situs pinjol

Benua Kayu Dou

Profil Kereta Sulawesi, Diresmikan Jokowi Tapi Kini Berkasus di KPK******

Proyek Kereta ApiTrans Sulawesi kesandung kasus hukum. KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Padahal, proyek itu baru diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan diduga menerima suap  untuk mengatur pemenang pelaksana proyek.

"Itu terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan senilai Rp150 juta," lanjutnya.

Johanis Tanak kemudian merespons saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan proyek tersebut berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru diresmikan Jokowi pada Maret 2023.

"Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," ucap Johanis Tanak.

Mengutip situs resmi Kementerian Perhubungan, KA Makassar-Parepare memiliki jalur sepanjang 157,7 km, di mana 142 km merupakan lintas utama dan 15,7 km siding trackyang menghubungkan kereta api dengan Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa.

Hingga saat ini, telah terbangun jalur kereta sepanjang 118 km. Dari panjang jalur itu, 90 km-nya membentang  mulai dari Stasiun Maros sampai ke Stasiun Barru.

Jalur sudah siap dioperasikan dengan melintasi 10 stasiun. Sarana yang akan digunakan pada jalur kereta api ini adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) buatan dalam negeri dari PT INKA sebanyak 2 (dua) set rangkaian dan mampu menampung 248 orang per rangkaian.

Nilai investasi pembangunan proyek KA Makassar-Parepare berjumlah Rp9,28 triliun. Dana itu berasal dari APBN, pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan APBD.

Akhir Maret 2023, Presiden Jokowi bersama Iriana ke Sulawesi Selatan untuk meresmikan jalur Makassar-Parepare lintas Marros-Baru. Saat itu, Jokowi mengapresiasi pembangunan jalur KA Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan KA Trans Sulawesi.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Harga Jual Emas Antam Menguat ke Rp1,071 Juta Pagi Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,071 juta per gram pada Rabu (12/4). Harga emastercatat naik Rp2.000 dari Rp1,069 juta pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp2.000 dari Rp962 ribu menjadi Rp964 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp585,5 ribu, 2 gram Rp2,08 juta, 3 gram Rp3,09 juta, 5 gram Rp5,13 juta, 10 gram Rp10,2 juta, 25 gram Rp25,38 juta, dan 50 gram Rp50,69 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,31 persen menjadi US.025,3 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,43 persen ke US.012,2 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat terbatas hari ini. Menurutnya, investor wait and see menantikan data inflasi AS dan risalah Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed malam nanti.

Dari domestik, investor menantikan data penjualan ritel Indonesia Februari yang telah terus menurun dalam enam bulan terakhir.

"Emas diperkirakan akan naik namun juga terbatas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.985 per troy ons dan resistance US.025 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Safari Ramadan Telkom: Optimalkan Layanan dan Salurkan Bantuan Rp1,6 M******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melaksanakan kembali kegiatan tahunan Safari Ramadan yang merupakan bagian program TelkomGroup Siaga RAFI (Ramadan Idul Fitri) 2023. Tahun ini, TelkomGroup Siaga RAFI mengangkat tema Sucikan Hati, Tuluskan Niat Membangun Negeri.

Rangkaian kegiatan tersebut termasuk Kunjungan Kerja Direksi TelkomGroup Siaga RAFI 2023 oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi didampingi Executive Vice President Telkom Regional V Djatmiko ke Surabaya sebagai wilayah Telkom Regional V pada Rabu (12/4).

Dalam kesempatan itu, Heri memastikan kesiapan infrastruktur layanan di wilayah Telkom Regional V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara jelang Idul Fitri dengan mengunjungi salah satu Posko Siaga RAFI TelkomGroup di Regional Operation Center (ROC).

Penyerahan santunan Telkom Berbagi secara simbolis oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi kepada 1.000 masyarakat dhuafa di cakupan wilayah Telkom Regional V (Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara). (Foto: Arsip Telkom)

Setelah itu, Heri juga mengunjungi Sentra Digital Kuliner (SDK) Telkom Ketintang, di mana Heri kemudian berinteraksi dengan para pelaku UMKM di SDK Telkom Ketintang. SDK Telkom Ketintang sendiri merupakan hasil kerja sama Telkom dan pedagang kaki lima yang berada di sekitar wilayah Telkom, sehingga dapat dilakukan penataan terpusat dan terdigitalisasi.

Melalui program yang didukung Pemerintah Kota Surabaya itu, para pelaku UMKM di sekitar lokasi Ketintang telah banyak memanfaatkan teknologi digital, antara lain penggunaan Sooltanpay sebagai metode transaksi.

Dari SDK Telkom Ketintang, Heri bertolak ke Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) untuk mendiskusikan profil dan rencana pengembangan area ITTS bersama Rektor ITTS. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi Plasa Telkom Rungkut, di mana Heri menyempatkan berinteraksi dengan High Value Customer (HVC) IndiHome.

Adapun kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Telkom Regional memiliki agenda utama berupa optimalisasi kualitas layanan kepada pelanggan, terutama menjelang hari raya, hingga penyerahan bantuan Telkom Berbagi.

Sementara itu, sebagai bentuk komitmen Telkom dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) yang didorong kepedulian terhadap sesama, program Telkom Berbagi kali ini diwujudkan lewat bantuan berupa device, Broadband Learning Center, dan aplikasi Pijar yang diserahkan kepada sekolah, madrasah, pesantren, dan sederajat yang berlokasi di sekitar kawasan Telkom Regional.

Telkom Berbagi juga memberi bantuan berupa santunan senilai Rp1,6 miliar kepada 1.000 anak yatim, 1.000 masyarakat duafa, dan penyandang disabilitas yang disalurkan secara nasional. Seluruh kegiatan Safari Ramadan sebagai bagian TelkomGroup Siaga RAFI 2023 ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMN dalam masyarakat, khususnya Telkom yang ingin memberi manfaat maksimal bagi pelanggan.

Penyihir Dewa Terlarang

Kemenhub Sinyalkan Setuju Konsesi Kereta Cepat Tambah Jadi 80 Tahun******

Kementerian Perhubunganmemberikan sinyal menyetujui permohonan perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyatakan izin konsesi kereta cepat yang diperpanjang jadi 80 tahun memang dimungkinkan untuk dilakukan. Awalnya konsesi kereta cepat hanya 50 tahun saja, namun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengajukan agar konsesi itu diperpanjang sampai 80 tahun.

"Kita memang sepakat akan izinkan 80 tahun masa konsesi tersebut, secara data memang dimungkinkan (konsesi) 80 tahun tersebut dan hal itu akan berikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator dalam pelaksanaan operasi tadi," ungkap Risal Wasal seperti dikutip dari detik.com, Senin (10/4).

"Ini belum diberikan memang, cuma hasil hitungan kami untuk konsesi 80 tahun dimungkinkan. Dari perhitungan kami, kami laporkan ke pak Menhub berdasarkan data yang ada ini dimungkinkan 80 tahun," jelas Risal.

Risal membeberkan banyak sekali yang masuk ke dalam hitungan Kemenhub untuk memutuskan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa diperpanjang 80 tahun. Perhitungan itu mulai dari pembiayaan proyek, perkiraan pendapatannon coredan core businessangkutan penumpang, target penumpang, hingga umur sarana prasarana.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi meminta perpanjangan konsesi kereta cepat dari 50 tahun jadi 80 tahun kepada pemerintah. Permintaan diajukan karena banyak perubahan situasi dan kondisi di lapangan yang membuat indikator investasi berubah.

"Kenapa KCIC meminta permohonan perpanjangan konsesi dari 50 tahun? Pertimbangan KCIC memang banyak situasi kondisi di lapangan yang berubah, jadi indikator investasi juga banyak berubah," papar Dwiyana ketika ditemui wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, awal Desember 2022 lalu.

Dwiyana mengungkapkan beberapa perubahan yang menurutnya dapat mengubah indikator keuntungan investasi. Pertama, perubahan perkiraan jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam studi kelayakan 2017, KCIC dan Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan penumpang kereta cepat 60 ribuan per hari.

Namun kini, jumlah itu turun sampai ke setengahnya. Ada kemungkinan hal itu terjadi karena dampak covid-19 yang membuat kantong masyarakat belum kembali pulih.

"Demand forecastdari LAPI ITB itu 60 ribu, saat ini dibuat Polar UI cuma 29 ribu. Itu mempengaruhi kondisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kami kira lebih karena dampak covid-19," ungkap Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Faktor keduaadalah hilangnya pendapatan dari pengembangan kawasan transit oriented development (TOD). Pihaknya terpaksa menunda beberapa pengembangan TOD di kawasan sekitar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Karena beberapa pertimbangan kita postpone(pengembangan TOD) saat ini. Karena kita fokus anggaran yang ada menyelesaikan konstruksi dan ada kendala setoran modal PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui pemegang saham. Kemudian termasuk juga adanya kenaikan biaya proyek.

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Langit Fantasi Sembilan Warna

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta