serverpkv 308Jutaan kata 843001Orang-orang telah membaca serialisasi
《garasipoker》
Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.
Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Kalbar gencarkan Gerakan Tani Pro Organik atasi pupuk mahal******
Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimiaPontianak (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) menggencarkan Gerakkan Tani Pro Organik di sejumlah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Label:cicil di shopee、situs aman terpercaya、360kredi ilegal atau legal
Terkait:betwin138、rajaasia88、kapalslot、kingkoi88、slot pasti jp、gacor slot online、slot deposit 5000 pakai dana、istana911 slot、daftar situs gacor 2023、voucher garuda
bab terbaru:tata4d(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakanMakassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung pengembangan tiga sektor strategis di provinsi itu yakni pertanian, perikanan dan peternakan.
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan HarjamuktiCirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
《garasipoker》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mas 4d slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《garasipoker》bab terbaru。