singawin

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Harga Emas Antam Kinclong di Rp1,063 Juta Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antambertengger di posisi Rp1,063 juta per gram pada Selasa (9/5). Harga emas naik Rp4.000 dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp4.000 dari Rp953 ribu menjadi Rp957 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp581,5 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,07 juta, 5 gram Rp5,09 juta, 10 gram Rp10,12 juta, 25 gram Rp25,18 juta, dan 50 gram Rp50,29 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,29 persen menjadi US.027,4 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,02 persen ke US.021,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas bakal ditopang oleh kekhawatiran pasar terhadap gagal bayar utang AS.

Karenanya, pasar cenderung memilih emas untuk berinvestasi.

"Investor juga terlihat masih wait and seedata inflasi AS besok," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.000 per troy ons dan resistanceUS.038 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Cincin bela diri abadi

Harga Cabai Rawit, Telur Hingga Beras Masih Naik Pekan Ini******

Harga sejumlah bahan pokoknaik pada awal pekan ini. Kenaikan salah satunya terjadi pada beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada awal pekan ini Rp13.250 per kg, naik dibandingkan awal pekan lalu yang masih Rp12.500.

Kenaikan tersebut terjadi secara merata pada semua jenis beras. Untuk beras kualitas bawah I misalnya, awal pekan lalu masih Rp11.550 per kg. Sementara awal pekan ini, harga beras tersebut naik jadi Rp12.150 per kg.

Untuk telur, harga yang awal pekan lalu hanya Rp28.800, naik Rp1.000 jadi Rp29.800 per kg. Sementara itu untuk cabai rawit, harga naik dari Rp33.650 menjadi Rp38.200 per kg.

Untuk cabai rawit hijau, harga naik dari Rp31.500 menjadi Rp34.650 per kg. Untuk cabai rawit merah, harga melesat dari Rp34.650 menjadi Rp41.350 per kg.

Meskipun demikian, ada juga sejumlah bahan pokok yang harganya cenderung turun. Penurunan salah satunya terjadi pada daging sapi yang harganya turun dari Rp133.850 jadi Rp132.450 per kg.

Penurunan juga terjadi pada daging ayam yang turun dari Rp35.750 menjadi Rp35.050 per kg.

Sementara cabai merah harganya turun dari Rp38 ribu menjadi Rp37.050 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak yang aneh

Pilihan Saham Cuan Pekan Ini, Bank dan Tambang Bisa Jadi Pilihan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 56,39 poin atau minus 0,82 persen ke level 6.787 pada perdagangan akhir pekan lalu. Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,1 miliar saham.

Dalam rentang Selasa-Jumat pekan lalu, indeks saham sudah melemah sebanyak tiga kali dan menguat satu kali. Sementara, performa indeks melemah sebesar 2,27 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono memaparkan dalam sepekan data perdagangan saham mayoritas ditutup negatif.

Selanjutnya, rata-rata volume transaksi harian bursa melemah 4,17 persen menjadi 15,015 miliar saham. Lalu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa melemah 5,03 persen menjadi 1.275.793.

"Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian bursa berubah sebesar 21,7 persen menjadi Rp10,387 triliun dari Rp13,265 triliun pada pekan yang lalu," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (5/5).

Untuk sepekan ke depan, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksi IHSG bergerak di rentang support6.690 danresistance6.868. Menurutnya, pergerakan IHSG akan terbebani oleh beberapa sentimen negatif.

Salah satunya, adalah ancaman krisis perbankan di Amerika Serikat (AS). Belakangan, First Republic Bank resmi bangkrut menyusul Silicon Valley Bank (SVB).

Tak hanya itu, kini PacWest Bank pun ikut terancam bangkrut dan sedang menjajaki semua opsi strategis, termasuk menjual perusahaan. Kebangkrutan sejumlah bank tersebut tak lepas dari deposan yang ramai-ramai menarik simpanan mereka.

Hal ini, kata Herditya, turut membuat investor di pasar saham was-was.

"Dari AS masih ada kekhawatiran akan lanjutan krisis perbankan yang belum selesai ditambah perkembangan debt ceilingAS yang belum menemui keputusan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/5).

Selain itu, Herditya juga mengatakan harga komoditas dunia juga akan turut mempengaruhi pergerakan emiten-emiten di IHSG. Ia menyebut saat ini harga minyak dunia masih naik.

Hal ini kemungkinan akan menguntungkan emiten yang bersangkutan. Hal itu berbeda dengan harga batu bara yang sedang terkoreksi. Herditya menambahkan pada pekan depan investor juga akan menanti sejumlah rilis data ekonomi, seperti cadangan devisa RI, indeks keyakinan konsumen (IKK), dan inflasi AS.

Menurutnya, dengan kondisi yang ia jabarkan di atas, investor dapat melakukan Buy on weakness (BoW)terlebih dahulu. BoW adalah membeli saham di harga rendah, namun berprospek mengalami kenaikan kembali dalam jangka pendek.

Adapun sejumlah saham yang ia rekomendasikan untuk dibeli itu seperti, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang ditutup stagnan pada pekan lalu di posisi 1.750. Herditya memprediksi emiten sektor perbankan itu bisa menyentuh posisi 1.900 pekan ini.

Selanjutnya, PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang ditutup menguat 1,72 persen ke posisi 472 pada pekan lalu. Di pekan ini, Herditya memprediksi ACES dapat menyentuh level 520.

Kemudian, ia juga merekomendasikan saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang ditutup melemah 4,23 persen ke posisi 2.040 pada pekan lalu. Ia memprediksi ANTM dapat menyentuh posisi 2.200 pekan ini.

Fenomena Dedolarisasi

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

10 Provinsi dengan Rerata Upah Tertinggi di RI, Jakarta******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta dan Papua memiliki rerata upah bulanan pekerja tertinggi per Februari 2023.

DKI Jakarta menempati urutan pertamaprovinsi dengan rerata upah paling tinggi sebesar Rp5,07 juta per bulan. Namun, nominal ini turun 9,27 persen (year on year/ yoy) jika dibandingkan Februari 2022 yang mencapai Rp5,58 juta.

Papua tercatat menjadi provinsi keduadengan rata-rata upah tertinggi per Februari 2023 sebesar Rp4,15 juta. Angka tersebut di atas upah minimum provinsi (UMP) 2023 Papua yang hanya Rp3,86 juta.

Urutan ketigadiduduki Kepulauan Riau sebesar Rp4,14 juta alias tumbuh 0,20 persen secara yoy. Keempat,Kalimantan Timur mencatat Rp3,94 juta.

Kelima,ada Banten dengan Rp3,73 juta. Keenam, Kalimantan Utara yang mengantongi rata-rata upah Rp3,55 juta.

Ketujuh,Jawa Barat mencatatkan upah rerata Rp3,33 juta per Februari 2023. Kedelapan,ada Papua Barat sebesar Rp3,30 juta.

Kesembilan,Sulawesi Utara sebesar Rp3,21 juta. Kesepuluh,ada Bali dengan Rp3,20 juta yang tumbuh paling pesat 20,70 persen yoy dari sebelumnya hanya Rp2,65 juta.

Berikut 10 provinsi yang mencatat rerata upah terbesar per Februari 2023:

1. DKI Jakarta Rp5,07 juta (turun 9,27 persen yoy)
2. Papua Rp4,15 juta (turun 5,21 persen yoy)
3. Kepulauan Riau Rp4,14 juta (naik 0,20 persen yoy)
4. Kalimantan Timur Rp3,94 juta (naik 3,62 persen yoy)
5. Banten Rp3,73 juta (naik 2,36 persen yoy)
6. Kalimantan Utara Rp3,55 juta (naik 5,96 persen yoy)
7. Jawa Barat Rp3,33 juta (naik 3,05 persen yoy)
8. Papua Barat Rp3,30 juta (naik 0,38 persen yoy)
9. Sulawesi Utara Rp3,21 juta (turun 1,15 persen yoy)
10. Bali Rp3,20 juta (naik 20,7 persen yoy)

[Gambas:Video CNN]