situs slot yang lagi gacor

Peri dan Iblis Dahonglou

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Penutupan Bursa 2023, Saham BBNI Naik 16,53 Persen******

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penguatan positif sepanjang tahun. Bahkan, hingga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (29/12) saham bank pelat merah ini menguat.

Adapun saham BBNI ditutup pada harga Rp5.375 per lembar atau naik 16,5 persen secara Year to Date(YTD), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp200,5 triliun.

Pencapaian ini diiringi dengan penguatan nilai market cap hingga Rp200,5 triliun, yang tercatat sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah perseroan. Didukung oleh net foreign buysebesar Rp3,5 triliun atau setara dengan 1,75 persen dari total market cap.

"Kami bersyukur dengan penguatan saham BBNI sepanjang tahun ini. Hal ini akan mendorong kami untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik di masa depan," ujar Novita dikutip Sabtu (30/12).

Novita menegaskan, komitmen perseroan untuk mencapai profitabilitas yang semakin sehat dan berkelanjutan, memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham.

"Secara konsensus, analis menargetkan fair value saham BNI di kisaran Rp5.800 per lembar, dengan ekspektasi harga saham BNI terus meningkat seiring kinerja keuangan yang sehat," ujarnya.

Menurut Novita, 2023 merupakan periode yang menantang bagi BNI dalam menjaga kinerja di pasar modal. Meski menghadapi tantangan ekonomi global, konflik geopolitik, dan peningkatan suku bunga, BNI telah menyiapkan langkah strategis untuk mempertahankan momentum kinerja dan kepercayaan investor.

"Kami konsisten dalam melaksanakan transformasi yang berorientasi pada penguatan fundamental, terlihat dari perbaikan Cost of Fund dan penurunan profil risiko. Kami juga fokus pada transformasi bisnis perusahaan anak, seperti yang sedang diimplementasikan di BNI Finance dan hibank," katanya.

Adapun hingga September 2023, BNI membukukan laba sebesar Rp15,8 triliun, tumbuh 15,1 persen YoY. Pertumbuhan laba didorong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 7,8 persen YoY menjadi Rp671,4 triliun hingga September 2023.

Kinerja pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh ekspansi di segmen korporasi blue chip, kredit konsumer, dan bisnis Perusahaan Anak.

Kualitas aset BNI juga terus membaik, dengan penurunan rasio NPL per September 2023 ke level 2,3 persen dari 3,0 persen pada periode yang sama tahun lalu, dan rasio LaR yang membaik dari 19,3 persen pada September 2022 menjadi 14,4 persen pada September 2023.

"Kami berkomitmen untuk membukukan pertumbuhan berkualitas guna menghasilkan return optimal bagi para pemegang saham dalam jangka panjang," kata dia.

Iblis ada di sekitar

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Onmyoji hebat tingkat dewa

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]

Zaman kuno

Pebisnis Spa Protes Pajak Hiburan 40 Persen Bakal Matikan Usaha******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan para pengusaha spadi keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Bisnis spa masuk dalam kategori hiburan sehingga bakal dipajaki 40 persen.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi Senin (8/1).

Menurutnya, pemerintah terburu-buru menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 15 persen, tiba-tiba naik menjadi 40 persen. Hal ini membuat kaget para pebisnis spa.

"Masa dari 15 persen sampai 40 persen? Ini kalau kenaikan, iya, pelan-pelan ojo kesusu. Jangan ngagetin usaha dan itu akan membunuh usaha. Kita kan baru recovery, baru sembuh dari 2,5 tahun pandemi Covid," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini bakal membuat bisnis spa bangkrut. Pasalnya, bagaimana usaha pijat ini bisa bertahan jika pajak akan menggerogoti pemasukan.

"Bagaimana usaha tumbuh dan berkembang kalau bayar tax-nya 40 persen? Operasional cost 60 persen dan bayar tax 40 persen, bagaimana bisa hidup?" ungkapnya.

Oleh karena itu, PHRI mendesak pemerintah meninjau ulah besaran tarifnya agar bisnis spa bisa tumbuh, bukan malah tutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40 persen.

Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, pajak hiburan khusus tarif jasa mandi uap atau spa, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, dipungut paling rendah 40 persen per 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

McDonald's Malaysia Panen Hujatan Usai Gugat Aksi Boikot Produk Israel******

McDonald's Malaysia diserang balik usai melayangkan gugatan atas gerakanboikot yang dilakukan warga Malaysia terhadap perusahaan yang diduga mendukungIsrael.

Sebelumnya, Gerbang Alaf Restaurants, pemegang lisensi lokal McDonald's Malaysia mengajukan gugatan di pengadilan Kuala Lumpur terhadap kelompok pro Palestina terkait BDS Movement dengan penggantian kerugian sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar).

Langkah hukum ini diambil setelah jaringan restoran cepat saji tersebut berada di bawah sorotan boikot konsumen di Malaysia, yang menargetkan bisnis yang dianggap mendukung Israel. Pemegang lisensi bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel, bahkan mendukung perjuangan Palestina.

Namun, langkah untuk menggugat gerakan boikot di Malaysia ini disambut dengan cemoohan di media sosial Malaysia, serta penuh caci maki.

"Memboikot perusahaan-perusahaan seperti ini adalah pilihan pribadi dan terserah pada konsumen masing-masing," kata Sheryl Ho dari Partai Muda, mengutip AFP, Rabu (3/1).

"Meskipun begitu, siapa pun yang memiliki pemikiran yang benar dan tidak memboikot [McDonald's] sebelum ini, pasti akan melakukannya sekarang," imbuhnya.

Netizen lainnya mengatakan bahwa keputusan memboikot datang dari hati nurani sendiri atas apa yang mereka lihat terjadi di Gaza, Palestina, dan bukan hasil dari seruan untuk memboikot.

Lihat Juga : Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel

"McDonald's telah kehilangan pelanggan seumur hidup, bukan hanya karena boikot ini", kata postingan lain di media sosial X, dikutip dari SCMP.

Hal yang paling menyinggung di kalangan warga Malaysia adalah tuntutan perusahaan sebesar 1,5 juta ringgit (atau setara Rp5 miliar) dari BDS Malaysia sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan akibat boikot yang telah berlangsung selama tiga bulan.

"Mereka memberhentikan karyawan mereka untuk menghemat biaya dan mereka membuat orang lain membayarnya?" tanya pengguna X, Syafiq Fadli.

Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan, gerakan BDS merupakan upaya global untuk memberikan tekanan tanpa kekerasan kepada Israel agar mematuhi hukum internasional dengan memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada negara tersebut serta entitas-entitas yang mendukungnya.

Hanya saja, situs web gerakan global ini tidak mencantumkan McDonald's sebagai bisnis yang menjadi target. Seruan berulang untuk memboikot merek tersebut merupakan bagian dari gerakan organik oleh masyarakat.

Akan tetapi, BDS global mengatakan mereka mendukung boikot tersebut karena merek-merek ini secara terbuka mendukung genosida Israel terhadap warga Palestina.

Malaysia telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan suara Palestina dan telah terbuka mengenai dukungannya terhadap Hamas, serta menolak tekanan Barat untuk mengecam kelompok milisi tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan sikap negaranya kepada Presiden AS Joe Biden dalam KTT Apec di San Francisco, dengan mengatakan ia harus menyuarakan yang sebenarnya kepada pemimpin tertinggi dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]