baris4d

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Zulhas Akui Harga Kedelai Mahal, Tapi Bakal Turun pada Desember******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menggelar diskusi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) soal kenaikan harga kedelai impor.

"Kita diskusi, Gakoptindo kan rakernas. Ini khususnya kedelai ya, sebetulnya harga dunia-nya kan turun. Tapi pengirimannya itu kan 40 hari, jadi harga turun itu akan tiba Desember. Yang sekarang harga yang kemarin masih mahal," ujarnya saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Sebetulnya, ia melanjutkan harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

Menurut Zulhas, permasalahan harga kedelai impor dapat diringankan melalui skema berbagi subsidi bersama pemerintah daerah lewat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 125 Tahun 2022 yang didalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) atas 11 komoditas.

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga secara umum, Zulhas mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Ini artinya, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Petani Demo Kementan Tolak Pembangunan Food Estate******

Serikat PetaniIndonesia (SPI) mendemo kantor Kementerian Pertanian (Kementan) salah satunya terkait penolakan pembangunan food estate. 

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan ada banyak tuntutan yang disampaikan petani dalam aksi ini. Salah satunya meminta pemerintah menghentikan pembangunan food estate, apalagi alasannya karena krisis pangan.

"Kita menolak dibangunnya food estate ini atas nama krisis pangan karena sesungguhnya krisis pangan terjadi akibat dari pangan dikelola oleh korporasi besar dan pangan ini jadi bahan spekulasi," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Ia mencontohkan komoditas pangan kelapa sawit. Pada saat itu diekspor besar-besaran, sehingga membuat harga minyak goreng melonjak tinggi.

Ia tak ingin hal serupa terjadi untuk produk pangan lainnya jika dikelola oleh food estate. Karenanya, SPI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengganti food estate dengan Kawasan Daulat Pangan (KDP) sebagaimana selama ini dipraktikkan oleh petani-petani.

"Kita juga nggak mau padi, kacang kedelai, peternakan dan lainnya di urus oleh perusahaan atau food estate tadi, tapi harus dikelola oleh pertanian keluarga, maka di bangun aja koperasi atau kawasan kedaulatan pangan," jelasnya.

Tuntutan lain yang disampaikan petani adalah agar pemerintah membatalkan rencana impor bibit rekayasa genetik (genetically modified organism/ GMO) kedelai. Alasannya, karena kedelai hasil pengembangan teknologi ini bisa berbahaya bagi kesehatan.

"Menolak pengembangan kacang kedelai rekayasa atau GMO di Indonesia karena bahaya bagi kesehatan. Di Eropa aja GMO ini dilarang karena ini benihnya dengan menggunakan teknologi yang akan membuat terganggu kesehatan manusia. Jadi kita menolak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Zulhas Akui Harga Kedelai Mahal, Tapi Bakal Turun pada Desember******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menggelar diskusi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) soal kenaikan harga kedelai impor.

"Kita diskusi, Gakoptindo kan rakernas. Ini khususnya kedelai ya, sebetulnya harga dunia-nya kan turun. Tapi pengirimannya itu kan 40 hari, jadi harga turun itu akan tiba Desember. Yang sekarang harga yang kemarin masih mahal," ujarnya saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Sebetulnya, ia melanjutkan harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

Menurut Zulhas, permasalahan harga kedelai impor dapat diringankan melalui skema berbagi subsidi bersama pemerintah daerah lewat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 125 Tahun 2022 yang didalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) atas 11 komoditas.

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga secara umum, Zulhas mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Ini artinya, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Berkat Akar Pakis Press Multiguna, Kaltara Sabet Penghargaan TTG 2022******

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih penghargaan pada acara puncak Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara XXIII Tahun 2022 berkat inovasi pertanian hidroponik dan organik.

TTG 2022 yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) ini berlangsung di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (19/10) lalu. Puncak TTG Nusantara XXIII Tahun 2022 secara resmi dibuka oleh Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar.

Provinsi Kaltara berhasil meraih peringkat ke-3 Nasional kategori TTG Unggulan. Penghargaan ini berkat inovasi 'Akar Pakis Press Multiguna untuk Pertanian Hidroponik dan Organik', milik inovator bernama Muhammad Tigo Gunawan asal Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, melalui inovasi teknologi tepat guna diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di desa dan bangkit bersama Kaltara.

Suriansyah juga mengapresiasi atas upaya dan usaha seluruh pihak yang membantu sehingga dapat menjadi juara pada lomba tersebut.

"Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini salah satu peserta dari Kaltara yang berasal dari Bunyu, Kabupaten Bulungan berhasil mendapat juara tiga untuk kategori TTG Unggulan Tingkat Nasional," ujar Suriansyah.

Suriansyah berharap ini menjadi inspirasi bagi peserta lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Perorangan untuk terus berinovasi agar mampu memberikan sesuatu yang terbaik, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Kaltara.

"Saya ucapkan selamat kepada peserta, semoga ini menjadi penyemangat agar kita semua yang ada di wilayah Kaltara tetap terus berinovasi," tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto menambahkan, bahwa pihaknya terus mendorong dan mensupport kabupaten/kota di Kaltara untuk mengembangkan inovasi TTG yang ada di desa.

Edy mengharapkan kepedulian kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota dan kemitraan/corporate social responsibility atau (CSR) yang ada di daerah untuk memperhatikan dan membantu para inovator TTG di desa, baik dari segi dukungan moril maupun materiil.

"Saya mengharapkan kabupaten/kota serta kemitraan dapat menjadi bapak asuh untuk mereka memproduksi alat TTG hasil ciptaan Inovator agar alat ini berguna bagi masyarakat Kaltara," ujarnya.

Edy melanjutkan, bahwa DPMD Kaltara secara rutin melaksanakan lomba yang tujuannya untuk memotivasi agar terus berprestasi. Selain itu, ada pula pelatihan berupa pendampingan langsung kepada masyarakat di pedesaan, serta melaksanakan sosialisasi dan bimtek dengan tujuan untuk menguatkan kelembagaan selaku fasilitator yang ada di desa-desa.

"Mudah mudahan tahun depan ada inovator-inovator baru dari kabupaten/kota yang dapat mewakili Kaltara lagi di tingkat Nasional" tutupnya.

Untuk diketahui, DPMD Kaltara juga membuka stand pameran dan menampilkan alat-alat TTG pilihan yang telah dilombakan di Tingkat Provinsi Kaltara untuk dipamerkan pada Ajang TTG Nusantara XXIII di Cirebon.

Tertawa Erythrina

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]