hk paito warna harian

Kecintaan pada hiburan Korea

IHSG Terkulai Lemas ke 6.765 Sore Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.765  pada Rabu (18/1). Indeks saham melemah 1,55 poin atau minus 0,02 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 229 saham menguat, 279 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor industri di angka 0,55 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,12 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,48 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,35 persen.

Sementara itu, bursa Amerika mayoritas melemah. Indeks S&P 500 turun 0,20 persen, indeks NYSE melemah 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Bos Bappebti 'Dikejar' Zulhas soal Bursa Kripto: Asam Lambung Naik******

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko curhat sakit perut merespons titah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merampungkan bursa kripto sebelum Juni 2023.

"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau gak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya di Auditorium Gedung Bappebti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).

Didid menjelaskan Bappebti punya tiga tugas berat yang harus rampung pada Juni 2023. Pertama, pembentukan bursa kripto. Kedua, Zulkifli meminta komoditas crude palm oil(CPO) yang diminta harus segera masuk bursa.

"Jadi Juni 2023 menjadi bulan keramat bagi Bappebti. Kami harus bisa mencapai Juni 2023 dengan target-target kinerja seperti tadi," ujar Didid.

Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.

Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.

"Kami upayakan sampai (bursa kripto terbentuk) Juni 2023. Kami upayakan dengan keras. Kami sudah siap dengan standarnya, ada tiga stage.Sekarang stage satunya belum terlewati," jelas Didid.

Sementara itu, serah terima pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK juga sedang dikebut. Didid menjelaskan pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan PP (RPP) masa peralihan tersebut.

Ia menegaskan pp tersebut bakal disusun selama paling lambat 6 bulan, sedangkan masa transisi pengawasan kripto ke OJK bakal berlangsung selama 24 bulan. Meski nantinya pengawasan kripto sudah beralih ke OJK, Bappebti masih punya peranan penting.

"Kebijakan-kebijakan terutama terkait aset digital itu tetap ada di Bappebti, tetapi kebijakan operasionalnya ada di OJK. Jadi Bappebti hanya kebijakan yang sifatnya makro," tandas Didid.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Buruh Tolak Keras Dalih Pengusaha soal Outsourcing: Perbudakan Modern******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menegaskan pihaknya menentang keras tenaga alih daya alias outsourcing. Menurutnya, konsep kerja tersebut adalah wujud perbudakan modern. Padahal, pekerja adalah manusia, bukan robot.

"Sebagai Presiden Partai Buruh yang kebetulan sudah 3 periode, isu outsourcingatau dalam bahasa lainnya kami menyebut precarious workatau sebagian di internasional menyebut casual work, itu memang ditentang karena ini adalah modern slavery(perbudakan modern)," katanya dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Iqbal menjelaskan konsepoutsourcingmerugikan buruh karena bekerja kepada perusahaan melalui perantara agen. Salah satu petaka datang ketika buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal mengatakan buruh akan ditolak kedua pihak, baik perusahaan maupun agen, saat menuntut hak mendapatkan pesangon.

Ia juga menyinggung istilah easy hiring easy firingyang sering digunakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya hal tersebut sama maknanya dengan outsourcing.

"Tapi dia (pengusaha) lupa bahwa pekerja itu manusia, bukan robot. Dia (pekerja) juga ingin masa depan, harus dilindungi. Bagaimana Anda bisa melindungi kalau bekerja di satu perusahaan, tapi gak punya hubungan kerja dengan perusahaan itu, yang ada hanya agen outsourcing.Nah, agen outsourcinghanya menerima fee. Apa bedanya dengan perbudakan?" pungkasnya.

Melihat hal itu, Presiden Partai Buruh tersebut tegas menyampaikan bahwa Perppu Ciptaker yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pengujung 2022 menyimpan kekeliruan.

Padahal, Iqbal mengaku Partai Buruh sudah melakukan diskusi dan kesepahaman bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, lalu menyampaikan usulan kepada pemerintah dalam bentuk 9 poin utama.

Salah satu poin yang disampaikan adalah soal outsourcingalias tenaga ahli daya.

"Di dalam UU Ciptaker outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, kemudian juga berlaku seumur hidup. Di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, nampaknya si pembuat perppu ingin mencoba mengubah untuk membatasi, tapi jadi makin membingungkan, bahkan merugikan buruh," jelas Iqbal.

Perppu Ciptaker tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Ketentuan soaloutsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker.

Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing.Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok. Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

KPPU Medan Bakal Panggil Distributor Minyakita Bundling******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan mengaku akan segera memanggil distributor yang menjual minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) berlabel Minyakita bundling. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengungkapkan pihaknya telah memanggil distributor tersebut hari ini, namun yang bersangkut tak bisa hadir sebab berada di Jakarta.

"Hari ini kami undang distributornya namun yang bersangkutan belum bisa hadir karena posisi masih di Jakarta, jadi kami jadwalkan ulang untuk permintaan keterangannya," kata Ridho saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/2).

"Rencana ke depan kita akan undang beberapa distributor untuk diskusi dan pengumpulan keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar mengatakan penjualan bersyarat atau tying agreement ini dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 pack Minyakita (isi 6 botol per pack), pedagang diwajibkan membeli 1 kotak margarin merek tertentu (isi 60 bungkus) dari distributor.

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, sales distributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi di semua alam

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

usia fantasi

Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Diuji Coba Sebelum Juni 2023 di Bali******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan uji coba pertama multi lane free flow (MLFF) atau bayar tol tanpa setop akan dilakukan sebelum Juni 2023 di Tol Bali Mandara.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat BPJT Kementerian PUPR Ali Rachmadi mengatakan nantinya akan ada lima ruas tol lagi yang diuji coba bayar tol tanpa sentuh, salah satunya di Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lima ruas jalan itu.

"Ada beberapa ruas yang rencananya kita siapkan, ada lima ruas lagi. Tapi bertahap satu dulu Jalan Tol Bali Mandara. Nanti kami info, ada salah satunya (tol di Jabodetabek)," ujarnya dalam acara diskusi publik Sistem Bayar Tol Tanpa Henti, dikutip dari detikcom Selasa (7/2).

Ali menjelaskan bahwa dalam uji coba di Tol Bali Mandara, tidak semua gerbang akan menerapkan bayar tol tanpa setop. Hanya setengah dari total gerbang yang akan menerapkan sistem tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima ruas tol untuk uji coba bayar tol tanpa setop, yakni Tol Bali Mandara, Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, Tol Dalam Kota, dan Tol JORR (termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong).

"Kelima ruas jalan tol tersebut merupakan perwakilan lebih dari 60 persen traffic keseluruhan jalan tol di Indonesia," jelasnya pada September 2022 lalu.

Danang menambahkan dalam uji coba bayar tol tanpa setop hanya beberapa gerbang tol yang difasilitasi teknologi MLLF. Maka dari itu, pihaknya masih akan menyiapkan gerbang tol pembayaran dengan kartu.

"Untuk diujicobakan agar orang bisa mengaplikasikan cantas kemudian nanti sambil familiar pada saatnya akan dioperasikan secara komersial," lanjutnya.

MLFF akan mengandalkan perangkat on board unit (OBU) yang bentuknya bisa digital dinamakan e-OBU di aplikasi ponsel Cantas atau fisik OBU yang dipasang di kendaraan.

e-OBU dan OBU terhubung ke teknologi digital Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan perjalanan pengguna jalan tol dipantau melalui GPS.

Saat e-OBU aktif maka GPS bakal menentukan posisi berdasarkan satelit yang kemudian dicocokkan ke pusat sistem MLFF. Setelah pengguna keluar jalan tol maka sistem mengkalkulasi tarif dan memotong dana di dompet elektronik menyesuaikan rute perjalanan.

[Gambas:Video CNN]