nusawin88

buku keabadian

Staf Erick Buka Suara soal Rencana Permohonan Kembali PKPU Waskita******

Staf Khusus III Menteri BUMNArya Sinulingga buka suara soal rencana permohonan kembali penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Ya dihadapi saja. Artinya ini kan semua berproses," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Arya menegaskan negosiasi dilakukan untuk mencapai titik seadil-adilnya. Meski begitu, anak buah Erick Thohir ini sudah memprediksi hasil putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang tidak mempailitkan Waskita.

"Kan memang sudah seperti itu (Waskita tidak akan pailit) diperkirakan, pasti seperti itu. Seperti yang saya katakan, aset Waskita itu sebenarnya cukup untuk menanggulangi semua. Jadi, kalau untuk pailit ya enggak lah," tandasnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Lihat Juga : Blusukan ke Pasar Brahrang Binjai, Jokowi Akui Harga Beras Naik

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar. 

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

IHSG Diprediksi Melemah di Pengujung Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (15/9) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan indeks akan menguji resisten Fibonacci berikutnya di level 6.995 apabila hari ini menembus ke atas 6.975.

"Sementara itu jika IHSG tetap di bawah 6.975 maka dapat melemah untuk menguji kembali support6.900," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham ditopang oleh rilis data neraca perdagangan yang diperkirakan stabil.

"Sedangkan momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi pendek, menengah, maupun panjang," kata William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.889 dan resistance 7.023 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBNI, BBRI, ITMG, AALI, SMGR, ASII, dan BSDE.

IHSG ditutup IHSG ditutup di level 6.959 pada Kamis (14/9) sore. Indeks saham menguat 23,85 poin atau 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,27 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,34 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 282 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Grandmaster Dewa Super

Erick Thohir: Terlepas dari Isu Karya, BUMN Sehat******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kondisi BUMN aman saat ini. Namun, ia mengakui BUMN Karyasedang diterpa berbagai masalah.

Kondisi BUMN baik disebut setidaknya terlihat dari peningkatan laba bersih.

"Insyaallah terlepas dari isu (BUMN) karya-karya, BUMN sehat kok. Kita punya net profit ketika saya masuk cuma Rp13 triliun sekarang Rp124 triliun," kata Erick dalam Forum Sinergi BUMN-Swasta: Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif di Jakarta, Senin (14/8).

Erick mengatakan BUMN akan terus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dengan mengoptimalkan sinergi dengan swasta. Di tengah situasi global yang tidak stabil, Erick menyebut kolaborasi BUMN dengan swasta perlu ditingkatkan untuk memastikan RI berada dalam kondisi yang baik.

Meskipun, lanjut Erick, ada pihak-pihak yang nakal baik di BUMN maupun swasta.

"Tapi memang kesehariannya pasti ada yang nakal. Dariprivate sectorada yang nakal, dari BUMN ada yang nakal. Nah itulah yang kenapa saya selalu menekankan di BUMN apa good corporate governance," kata Erick.

BUMN Karya sedang dirundung masalah. Misalnya PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Kemudian, PT Istaka Karya (Persero) bakal melelang aset jaminan utang perusahaan melalui Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) demi membayar para vendor yang berasal dari beragam UMKM.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

KPPU Duga Wilmar Terlibat Monopoli Harga Gabah******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT WilmarPadi Indonesia terlibat dalam monopoli harga gabahpetani.

Informasi disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur. Dugaan monopoli tersebut, berdampak pada penutupan penggilingan padi. Penutupan terjadi karena mereka tidak mendapatkan pasokan gabah dari petani.

Untuk membuktikan dugaan itu, KPPU akan memanggil Wilmar pekan depan.

Ia menambahkan untuk saat ini KPPU  masih belum dapat menyimpulkan apakah dugaan tersebut benar adanya. Maka itu, Deswin mengatakan KPPU akan mulai mendalami dugaan ini usai mendapat pernyataan dari berbagai pihak.

Sementara itu General Manager Kawasan Industri Terpadu Wilmar Serang Tenang Sembiring dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah tuduhan monopoli harga gabah itu.

Ia mengklaim perusahaannya saat ini hanya menyerap 2,5 persen dari keseluruhan produksi padi yang ada di wilayah Banten.

"Kami mulai produksi sejak Juni 2022. Selama Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap ada sampai 69,8 ribu ton. Sementara produksi gabah di Banten diperkirakan di angka 1,5 juta ton. Mengacu hal tersebut, persentase penyerapan gabah petani kami ada sekitar 2,5 persen. Jadi bagaimana kami bisa melakukan monopoli dan menentukan harga, sementara suplier kami juga berasal dari penggilingan padi di wilayah ini." tutur Tenang.

Tenang juga memaparkan selama Agustus tahun ini, penyerapan GKP yang dapat diserap Wilmar Serang hanya 5 persen dari rerata realisasi produksi atau sekitar 200 ton per hari.

Semenjak minggu pertama Agustus 2023, pihaknya juga hanya menyerap 1.750 metrik ton gabah.

"Kita akanstop supplyberas karena tidak ada lagi stok gabah per hari ini, hanya ada stok 350 metrik ton saja." ujarnya.

[Gambas:Video CNN]