erek erek berenang 2d

Tur Santo

Profil PT PANN yang Bakal Dibubarkan Jokowi******

Menteri BUMN Erick Thohir bakal membubarkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Secara lengkap, PT PANN adalah salah satu perusahaan BUMN yang disebut merugi dan jumlah karyawannya pun hanya tinggal tujuh orang. Karenanya, pemerintah mendorong merger dengan perusahaan pelat merah lain yang memiliki arah bisnis yang sama.

PT PANN didirikan pada 1974 sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional.

Sampai dengan 1994, PT PANN berhasil berinvestasi untuk pengadaan 104 kapal dengan rincian, lima kapal niaga baru, 8 kapal niaga bekas dibeli dari Eropa, 30 kapal niaga bekas yang berasal dari pendanaan Bank Dunia, 30 kapal niaga melalui kerjasama dengan Pemerintah Norwegia, satu unit kapal coal carrier pertama di Indonesia berbobot 11.000 DWT, dan 30 kapal Caraka Jaya jenis general kargo dan semi container.

Lalu, pada 1995 PT PANN mendapat tambahan penugasan untuk berinvestasi juga di armada udara, sehingga sampai 2006 fokusnya ada di dua proyek yang dapat dikategorikan sebagai over finance dan gagal.

Kegagalan ini dikarenakan pesawat terbang Boeing 737-200 eks. Luftansa sebanyak 10 unit yang disewakan ke empat perusahaan penerbangan tidak dapat membayar biaya sewa.

Lalu, pembangunan 31 unit kapal ikan oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) hanya menyelesaikan 14 unit kapal ikan dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh PT PANN (Persero) sebesar Rp120 miliar tidak dapat diserap pasar.

"Kegagalan dari kedua proyek tersebut mengakibatkan PT PANN Multi Finance (Persero) bertahun-tahun menderita kerugian yang cukup besar sehingga keuntungan dari kegiatan bisnis inti pembiayaan kapal niaga tidak dapat menutup kerugian kedua proyek tersebut dan mengakibatkan perusahaan menderita ekuitas negatif," tulis PT PANN dalam website resminya.

Pada 2013, setelah terlaksananya restrukturisasi usaha melalui spin offbisnis inti PT PANN (Persero) yaitu Kegiatan Bisnis Pembiayaan Sektor Maritim, PT PANN Multi Finance (Persero) kembali berganti nama menjadi PT PANN (Persero) yang merupakan Induk Perusahaan (Non Operatif Holding) di bidang Maritim. Selanjutnya PT PANN (Persero) kembali kepada penyelesaian utang SLA.

Pada 2019, PT PANN (Persero) mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan mendapat persetujuan pemerintah. Lalu pada 2020, Erick Thohir berencana untuk memerger PT PANN dengan perusahaan plat merah lainnya karena terus merugi.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Ancaman Badai PHK di Tengah Laju Kencang Ekonomi Indonesia******

Menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2023, buruh dikejutkan dengan pernyataan sejumlah pengusaha bahwa badai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai pekerjadi industri padat karya.

Pada akhir Oktober lalu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam badai PHK. Ia menyebut sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Pernyataan Jemmy ini diperkuat oleh Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani. Ia memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Bahkan, mereka (industri padat karya) berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Memasuki November, badai PHK itu pun tiba. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor TPT seluruh Indonesia yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Ironi di Negara dengan Laju Ekonomi Tertinggi Dunia

Ironisnya, PHK ini terjadi di negeri yang katanya pertumbuhan ekonominya merupakan salah satu terbaik di dunia.

Lihat saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah pamer bahwa RI menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara G20.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III 2022. Sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Antisipasi Badai PHK

Lotere film dan televisi paling kuat

Lion Group Nilai Cuaca Saat Ini Masih Cukup Aman untuk Terbang******

Cuaca ekstrem di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian khusus Lion Air Group dalam mengoperasikan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, hingga Super Air Jet.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan keamanan penumpang di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Terkait sama cuaca memang kami selalu dari awal sampai akhir monitor dan sekarang memang kondisinya seperti saat ini, sedang hujan, tetapi masih dalam kategori aman untuk terbang," ungkapnya kepada awak media di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain itu, Daniel menekankan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait informasi dan prediksi prakiraan cuaca.

"Pasti (keputusan terbang). Semua tergantung di decisions pilotnya, tetap prioritas adalah keselamatan," pungkas Daniel.

Cuaca ekstrem memang menjadi sandungan angkutan penerbangan, baik darat, laut, dan udara. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksi badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini.

"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, Senin (26/12).

"Siapapun Anda yg tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan ada 14 provinsi yang ditetapkan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022.

14 provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Potensi wilayah yang perlu siaga itu diambil berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

[Gambas:Video CNN]

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Es Krim Mixue: Murah, Enak Tapi Belum Bersertifikat Halal******

Produk es krimMixuedigemari masyarakat karena harganya murah dan rasanya enak. Namun, sejumlah konsumen urung membeli lantaran waralaba asal China ini belum mengantongi sertifikat halal. 

Dalam Instagram resminya, @mixueindonesia, Mixue Indonesia membenarkan produk es krim dan teh yang mereka jual belum halal.

"Saat ini memang benar Mixue belum memiliki sertifikat halal," tulis manajemen Mixue yang dirilis pada 27 Juli 2022. Unggahan ini ditandai sebagai unggahan pertama di laman Instagramnya.

Mixue mengklaim sudah mengurus sertifikat halal kepada otoritas halal di China sejak 2021 awal, tetapi hingga kini prosesnya belum selesai. Pihak manajemen beralasan lamanya pengurusan halal lantaran 90 persen bahan bakunya diimpor dari China.

"Sehingga proses konsultasi sertifikat halal kami pada saat itu diajukan kepada Shanghai Al-Amin terlebih dahulu," bunyi pengumuman Mixue.

[Gambas:Instagram]

Pandemi covid-19 yang menyebabkan lockdown di berbagai negara pun dituding pihak Mixue sebagai alasan lambatnya pengurusan halal.

"Pandemi covid-19 selama dua tahun ini cukup beruk dan berulang kali mengakibatkan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, termasuk Tiongkok, menyebabkan sangat terhambatnya proses pengurusan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Menperin Targetkan Sektor Industri Tumbuh 5,4 Persen di 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pertumbuhan industri 2023 akan berada di rentang 5,1-5,4 persen dengan harapan kondisi global terus membaik.

"Kami memperkirakan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,01 persen pada 2022 dan pada 2023 diperkirakan tumbuh antara 5,1 persen-5,4 persen," kata Agus saat Outlook 2023 Kementerian Perindustrian di Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, bersamaan dengan target pertumbuhan, nilai ekspor industri manufaktur diproyeksi berada di kisaran US0,38 miliar pada 2022 sampai US5 miliar pada 2023.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Agus menyebutkan 2022 telah berhasil menyerap 19,2 juta tenaga kerja dan diprediksi mampu mencapai 20,2 juta pada 2023.

Agus mengaku telah menggalakkan beberapa program utama untuk mencapai target itu. Salah satunya program restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil. Ini dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kinerja industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di pasca pandemi COVID-19.

Kemenperin pun bakal memperkuat kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi atau peternak sapi perah lokal.

"Program ini didukung juga oleh digitalisasi rantai pasok susu. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian industri pengolahan susu dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor," ungkapnya.

Lebih jauh, Indonesia bakal kembali menjadi partner countrypada Hannover Messe 202 atau pameran teknologi industri terbesar dunia, sepanjang 17-21 April 2023 di Hannover, Jerman. Menurutnya, ajang ini tak hanya untuk promosi namun juga kesiapan dan kapabilitas sektor manufaktur Indonesia menuju era digital.

"Event ini juga membuka jalan yang lebar bagi masuknya investasi ke dalam negeri maupun kemitraan pelaku industri pada jaringan rantai suplai global (global supply chain)," kata Agus.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan