situs slot zeus gacor 797Jutaan kata 424906Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp desa88》
Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M******
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memimpin pemusnahan 7.363 bal baju bekas imporilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar sebagian baju secara simbolis.
Zulhas ditemani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan perwakilan Kejaksaan Agung. Pemusnahan ini dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.
"Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Kita sudah beberapa kali (memusnahkan baju impor bekas ilegal), kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7 ribu lebih nilainya hampir Rp80 miliar," kata Zulkifli dalam konferensi pers, Selasa (28/3).
"Bayangkan kalau selangkah lagi, itu UMKM bisa gak karu-karuan, habis pasarnya. Karena ilegal ini gak bayar pajak, obral barang murah sisa orang. Kita tertibkan. Barang bekas dari dulu ada, pasar loak ada. Boleh, yang gak boleh ilegal," tegasnya.
Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pasar UMKM domestik sudah lama tergerus produk impor, baik legal maupun legal. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha wong cilik.
Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan temuan baju impor bekas ilegal didapat dari gudang-gudang domestik tempat penjualan barang dalam negeri. Ia menyebut pihaknya mendukung Bareskrim Polri dengan data-data intelijen.
"Kalau ditanya masuknya, biasanya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, juga Thailand menjadi salah satu titik impor baju bekas ilegal yang tentunya langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan daya intelijen dan melibatkan semua institusi berkompeten," ungkap Askolani.
[Gambas:Video CNN]
Teten: Produk UMKM Lebih Bagus dari China, Tapi Kalah vs Impor Ilegal******
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor China, tapi tidak dengan baju bekas ilegal yang merupakan sampah.
Hal itu diungkapkan Teten saat mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memusnahkan 7.363 bal baju impor bekas ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.
"UMKM tidak bisa bersaing dengan impor pakaian bekas karena ini sampah dari luar. Kalau dengan impor legal kita masih bisa bersaing, dengan produk China pun produk kita jauh lebih bagus," katanya dalam konferensi pers, Selasa (28/3).
Lihat Juga :Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M |
Dalam acara tersebut, Mendag Zulkifli memimpin pemusnahan 7.363 bal baju impor bekas ilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan pembakaran secara simbolis.
Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan pihaknya terus bekerja sama dengan Bareskrim Polri serta stakeholder terkait dalam penindakan impor baju bekas ilegal ini.
"Ini tentunya langkah bersama melakukan reinforcement untuk melindungi ekonomi domestik kita. Dari sisi kesehatan juga kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita harus melindungi konsumen selain melindungi UMKM," tegas Askolani.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Siap Geruduk dan Penjarakan Pengusaha Potong Upah 25 Persen******
Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusahayang berani memotong upah 25 persen pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang.
Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal menegaskan hal ini bentuk penolakan terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam beleid tersebut, Menaker Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan.
"Di antara 30 Maret-5 April, kami akan periksa bilamana ada perusahaan padat karya saat gajian memotong upah 25 persen, kami laporkan ke polisi dan dipenjara, 1 tahun. Kalau perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum maka penjara 1 tahun, kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.
Said mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum.
Di lain sisi, Said mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum, di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 ke PTUN Jakarta.
Kemudian, beleid tersebut akan dilakukan judicial review(JR) ke Mahkamah Agung (MA) pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perppu Ciptaker.
Buruh sejatinya sudah sempat menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3) lalu. Tuntutan mereka adalah pencabutan aturan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Label:pola trik zeus、tokyoslot88、semua situs slot mpo
Terkait:koi slot link、ajaib4d、bocoran slot admin jarwo、cara pinjam uang ke pegadaian、erek erek 2d dan 3d、alexsitogel、rajatoto888、cincin erek erek、slot338、cara dapat uang ovo gratis
bab terbaru:mahjong ways rtp(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).
Selain itu, Ida menegaskan THR tidak boleh dicicil. Hal ini sesuai Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," tutur Ida dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).
Sementara itu, bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan disanksi Kemnaker. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Macam-macam sanksi yang diberikan, antara lain teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Berikut cara hitung karyawan THR 2023:
Lihat Juga :Menaker Bolehkan Pengusaha Bayar THR Lebih Besar dari Ketentuan |
THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. THR juga diberikan untuk pekerja kontrak atau yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.
Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar gaji satu bulan.
Menaker Ida memperbolehkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan alias lebih besar dari 1 kali gaji per bulan.
Ia mengatakan opsi pembayaran THR yang lebih besar dari peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.
Lihat Juga :Menaker Bolehkan Pengusaha Bayar THR Lebih Besar dari Ketentuan |
"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut," ucap Ida.
Karyawan yang baru bekerja di perusahaan berhak mendapatkan THR apabila sudah bekerja minimal satu bulan.
Pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Perhitungan berdasarkan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.
Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta dan baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak mendapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.
Sementara itu, besaran THR buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil. Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pemilik pabrik-pabrik di Karawang, Jawa Barat membuka mudik gratis, setidaknya untuk karyawan mereka.
Menurutnya, hal ini dilakukan guna menekan angka pemudik yang menggunakan motor serta mengurai kemacetan.
"Saya akan campaigndan kita sama-sama campaignlah pabrik-pabrik yang ada di Karawang itu mengadakan mudik gratis dengan mobil. Supaya mereka (pekerja) enggak pulang naik motor," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).
Budi pun mengimbau masyarakat tidak mudik menggunakan motor sebab dinilai membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.
"Kami mengimbau masyarakat tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik jarak jauh karena potensi untuk terjadi kecelakaannya sangat tinggi," kata Budi dalam keterangan resminya pekan lalu.
Lihat Juga :Surat Mengaku Pegawai Milenial DJBC Bongkar Borok Pejabat Bea Cukai |
Menurut Budi masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis seperti digelar Kemenhub. Kata dia penumpang diantar ke kampung halaman bersama motor menggunakan moda transportasi yang disediakan.
Kemenhub menyediakan mudik gratis menggunakan kereta api, bus dan kapal laut.
"Kami melihat penggunaan sepeda motor untuk mudik pada tahun ini masih cukup tinggi. Walaupun dengan berbagai alasan kemudahan, tetapi tetap keselamatannya tidak terjamin," ucap Budi.
Selain pemudik motor sebanyak 25,13 juta orang, Kemenhub juga memprediksi ada 27,32 juta orang (22,07 persen) orang mudik menggunakan mobil, 22,77 juta orang (18,39) naik bus, 14,47 juta orang (11,69 persen) menggunakan kereta api antarkota dan 9,53 juta orang (7,7 persen) memanfaatkan jasa mobil sewa.
Sementara lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).
[Gambas:Video CNN]
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan ada sekitar 3.600 Tenaga Kerja Asing(TKA) yang tercatat di sistem resmi bekerja di Bali.
Setiawan menyampaikan para TKA itu ada yang bekerja menjadi guru, marketing.
Meski demikian, kebanyakan mereka bekerja di dunia pariwisata.
"Ada sekitar 3.600 (TKA di Bali), paling banyak di dunia pariwisata, ada juga guru ada di marketing tapi paling banyak di hospitality," kata dia, saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (27/3).
Sementara, untuk asal negara, ia mengatakan cukup beragam. TKA itu ada yang dari Eropa dan Asia.
Kemudian, untuk pengawasan para WNA di Bali yang bekerja secara ilegal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan orang asing yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali dan juga ada Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai penindakan.
"Di Pemprov sudah membentuk (satgas) pemantauan orang asing. Leading-nya ada di Kesbangpol dan kita bagian dari tim dan kemudian Timpora itu, untuk penindakan," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusahayang berani memotong upah 25 persen pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang.
Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal menegaskan hal ini bentuk penolakan terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam beleid tersebut, Menaker Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan.
"Di antara 30 Maret-5 April, kami akan periksa bilamana ada perusahaan padat karya saat gajian memotong upah 25 persen, kami laporkan ke polisi dan dipenjara, 1 tahun. Kalau perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum maka penjara 1 tahun, kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.
Said mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum.
Di lain sisi, Said mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum, di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 ke PTUN Jakarta.
Kemudian, beleid tersebut akan dilakukan judicial review(JR) ke Mahkamah Agung (MA) pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perppu Ciptaker.
Buruh sejatinya sudah sempat menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3) lalu. Tuntutan mereka adalah pencabutan aturan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras 2 juta ton tahun ini. Kendati demikian, impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.
"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).
"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.
"Belum, kita kan belum dapat izinnya," kata Buwas.
Bapanas menugaskan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Mengutip CNBC Indonesia, penugasan tersebut merupakan hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.
Dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini dimana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.
"Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Masih dari salinan surat tersebut disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakin produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor China, tapi tidak dengan baju bekas ilegal yang merupakan sampah.
Hal itu diungkapkan Teten saat mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memusnahkan 7.363 bal baju impor bekas ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.
"UMKM tidak bisa bersaing dengan impor pakaian bekas karena ini sampah dari luar. Kalau dengan impor legal kita masih bisa bersaing, dengan produk China pun produk kita jauh lebih bagus," katanya dalam konferensi pers, Selasa (28/3).
Lihat Juga :Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M |
Dalam acara tersebut, Mendag Zulkifli memimpin pemusnahan 7.363 bal baju impor bekas ilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan pembakaran secara simbolis.
Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan pihaknya terus bekerja sama dengan Bareskrim Polri serta stakeholder terkait dalam penindakan impor baju bekas ilegal ini.
"Ini tentunya langkah bersama melakukan reinforcement untuk melindungi ekonomi domestik kita. Dari sisi kesehatan juga kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita harus melindungi konsumen selain melindungi UMKM," tegas Askolani.
[Gambas:Video CNN]
《rtp desa88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,indo gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp desa88》bab terbaru。