pinjol ojk bunga rendah

Panggil Gadis Manka

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melarangimporbarang dari 100 harmonized system(HS) codeyang selama ini diduga 'diakali'.

Pejabat Fungsional Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Andi Susanto mengatakan pelarangan akan difinalkan dalam bentuk revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe serta Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Terkait pembatasan atau pengendalian impor, beberapa kali rapat dengan Kemendag sudah sepakat bahwa revisi Permendag Nomor 20 dan 25 Tahun 2022 ada sekitar 100 HS (code) lagi yang selama ini kami sinyalir jadi pelarian HS untuk impor," katanya dalam Konferensi Pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2023 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

'Permainan' HS code juga sempat dibongkar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto. Ia mengungkap banyak praktik barang impor ilegal yang masuk ke tanah air, termasuk tekstil dengan mengakali kode HS.

Menurut Darmadi, data barang impor yang masuk ke Indonesia tidak tercatat sesuai faktanya. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Saya kemarin sudah cerita ke menteri perdagangan, dari China datanya misal 10, tapi data impor di Indonesia hanya 6. Ada 4 ini ilegal, bukan thrifting. Dengan melakukan pengubahan HS code," bebernya dalam rapat kerja dengan KPPU di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Terlepas dari itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mendukung langkah Kemendag melarang TikTok Shop Cs berjualan dan bertransaksi. Menurutnya, media sosial memang seharusnya cukup hanya untuk berjualan.

Apalagi, Febri mengklaim TikTok Shop Cs 'mencekoki' netizen Indonesia dengan promo produk-produk impor. Ini menjadi salah satu penyebab lesunya industri tekstil tanah air.

"Banyak di media sosial kita bisa lihat algoritmanya itu banyak menayangkan produk-produk impor kepada netizen-netizen Indonesia. Kan kendalinya gak di kita, itu juga bukan sepenuhnya kendali pasar, tapi kendali operator aplikasi, di algoritmanya. Itu yang kami cermati. Bisa dibayangkan kalau semua netizen sering terpapar produk-produk impor, misal skincare, tekstil dan produk tekstil (TPT), dll," jelas Febri.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank dan Bank Mega di Transmart Diskon 20%******

Transmart Full Day Sale kembali lagi digelar selama satu hari pada Minggu (1/10) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Di pesta diskon ini, Transmart kasih potongan harga spesial sebesar 50 persen buat aneka produk terpilih.

Tidak hanya diskon 50 persen, setiap pelanggan juga berkesempatan mendapat diskon tambahan senilai 20 persen. 

Lihat Juga : Transmart Balik Lagi dengan Diskon Seharian, Berlaku Semua Gerai!

Caranya cukup berbelanja di Transmart dan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini berlaku sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat. Selamat belanja!

orang yang tidak bermoral

Beli Beras di Super Indo******

Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen. 

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

Salah satu crew Super Indo Duren Tiga membenarkan pembatasan tersebut. Ia menyebut langkah ini berlaku serempak di seluruh gerai Super Indo di Indonesia.

"Iya sekarang semua jenis beras lagi dibatasi pembeliannya, sekali transaksi cuma boleh bawa pulang 2 kemasan ukuran 5 kg. Sudah dari awal September (2023) kemarin kalau enggak salah, semua Super Indo sama aturannya," beber petugas tersebut.

"Dibatasi karena kan stoknya sedikit, ada El Nino itu kan. Stoknya tipis sekarang, jadi dibatasi. Kalau sudah banyak lagi pasti enggak dibatasi kok," imbuhnya.

Lihat Juga : BPS Ungkap Efek Ngeri El Nino: Lumbung Padi Kering - Harga Beras Naik

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

Salah satu karyawan Indomaret tersebut mengungkapkan gerai yang ia jaga masih mengejar target penjualan. Oleh karena itu, pembeli masih bisa memborong beras lebih dari 10 kg per hari.

"Kalau di toko (Indomaret) yang sudah lama emang iya dibatasi. Di sini kalau mau beli banyak bisa, tapi tetap sih ditulisnya per 2 bungkus gitu," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Master Paviliun Jingtian

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.

Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video CNN]