah setelah mengungsi di wilayah-wilayah Gaza lainnya.

Netanyahu juga bersumpah akan meluncurkan serangan darat pada awal Ramadhan jika lebih dari 130 sandera yang ditahan kelompok perlawanan Hamas tidak dibebaskan.

Sumber: Anadolu


Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Baca juga: Presiden Prancis menentang keras serangan Israel ke Rafah

 

Netanyahu tolak gencatan senjata, rentetan ledakan terjadi di Gaza

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Selamat jangkar

tayo4d
Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

slot resmi dan terpercaya
DJP catat 4,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT per 21 Februari
Arsip Foto - Pegawai melayani wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (31/3/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/am.
Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari periode yang sama 2023
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 per 21 Februari 2024.

“Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 di angka 4,1 juta,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Suryo menjelaskan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4,25 juta atau tumbuh 2,18 persen. Sementara wajib pajak badan sebanyak 139.637 SPT atau tumbuh 1,25 persen.

Menurut Suryo, kebanyakan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, hanya 89.232 SPT yang dilaporkan secara manual.

Baca juga: Ditjen Pajak kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024

Baca juga: DJP sebut 3,78 juta wajib pajak telah lapor SPT per 18 Februari

Dia mengatakan DJP telah menyediakan sejumlah opsi untuk melaporkan SPT secara elektronik, seperti melalui e-fillingmaupun e-form. Kendati begitu, DJP tetap menerima laporan SPT yang dilakukan secara manual.

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April 2024.

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni senilai Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk mengingatkan masyarakat melaporkan SPT Tahunan, DJP akan mengirimkan email blastkepada 20 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengiriman email akan dilakukan secara bertahap.

Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada email penipuan. Email blastnantinya dikirim melalui email resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan domain @pajak.go.id.

Suryo meminta masyarakat untuk jeli dan tidak keliru terjebak pada email yang bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: DJP merinci penghitungan tarif efektif PPh 21

Baca juga: DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

link slot gacor terpercaya 2022
WN Jepang buronan Polri ditangkap di Batam
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan siaran pers dalam mengungkap kasus buron Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang tertangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Jessica/aa.
Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau mengungkap seorang warga negara asal Jepang berinisial YY yang menjadi buronan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, ditangkap di wilayah Kota Batam.

Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram di Batam, Rabu mengatakan penetapan YY sebagai buron dikarenakan terlibat kasus penipuan di negara asalnya.

Selain itu, ia menjelaskan YY ini telah berada di Indonesia sejak 2 April 2021 melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan ditangkap pada 31 Januari 2024 saat hendak berlayar dari Batam ke Malaysia.

"YY merupakan presiden perusahaan Nishiyama Farm di Kota Akaiwa. YY diduga melakukan penipuan di Jepang dengan modus investasi dalam bisnis penjualan buah," ujar Surya.

Ia menyebutkan YY datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata dengan melakukan perjalanan wisata dan berpindah-pindah.

"Yang bersangkutan merasa bersalah di negaranya dan dia berusaha melarikan diri, dia turun di Jakarta terbang kesana sini dan sampailah dia di Batam," kata dia.

Adapun kronologi penangkapan pada 31 Januari 2024, personel Satpolairud Polresta Barelang melakukan patroli di perairan Pulau Bulang, Kota Batam, dan menemukan kapal yang berisi 7 orang terdiri dari 2 orang pria yang bertugas sebagai tekong dan ABK, 4 orang penumpang WNI, dan seorang penumpang WN Jepang.

"Setelah dilakukan interogasi secara mendalam, diduga kapal itu akan mengirim pekerja migran Indonesia non prosedural dan seorang buron Interpol menuju Malaysia," ujar Surya.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

cara pinjam di bri kur
Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD
Presiden Joko Widodo (kanan) mengucapakan selamat kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) lain guna menjaga situasi kondusif saat ini.

Hadi pun akan menemui sejumlah tokoh, termasuk salah satunya mantan menko polhukam Mahfud MD, untuk bertukar pikiran.

"Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca-pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga/kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini, agar terus dipertahankan," kata Hadi usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menko polhukam definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Hadi mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun, dia mengingatkan bahwa upaya menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

"Ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, berkoordinasi dengan panglima TNI maupun kapolri. TNI-Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Semuanya untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan," tegasnya.

Hadi menambahkan dalam tugas barunya sebagai menko polhukam, dia ingin menyelesaikan persoalan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia akan berkoordinasi dengan jajarannya dan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Baca juga: Akademisi nilai Hadi Tjahajanto sosok tepat sebagai Menko Polhukam 

"Ya, skemanya sudah kami buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Kita tunggu saja, ya," jelasnya.

Hadi menyampaikan permasalahan terkait BLBI juga menyangkut soal tanah yang selama ini dia kerjakan semasa masih menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Terakhir Hadi juga menyatakan akan menemui sejumlah tokoh bangsa, termasuk Mahfud MD.

"Saya baru dilantik sekarang, insyaallahdalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa. Saya akan datangi semuanya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024