mpochip

Sistem guru pengalaman profesional

Harga Tahu Tempe di Jakarta dan Depok Akan Naik Imbas Kedelai Mahal******

Pedagang tahu dantempe di Jakarta - Depok akan menaikkan harga dagangannya jika kedelaimasih mahal, atau malah naik lagi.

Saat ini, satu-satunya jalan yang dilakukan para pedagang tahu tempe adalah dengan mengecilkan ukuran dagangannya.

Seperti Kohar, pedagang tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengaku masih belum menaikkan harga barang dagangannya. Kendati, ia sudah bersiap menaikkan harga tahu per bungkus dengan isi 10 buah mulai Rabu (2/11).

Sementara, tempe masih bertahan di harga Rp6.000 per papan. Kohar mengaku pembeli tak akan membeli jika harga tempe dinaikkan. Sebagai siasat agar tetap untung, ia terpaksa mengecilkan ukuran tempe tersebut.

"Tempe masih Rp6.000, tapi saya susutin (ukurannya). Dulu kan agak panjang dan tebal, sekarang udah pendek saya kurangi ukurannya. Daripada saya naikin (harganya). Kalau gede (ukurannya) harganya beda, mereka lari," jelasnya.

Senada, Ipang yang juga menjual tahu dan tempe di Pasar Minggu juga masih mengamati harga kedelai untuk menentukan harga barang dagangannya.

"Belum naik lagi. Tapi saya udah persiapan (naikin harga). Kemarin kita sudah naik duluan, sudah dijelasin ke pelanggan. Jadi kalau harga (kedelai) turun, ya kita turun," jelasnya.

Saat ini ia menjual tempe per papan dengan harga Rp7.000, sedangkan untuk ukuran kecil dibanderol Rp5.000. Harga tempe tersebut naik masing-masing Rp2.000.

Sedangkan tahu putih isi 10 buah dijual Rp6.000 dari sebelumnya Rp5.000. Lalu, tahu kuning dari Rp5.000 per bungkus naik menjadi Rp7.000 per bungkus dengan isi 10 buah.

Masih di kawasan Pasar Minggu, Ujang berani menjual tahu kuning dengan harga lebih mahal menyentuh Rp8.000 per 10 buah. Namun, tahu putih masih dijual seharga Rp5.000 per bungkus.

Untuk tempe, Ujang menjualnya seharga Rp6.000 hingga Rp7.000 per papan, dengan ukuran yang dikurangi.

"Ada kemungkinan naik (harga tahu), tapi kurang tahu naik berapa. Nanti ada kesepakatan," katanya saat dikonfirmasi.

Di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, harga tahu dan tempe masih belum ada kenaikan. Hanya saja, ukuran tempe nampak lebih kecil.

"Tempe Rp5.000, biasanya ukuran 11 cm (panjang) jadi 10 cm. Dikurangi 1 cm. Tahu juga sama. Tadinya kan ini tebal, sekarang menipis. Disiasati saja," kata Hadi penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok.

"Ya kalau (harga kedelai) semakin mahal, otomatis naik mau gak mau. Soalnya kalau dikecilin lagi (ukurannya) sudah gak mungkin, sudah kecil. Sekarang stabil atau enggak (harga kedelai), kita tunggu. Sekarang kan kisaran Rp14 ribu per kg (harga kedelai), kalau di atas itu ya kita naikin harganya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Harga Emas Terjun Bebas ke Rp936 Ribu per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp936 ribu per gram pada Selasa (1/11). Harga emastercatat merosot Rp3.000 dari Rp939 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp3.000, dari Rp823 ribu menjadi Rp820 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp520,3 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,7 juta, 5 gram Rp4,47 juta, 10 gram Rp8,89 juta, 25 gram Rp22,11 juta, dan 50 gram Rp44,14 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan, pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,17 persen menjadi US.637,9 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot menguat 0,19 persen ke US.636,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas melemah hari ini. Harga emas tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS menjelang pertemuan rapat kebijakan bank sentral AS (FOMC).

"Investor mengantisipasi The Fed yang akan kembali menaikkan suku bunga 'jumbo' 75 bps, membuat cost of holding emas semakin tinggi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.615 per troy ons dan resistance US.645 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Bulog Siapkan Aturan Demi Jalankan Titah Jokowi Kuasai 11 Bahan Pokok******

Perum Bulogtengah menyiapkan aturan teknis demi merealisasikan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah (CPP).

"Meski perpres ini (Perpres 125/2022) sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya, namun diperlukan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog", ujar Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (28/10).

Ia menyambut baik perpres tersebut terkait penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kepada Bulog.

Untuk tahap berikutnya, penyelenggaraan CPP akan ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Perpres 125/2022 itu juga menjelaskan kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan, mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan, dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.

Jokowi meneken Perpres 125/2022 pada 24 Oktober lalu. Dalam beleid itu, cadangan 11 komoditas pangan akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga, bencana alam, bencana sosial, maupun keadaan darurat lainnya.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut.

Berikut daftar 11 bahan pangan pokok yang cadangannya diatur negara:

a. beras
b. Jagung
c. Kedelai
d. Bawang
e. Cabai
f. Daging Unggas
g. Telur Unggas
h. Daging Ruminansia
i. Gula konsumsi
j. Minyak goreng
k. Ikan

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]