slot maxwin malam ini

Tianni Shenwu

Syarat Naik Pesawat untuk Liburan Nataru, Tak Perlu PCR atau Antigen******

Moda transportasi udara alias pesawat tampaknya masih jadi andalan masyarakat untuk pergi berlibur, termasuk pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) sebentar lagi.

Namun, pemerintah memberi sejumlah syarat naik pesawatuntuk liburan Nataru. Aturan ini dikeluarkan agar protokol kesehatan tetap berlaku di perjalanan pesawat.

Lihat Juga : Mau Naik Jet Pribadi untuk Liburan, Ini Harga Sewanya

Berikut syarat naik pesawat untuk liburan Nataru.

1. Patuhi protokol umum

Calon penumpang harus mematuhi protokol umum yang terdiri atas:

• Menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
• Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
• Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer
• Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
• Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan

2. Patuhi protokol perjalanan dalam negeri

Calon penumpang harus mematuhi protokol perjalanan dalam negeri, yaitu.

• Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing
• Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

3. Wajib vaksinasi Covid-19

Calon penumpang harus memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 berikut ini.

Usia 18 tahun ke atas

• Wajib mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster)
• Warga negara asing (WNA) wajib mendapat vaksinasi dosis kedua

Usia 6-17 tahun

• Wajib mendapat vaksinasi dosis kedua
  WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi

Di bawah 6 tahun

• Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi, namun perlu pendampingan

4. Tak perlu PCR atau antigen

Calon penumpang kini tak wajib menunjukkan hasil negatif dari tes PCR atau antigen untuk naik pesawat

5. Komorbid dikecualikan dari syarat vaksin

Calon penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid dikecualikan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Demikian syarat naik pesawat untuk liburan Nataru. Semoga bermanfaat.

Raja Seni Bela Diri

Yogyakarta Bakal Diserbu Sekitar 4 Juta Wisatawan Saat Libur Nataru******

Kepala Dinas Perhubungan DI Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti memprediksi sekitar lebih kurang 4 juta wisatawan akan berlibur di wilayah tersebut saat Natal dan Tahun Baru2023.

"Perkiraannya sekitar 4,1 juta orang yang masuk di DIY," kata Ni Made Dwipanti Indrayanti di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (16/12).

Ia memprediksi total orang yang melakukan mobilitas di wilayah DIY mencapai 7 juta orang saat momentum libur akhir tahun, termasuk warga lokal. Potensi kepadatan hingga kemacetan lalu lintas perlu diantisipasi.

Made dan jajarannya memperkirakan momen puncak kedatangan para pelancong terjadi pada 23 Desember. Sementara momen puncak kepulangan wisatawan diprediksi pada 1 Januari 2023.

"Tapi yang bermasalah bukan di situ, yang bermasalah justru di pertengahan ketika 24 (Desember) sudah stay di sini. Maka mobilitasnya tinggi," ungkap Made.

Sebab itu, untuk memantau dan mengontrol volume kendaraan selama libur Nataru, Made mengatakan pihaknya akan memasang traffic control system (ATCS) di 66 titik, termasuk 25 titik di Kota Yogyakarta, 7 di Sleman, dan 3 di Gunungkidul.

"ATCS sangat membantu sekali, selain bisa mengontrol volume lalu lintas juga bisa menghitung otomatis jumlah arus (kendaraan) yang masuk. Mudah-mudahan cuacanya bagus sehingga semua aktif dan bisa digunakan," kata Made.

Sementara, untuk memecah arus lalu lintas, pihaknya menyarankan pengguna kendaraan melalui jalur alternatif yang petanya telah disiapkan bersama pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya setiap kabupaten menyiapkan informasi menyangkut jalur alternatif di wilayah masing-masing. Sehingga untuk ke Kulon Progo tidak harus melewati Jalan Wates, ataupun tak perlu melewati Piyungan jika hendak ke Gunungkidul.

"Berdasarkan dari saran dari Bapak Gubernur memang kita harus memecah arus dari awal, jadi masuk ke daerah Prambanan itu kita pecah mungkin tidak harus masuk ke kota, tapi bisa kita arahkan ke (jalur) lingkarnya jadi masuk ke Sleman tidak harus melewati Jalan (Laksda) Adisucipto," katanya.

Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso menambahkan dalam libur Nataru ada beberapa kawasan yang perlu diwaspadai, di antaranya kawasan Tugu Yogyakarta, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.

Ia juga sudah menyiapkan jalur alternatif pun telah disiapkan demi mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menuju pusat Kota Yogyakarta.

"Baik dari arah Tempel, dari arah Kulon Progo maupun dari arah Prambanan," ujar Slamet.

Selain itu, kepolisian juga tak melepas fokus pada upaya pengamanan jalur wisata rawan bencana di tiga kabupaten.

"Karena ini musim hujan, kita antisipasi daerah-daerah wisata yang berpotensi adanya tanah longsor dan lain sebagainya. Ada tiga wilayah Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin Dewa Memasak

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Gelombang naga di zaman makmur

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Sistem transformasi tingkat dewa

Harga Daging Ayam di DKI Merangkak Naik Jelang Tahun Baru******

Harga daging ayamterpantau naik di pasar Jakarta jelang libur Nataldan Tahun Baru (Nataru). Kenaikan terjadi di JakartaPusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Mengutip Info Pangan Jakarta, kenaikan terjadi untuk daging ayam broiler alias ras. Rata-rata harga daging ayam broiler Rp39.400 per ekor pada Senin (19/12) atau naik Rp222.

Kenaikan ayam terjadi di Jakarta Pusat di mana hari sebelumnya masih berada di kisaran Rp40.750 per ekor. Namun, hari ini sudah menyentuh Rp41.125 per ekor alias naik Rp375.

Kenaikan sebesar Rp375 juga terjadi di kawasan Jakarta Utara. Pada Minggu (18/12), daging ayam masih dijual dengan rata-rata harga Rp39 ribu per ekor, tetapi kini sudah menyentuh Rp39.975 per ekor.

Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara kini menjual daging ayam dengan harga Rp45 ribu per ekor. Sedangkan Pasar Anyer Bahari dan Pluit menjajakan daging ayam senilai Rp40 ribu per ekor.

Sementara itu, kenaikan paling tinggi tercatat di kawasan pasar Jakarta Selatan. Tercatat kenaikan menyentuh Rp400 membawa harga daging ayam broiler kini dijual dengan rata-rata harga Rp38.900 per ekor.

[Gambas:Video CNN]

Pasar Minggu, Mayestik, dan Kebayoran Lama bahkan menjual daging ayam dengan harga Rp40 ribu per ekor. Harga lebih murah ditemui di Pasar Cipete yang masih menjajakan daging ayam di harga Rp33 ribu per ekor.

Sedangkan di kawasan pasar Jakarta Barat dan Jakarta Timur harga daging ayam terpantau stabil. Di Jakarta Barat kini dipatok seharga Rp38.286 per ekor, sedangkan di Jakarta Timur rata-rata daging ayam dijual seharga Rp39.333 per ekor.

[Gambas:Video CNN]