bola99

Lancer dari Arad

Penyebab Inflasi Juni 2023: Daging Ayam hingga Tiket Pesawat******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga daging ayam, telur, rokok hingga tiket pesawat yang makin mahal menjadi penyumbanginflasiJuni 2023.

Inflasi bulanan pada Juni memang naik menjadi 0,14 persen (month to month/mtm) dari sebelumnya hanya 0,09 persen pada Mei 2023.

"Tingkat inflasi bulanan Juni 2023 ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Secara rinci, komoditas penyumbang utama inflasi bulanan ini adalah daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, tarif kontrak rumah, bawang putih, rokok kretek filter, dan ketimun.

Sedangkan, secara tahunan (year on year/yoy) inflasi Juni tercatat 3,52 persen. Realisasi ini turun dibandingkan Mei sebesar 4 persen (yoy).

Penyumbang utama inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan transportasi.

Sementara itu, komoditas penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah bensin, beras, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, dan bahan bakar rumah tangga.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang, Sihir, dan Taksi

Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono bakal berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi Stadion Jakarta International Stadium (JIS) untuk Piala Dunia U-17pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Saya akan berkoordinasi dengan beliau (Ketua Umum PSSI) secepatnya. Kalau memang perlu direnovasi, direnovasi," ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis (29/6).

Menurutnya, pengecekan stadion dilakukan setelah ia berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick.

Terkait kesiapan stadion-stadion yang sebelumnya untuk Piala Dunia U-20 bisa digunakan bagi Piala Dunia U-17, ia menyatakan stadion-stadion tersebut siap digunakan. Ada 6 stadion disiapkan untuk Piala Dunia U-20, yang berlokasi di Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya.

Basuki mengatakan stadion-stadion tersebut masih layak karena bagian-bagian pencahayaannya, rumputnya, dan strukturnya semua sudah sesuai dengan standar FIFA. Kalau pun terdapat perbaikan hanya perbaikan-perbaikan kecil.

"Kalau untuk U-20 dulu itu sudah siap, tapi stadion-stadion itu sudah dipakai. Bapak Ketum PSSI mengatakan bahwa FIFA akan datang lagi untuk melakukan pengecekan, saya belum tahu kapan FIFA akan melakukan pengecekan," ujarnya.

April lalu, Peru gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 karena ketidakpastian infrastruktur. FIFA lalu mencabut status tuan rumah Peru.

Lalu, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Jakarta ke Bekasi Cuma 45 Menit Naik LRT Jabodebek******

Waktu tempuh LRT Jabodebek rute Stasiun Dukuh Atas,JakartaPusat hingga Stasiun Jatimulya, Bekasi hanya 45 menit.

Sementara itu, rute Stasiun Dukuh Atas - Stasiun Harjamukti, Depok, ditempuh dalam 40 menit.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan perjalanan tersebut ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam hingga 80 km per jam. Kecepatan akan berubah-ubah sesuai jarak setiap stasiun.

LRT Jabodebek nantinya dioperasikan tanpa masinis, tetapi Kuswardoyo memastikan moda transportasi itu tetap aman. Bahkan, LRT Jabodebek diniliai lebih aman tanpa masinis karena menggunakan sistem yang mengatur kecepatan hingga mendeteksi berbagai gangguan.

Ketika sudah mencapai batas kecepatan maksimal maka sistem akan melakukan rem otomatis. Begitu juga misalnya di jalan rel terdapat benda, maka sistem akan membuat kereta berhenti.

"Demikian juga jika terjadi gempa, kereta akan berhenti otomatis," katanya.

Sementara terkait tarif , KAI masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, tarif yang diusulkan sebesar Rp25 ribu untuk perjalanan paling jauh.

Tarif LRT nantinya juga mempertimbangkan subsidi PSO yang diberikan pemerintah. Jika subsidi yang diberikan cukup besar, maka tarif bisa di bawah Rp25 ribu.

"Kalau PSO-nya sedikit mungkin tarifnya akan lebih besar lagi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Zulhas Targetkan Nilai Transaksi TEI 2023 Tembus Lebih dari Rp240 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan nilai transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 tembus di atas US,8 miliar atau lebih dengan Rp240,7 triliun (asumsi kurs Rp15.236 per dolar AS). 

Zulhas mengatakan angka US,8 miliar itu adalah capaian pada tahun lalu. Oleh karena itu, ia optimis nilai transaksi TEI ke-38 yang dilaksanakan tahun ini bisa melebihi capaian tersebut.

"Tahun lalu kita berhasil US,8 miliar. Tahun ini harus lebih bagus lagi," ucap Zulhas saat meluncurkan TEI 2023 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (10/7).

Menurutnya, kunci untuk mencapai target tersebut adalah kerja sama. Karenanya, ia meminta semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung.

TEI 2023 diselenggarakan offline dan online dengan tema 'Sustainable Trade for Global Economic Resilience'. 

Untuk offline, TEI 2023 dilaksanakan pada 18-22 Oktober 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Sedangkan untuk online, digelar pada 18 Oktober hingga 18 Desember 2023.

Pameran internasional produk ekspor ini akan melanjutkan kesuksesan tahun lalu yang berhasil mencetak nilai transaksi US,8 miliar dengan transaksi tertinggi dari lima negara. Adapun kelima negara itu adalah China, India, Jepang, Mesir, dan Filipina.

Lihat Juga : Berapa Gaji PNS Part Time yang Disiapkan RUU ASN?

Menjawab tantangan yang lebih dinamis, TEI 2023 akan menampilkan lebih banyak rangkaian seminar internasional dan zonasi yang berbeda. Hal ini dilakukan guna memudahkan buyer mencari produk ekspor Indonesia.

Profil peserta TEI 2023 terdiri dari produsen, pemasok, UMKM, dan koperasi produk Indonesia berorientasi ekspor serta korporasi lain di sektor perdagangan, industri, dan pariwisata.

Sementara, profil pengunjung terdiri dari buyer, importir, buyer agent, distributor, wholesaler, retailer, investor, asosiasi, akademisi, serta pengunjung umum.

Pada tahun lalu, TEI berhasil mendatangkan 29.714 orang dan 1.097 peserta. Adapun lima negara dengan buyer terbanyak adalah India, Malaysia, China, Nigeria, dan Arab Saudi.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.

KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.

Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar