cara pinjam uang kredivo

Kaisar Agung

Luhut: Pak Prabowo Kandidat Capres 2024 Juga Ikut Promosi Investasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menepis kekhawatiran masyarakat dan investor soal investasi di tahun politik menjelang Pemilu 2024.

Ia mencontohkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merupakan bakal calon presiden (bacapres) 2024 saja masih aktif mempromosikan peluang investasi di tanah air. Oleh karena itu, dirinya yakin tak akan ada gesekan antara pemilu dengan investasi.

"Saya kira tidak ada masalah. Sekarang mau pemilu, Pak Prabowo sebagai kandidat ikut juga promosi mengenai investasi kita," ucap Luhut usai menghadiri UAE-Indonesia Economic Business Forum 2023 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).

Luhut dan Prabowo menjadi wakil Indonesia dalam agenda Uni Arab Emirates (UAE)-Indonesia Economic Business Forum 2023 hari ini. Indonesia dan UAE pun sepakat membuat satuan tugas (satgas) alias task forceuntuk membahas 8 potensi investasi.

Luhut merinci beberapa agenda tersebut, antara lain energi baru terbarukan (EBT) hingga maintenancepesawat terbang. Ia juga menyinggung pertemuan hari ini membahasfood securityatau ketahanan pangan, termasuk tebu hingga etanol.

Ada juga potensi perluasan solar panel di Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS) Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Ia mengatakan satgas bakal mulai bekerja hari ini hingga 10 hari ke depan.

"Ini menunjukkan Indonesia betul-betul sedang dalam posisi banyak diminati oleh dunia untuk datang investasi. Soal berapa jumlah investasi, berapa bisa bisa saja, sampai US0 miliar bisa saja, seperti tidak terbatas. Kami membuka sekali kerja sama dengan UAE," ungkapnya.

"Kita akan lihat task forceitu dalam 10 hari progresnya bagaimana, nanti dilaporkan. Baru akan kita bawa pada level menteri dan akhirnya kita laporkan kepada dua kepala negara. Pemerintah sepakat menandatangani MoU di Conference of the Parties 28 (COP-28) di Dubai," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

Jimat Misterius

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Taihuang Tianshoujue

Pengamat Yakin Fase Penguatan Tiba, IHSG Diramal Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (19/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut IHSG memang tengah bergulat dengan fase konsolidasi wajar. Namun, ia meyakini kondisi perekonomian tanah air yang oke sanggup menopang gerak indeks ke depan.

"Peluang koreksi wajar di tengah membaiknya kinerja emiten dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, TLKM, BBCA, TBIG, ASRI, PWON, HMSP, dan ICBP.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengklaim indeks saham bakal menguat berdasarkan indikator MACD. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900 dan resistance 7.000.

"Dalam dua pekan di bulan ini kami melihat IHSG semakin mendekati resistance ketimbang melemah, sehingga saat ini pandangan kami adalah uptrend is coming," ungkapnya.

IHSG amblas ke posisi 6.936 pada perdagangan Senin (18/9). Indeks saham melemah 46,70 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,06 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

IHSG Diprediksi Kokoh Jelang Pertemuan BI******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (20/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya meyakini IHSG bakal perkasa hari ini. Kalaupun ada koreksi wajar, investor masih bisa melakukan akumulasi pembelian.

"Jelang rilis data perekonomian tentang tingkat suku bunga acuan yang diperkirakan belum akan berubah, IHSG terlihat masih akan berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan pola uptrend jangka panjang yang belum berubah," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, PWON, ASRI, SMRA, ICBP, KLBF, BBNI, BBCA, dan BBRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham bakal bergerak datar hari ini. Ia memprediksi IHSG bergerak di levelsupport6.945 danresistance6.990.

"IHSG sedang menguji kembali resisten 6.995 dan akan tetap berada dalam rebound terbatas selama penutupan hariannya masih di bawah level tersebut. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ungkapnya.

IHSG bangkit ke level 6.980 pada perdagangan Selasa (19/9). Indeks saham menguat 44,23 poin atau plus 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,50 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]