petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

55 slot gacor

asdslot 13Jutaan kata 567381Orang-orang telah membaca serialisasi

《55 slot gacor》

Amazon 'Ngerem' Rekrut Pekerja Baru******

Amazon menyetop sementara rekrutmen pekerja baru di tengah ketidakpastian ekonomi.
Amazon menyetop sementara rekrutmen pekerja baru di tengah ketidakpastian ekonomi. (AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL).
Jakarta, CNN Indonesia--

Amazon menghentikan sementara program perekrutan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebijakan itu rencananya akan berlangsung selama berbulan-bulan.

"(Kami) melakukan jeda pada perekrutan tambahan baru di tenaga kerja perusahaan kami," ujar  Wakil Presiden Senior SDM dan Teknologi Amazon (AMZN Beth Galetti dalam sebuah memo kepada karyawan minggu ini yang dikutip dari CNN, Minggu (6/11).

Surat itu dibagikan di situs resmi perusahaan pada Kamis lalu.

Kendati demikian, Amazon akan terus mempekerjakan tenaga pengganti untuk beberapa karyawan yang pergi. "Ada beberapa tempat yang ditargetkan di mana kami akan terus mempekerjakan orang secara bertahap," ujar Galleti.

Bisnis Amazon melesat selama pandemi, saat lebih banyak pelanggan beralih ke belanja online. 

Lihat Juga :
Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk

Namun, ketika pembatasan pandemi mereda, perusahaan harus menghadapi tantangan ganda dengan lebih banyak orang yang kembali berbelanja secara langsung dan prospek ekonomi yang memburuk membebani permintaan konsumen.

Akhir pekan lalu, Amazon memperkirakan pendapatannya untuk kuartal liburan akan lebih rendah dari perkiraan analis dan menyebabkan sahamnya turun tajam. Saham Amazon anjlok lebih dari 45 persen tahun ini.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Moratelindo membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo.
PT Moratelindo membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo. (CNN Indonesia/Loamy Noprizal).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Nilai Ekonomi RI Tahan Banting saat Negara Maju Melambat

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Lihat Juga :
Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Kemendag: Seharusnya BPOM Tahu Produsen yang Pakai PEG dan PG******

Kemendag mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol dan polietilen glikol; terduga pemicu gagal ginjal akut.
Kemendag mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol dan polietilen glikol; terduga pemicu gagal ginjal akut. Ilustrasi gagal ginjal akut. (iStockphoto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.

Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.

Lihat Juga :
Pertamina Angkat Suara soal Oktan Revvo 89 Lebih Tinggi dari Pertalite

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Lihat Juga :
Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia
(skt/mrh)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:slot anti maintenance

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
pinjol legal dan aman
mitra slot88
bayar cicil
jbrpakong
nada4d
magicly situs slot
livedrawkamboja
268slot
macaslot
Daftar isi semua bab
Bab 1 mejaqq
Bab 2 koin168
Bab 3 patungtoto
Bab 4 link alternatif slot gacor
Bab 5 pinjol ringan legal atau ilegal
Bab 6 ini 88 slot
Bab 7 sultan899
Bab 8 kuningtoto
Bab 9 rajatoto88 online
Bab 10 daftar slot via dana tanpa rekening
Bab 11 tidak membayar pinjol legal
Bab 12 mpoxtra838
Bab 13 pinjol legal mudah cair 2022
Bab 14 nama situs slot terbaru
Bab 15 permen4d
Bab 16 kaisarslot777
Bab 17 e voucher shopee bca
Bab 18 login slot gacor
Bab 19 untung308
Bab 20 cuan77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3476bab
takutBacaan TerkaitMore+

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

slot maxwin member baru
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS akhirnya mencabut surat pemotongan gaji penerima BSU bagi karyawannya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan BSU bagi karyawannya. (Dok. Kemnaker).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Nilai Ekonomi RI Tahan Banting saat Negara Maju Melambat

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Lihat Juga :
Kronologi LPS Tuntut Ganti Rugi Rektor UGM Rp29 M karena Bank Gagal

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

CEO bertemu dengan gadis malang itu

erek bergambar 2d
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS akhirnya mencabut surat pemotongan gaji penerima BSU bagi karyawannya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan BSU bagi karyawannya. (Dok. Kemnaker).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Nilai Ekonomi RI Tahan Banting saat Negara Maju Melambat

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Lihat Juga :
Kronologi LPS Tuntut Ganti Rugi Rektor UGM Rp29 M karena Bank Gagal

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

kehidupan konseptual

pinjam uang di shopeepay
Kemenaker memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).
Kemenaker memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU). (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Lihat Juga :
Pertamina Angkat Suara soal Oktan Revvo 89 Lebih Tinggi dari Pertalite

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

(mrh/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

slot indonesia gacor
Mohammed Dewji (Mo Dewji) adalah orang terkaya di Tanzania. Ia satu-satunya konglomerat berharta lebih dari US miliar di negara miskin itu.
Mohammed Dewji (Mo Dewji) adalah orang terkaya di Tanzania. Ia satu-satunya konglomerat berharta lebih dari US miliar di negara miskin itu. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani).
Jakarta, CNN Indonesia--

Mohammed Dewji (Mo Dewji) adalah orang terkaya di Tanzania. Ia satu-satunya konglomerat berharta lebih dari US miliar di negara miskin itu.

Dilansir dari berbagai sumber, Dewji lahir pada 8 Mei 1975 di Singida, Tanzania. Anak kedua dari enam bersaudara ini dibesarkan di keluarga pengusaha keturunan Gujarat, India.

Saat baru lahir, ia hampir kehilangan nyawa karena terlilit tali pusar. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh bidan yang membantu kelahirannya.

Sejak kecil, Gulamabbas selalu mengingatkan keenam anaknya akan pentingnya pendidikan. Ia bekerja keras agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik.

Tak heran, sejak SMA, Dewji sudah dikirim ke Amerika Serikat (AS). Awalnya, ia dimasukkan ke sekolah golf di Orlando, Florida. Lalu, ia menghabiskan tahun terakhir SMA di Saddle Brook High School, New Jersey.

Setelah itu, ia kuliah di Universitas George Town, Washington DC, jurusan bisnis internasional dan keuangan.

Lihat Juga :
Berharta Rp11,26 T, Rishi Sunak Lebih Kaya dari Raja Charles

"Ayah saya menghabiskan banyak uang untuk pendidikan kami. Ia yakin olah raga membuat disiplin. Ia tidak ingin kami olah raga hanya untuk bersenang-senang. Ia ingin kami mendorong diri kami," ujar Dewji dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes pada 2013 lalu.

Selepas lulus, pada 1998, ia dipanggil pulang untuk bekerja di perusahaan keluarga. Dua tahun bekerja di sana, ia diangkat menjadi direktur keuangan sebelum akhirnya menjadi orang nomor satu perusahaan.

Di bawahnya, perusahaan berani investasi di sektor-sektor yang menurutnya potensial.

Ia mengembangkan bisnis perusahaan dari perusahaan ekspor-impor komoditas ke berbagai sektor, mulai dari pabrik tekstil, semen, real estat, energi, hingga makanan dan minuman.

Lihat Juga :
TAIPANLee-Su Jin, Eks Cleaning Service Sukses Berharta Rp31 T dari Korsel

Berkat tangan dinginnya, Dewji berhasil membuat pendapatan perusahaan melesat 30 kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari US juta pada 1999 menjadi US,5 miliar pada 2018.

Perusahaan yang awalnya beroperasi di Tanzania kini sudah melebarkan sayap ke setidaknya 11 negara dan mempekerjakan 28 ribu orang.

"Saya punya sekeranjang besar barang-barang. Saya punya gudang dan logistik. Saya memiliki ribuan truk. Semuanya saling melengkapi. Sangat sulit bagi orang lain untuk masuk dari luar dan berkompetisi dengan saya," ujarnya.

Per Jumat (11/4), Forbes mencatat kekayaan Dewji mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp23,55 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS). Ia menduduki peringkat ke-15 orang terkaya di Afrika dan ke-1929 di dunia versi Forbes 2022.

Sadar hidup bergelimang harta, Dewji tak lupa berderma. Pada 2014, ia mendirikan Yayasan Mo Dewji. Ia juga satu dari tiga konglomerat Afrika yang menandatangani The Giving Pledge di mana ia berkomitmen untuk menyumbangkan separuh dari kekayaannya untuk amal.

Bersambung ke halaman berikutnya...

'Nyemplung' ke Dunia Politik dan Korban Penculikan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

slot indo terbaru
Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' (MLFF) atau nirsentuh mulai Desember 2022.
Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' (MLFF) atau nirsentuh mulai Desember 2022. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' atau nirsentuh mulai Desember 2022.

Hal ini sejalan dengan peluncuran aplikasi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Kamis (3/11).

"Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dikutip Antara, Jumat (4/11).

Danang berharap sistem MLFF ini bisa berjalan dengan baik dan sudah digunakan di seluruh ruas tol pada akhir 2023. Dengan demikian, maka pada 2024 semua ruas tol menggunakan sistem MLFF.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Lihat Juga :
Alasan Cukai Rokok Naik

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/bir)

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

rajaslot
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS akhirnya mencabut surat pemotongan gaji penerima BSU bagi karyawannya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan BSU bagi karyawannya. (Dok. Kemnaker).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Nilai Ekonomi RI Tahan Banting saat Negara Maju Melambat

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Lihat Juga :
Kronologi LPS Tuntut Ganti Rugi Rektor UGM Rp29 M karena Bank Gagal

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)