emas188

qq7887 11Jutaan kata 760363Orang-orang telah membaca serialisasi

《emas188》

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT******

Kementerian Perhubungan menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang diduga menyeret pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah. Kesiapan itu disampaikan usai KPK lakukan OTT di Semarang, Selasa (11/4).

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulis.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

Oleh sebab itu, Adita mengatakan masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah supaya bisa menentukan langkah selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut, akan segera kami sampaikan," ucap Adita.

Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Sedikitnya enam orang langsung diperiksa tim KPK di Semarang setelah ditangkap. Setelah pemeriksaan, empat orang, termasuk Putu Sumarjaya, dibawa KPK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

Lihat Juga : Cara Menghitung Fidyah Bagi Muslim yang Tak Bisa Berpuasa

Dalam OTT, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK dan US.000 untuk pihak lain."

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.

Falga Group Dorong Pembangunan dengan Konsep Konstruksi Berkelanjutan******

Falga Group melalui anak perusahaan PT Cipta Sanalida Utama telah selesai mengerjakan proyek konstruksi dengan konsep sustainable constructiondalam pembangunan Terminal LPG Jayapura. Konstruksi berkelanjutan dalam untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan yang pertama di Papua.

CEO & Managing Partner Falga Group, Ronald Edy Simamora mengatakan penerapan sustainable constructiondi proyek ini meliputi penggunaan bahan material low emission. Misalnya jendela low emissionyang mampu mengurangi paparan sinar matahari dari luar ruangan.

Selain itu, kata Ronald, pihaknya juga memakai material recycleyang bisa didaur ulang dalam proyek pembangunan Terminal LPG tersebut.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memiliki tenaga kerja bersertifikasi green building, sehingga semua bangunan yang dibangun terjamin ramah lingkungan.

"Lalu kami juga mempekerjakan 60 persen warga lokal dengan tujuan memberikan dampak sosial revenue ke masyarakat juga kami menerapkan workplace diversitydimana kami menggandeng kaum difabel untuk pekerjaan tertentu," jelasnya.

Untuk diketahui, selain konsumsi dan manufaktur, sektor konstruksi menjadi salah satu penopang roda perekonomian nasional tanah air. Sektor konstruksi mampu mendorong percepatan infrastruktur dan pembangunan di seluruh negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi mencapai 10 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Kontribusi ini menjadikan sektor konstruksi masuk dalam 5 besar sektor yang berperan dalam PDB.

Sektor ini pun turut menyumbang dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan, pengurangan karbon, hingga SDG's.

Pemerintah pun terus menggenjot konsep sustainable constructiondemi menjaga keberlanjutan pembangunan yang lebih baik. Dengan begitu, pembangunan di Indonesia bisa sesuai dengan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sekaligus membantu pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Meski begitu, upaya tersebut masih belum maksimal, karena Indonesia masih berada di posisi bawah dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan data Green Finance Index Global 2022.

Data Green Finance Index Global dari seluruh kawasan Asia Pasifik atas penerapan sustainable construction, Indonesia khususnya di Jakarta, berada di peringkat 56 pada 2022.

Untuk itu, Falga Group sebagai Indonesian Incorporated Investment Holding Company secara konsisten berperan dan berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan proyek sustainable constructionyang berkelanjutan.

Lebih lanjut Ronald menegaskan, pihaknya mendorong agar proyek-proyek yang menerapkan sustainable constructionseperti di Terminal LPG Papua harus terus berlanjut. Sebab gedung-gedung yang ramah lingkungan memiliki banyak manfaat, mulai dari mengurangi emisi karbon co2 sampai 34 persen, hingga hemat sumber daya.

Berdasarkan data US Green Building Council, ketika gedung ramah lingkungan dibuat, bisa menghemat energi hingga 30 persen, serta hemat air 50 persen.

Selain itu, dari aspek finansial dapat bertambah pada kenaikan nilai properti. Berdasarkan data CoStar US, ketika gedung menerapkan konsep ramah lingkungan, nilai rental dapat naik hingga 10,9 persen, dan nilai jual properti naik 13,1 persen.

Kemudian secara pencitraan, perusahaan yang menerapkan sustainable constructionotomatis bisa membuat akses pendanaan besar ke perbankan.

Pun berdasarkan penelitian National Institute of Standards and Technology, gedung ramah lingkungan punya average lifespend60 tahun, lebih lama jika dibandingkan gedung konvensional yang hanya 40-50 tahun.

Ronald mengatakan, agar konsep sustainable constructiondapat terus berjalan dan meningkat penggunaannya, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dukungan itu seperti grand fundingatau tunjangan dana. Kemudian dukungan insentif pajak, dimana pengusaha harus mendapatkan pengurangan pajak penghasilan dan bebas pajak biaya impor.

"Karena pengalaman kami di lapangan ketika impor barang butuh 17-20 persen dana dari harga beli, dan ada juga insentif izin yang tolong dipercepat untuk proyek berkelanjutan," tambah Ronald.

Lalu dukungan lainnya yakni sertifikasi dan awarding. Menurutnya, Indonesia harus memiliki penghargaan kepada perusahaan yang sudah melakukan sustainable construction, agar menjadi motivasi serta pendorong bagi perusahaan yang telah dan belum melakukan sustainable construction.

"Kemudian juga tentunya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku konstruksi," pungkasnya.

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Label：e slot、bocoran rtp agusbet、erek erek 3d abjad az

Terkait：101 slot、pinjol amanah、jasa cicilan kartu kredit、idn89、slot 50 50 bebas ip、slot gacor deposit pulsa、situs judi game online、cara bayar cicilan di tokopedia tanpa kartu kredit、eubet、slot demo 128

bab terbaru：cara pasang togel lewat atm（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26